UNTANUNTAN
TANJUNGPURA LAW JOURNALTANJUNGPURA LAW JOURNALOmnibus Law merupakan produk kompilasi hukum positif di Indonesia yang syarat akan adanya kepentingan politik dan ekonomi terkait pengadaanya. Khususnya pada klaster ke 4 (empat) tentang Ketenagakerjaan, yang sejak pertengahan tahun 2019 telah dimulai perencanaan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinilai sudah tidak efektif. Sehingga, diperlukannya suatu regel baru yang mampu melakukan perbaikan iklim investasi sehingga dapat menarik investor (penanaman modal) asing dalam mendirikan usahanya di Indonesia. UU Ciptaker telah diberlakukan, dan khusus pada Klaster Ketenagakerjaan yang memiliki 4 (empat) aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Kekosongan hukum ini, oleh pemerintah dilakukan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang pada tanggal 30 Desember 2022 dikeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dengan alasan adanya “kegentingan memaksa terkait dengan kondisi perekonomian, geopolitik, peningkatan inflasi, ancaman stagflasi, dan global issue. Penulisan ini merupakan kajian aspek literatur dalam kajian yuridis normatif dengan penggunaan metode keilmuan hukum dalam ekonomi sebagai pisau analisisnya. Adapun, tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pendapat terkait permasalahan yang diangkat dengan adanya dinamika hukum khususnya kedinamikaan dalam aspek Hukum Ketenagakerjaan yang disebabkan adanya kepentingan politik dalam tinjauan Politik Hukum.
Penelitian ini menunjukkan bahwa Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan di Indonesia dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan perbaikan iklim investasi dan kekosongan hukum.Namun, proses pembentukannya menghadapi kritik terkait kepentingan politik dan partisipasi publik yang tidak memadai.Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Ciptaker menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan hukum.Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dianggap sebagai solusi sementara, tetapi masih menyisakan tantangan dalam memastikan keadilan bagi pekerja dan keseimbangan kepentingan antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.
1. Penelitian tentang dampak Omnibus Law terhadap hak-hak pekerja dalam konteks kebijakan investasi, dengan fokus pada perbandingan antara regulasi sebelum dan setelah penerapan UU Ciptaker. 2. Analisis peran kepentingan politik dalam proses legislasi hukum ketenagakerjaan, termasuk studi kasus terhadap kebijakan yang diubah oleh Perppu Nomor 2 Tahun 2022. 3. Evaluasi efektivitas sistem hukum dalam menangani konflik hubungan industrial pasca-Perppu Ciptaker, dengan mengkaji peran mediator dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada prinsip partisipasi publik.
| File size | 447.62 KB |
| Pages | 23 |
| DMCA | Report |
Related /
PUSTAKAGALERIMANDIRIPUSTAKAGALERIMANDIRI Fokus pembelian rumah dapat diperluas ke ranah perumahan terjangkau dengan mempertimbangkan faktor provinsi, jenis properti, harga, serta status propertiFokus pembelian rumah dapat diperluas ke ranah perumahan terjangkau dengan mempertimbangkan faktor provinsi, jenis properti, harga, serta status properti
UNTANUNTAN Landasan moral bagi pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal melalui skema self declare dapat dikaitkan dengan prinsip tazkiyah yang menuntut adanyaLandasan moral bagi pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal melalui skema self declare dapat dikaitkan dengan prinsip tazkiyah yang menuntut adanya
UNTANUNTAN Indonesia dan Belanda memiliki sistem hukum sipil, dengan hukum Belanda sebagai fondasi hukum Indonesia. Namun, yurisprudensi keduanya berbeda, yang berdampakIndonesia dan Belanda memiliki sistem hukum sipil, dengan hukum Belanda sebagai fondasi hukum Indonesia. Namun, yurisprudensi keduanya berbeda, yang berdampak
UNTANUNTAN Perlindungan varietas tanaman perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran masyarakat. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah,Perlindungan varietas tanaman perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran masyarakat. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah,
UNTANUNTAN Sebagian besar alasannya adalah karena mereka dianggap musyrik berdasarkan keyakinan mayoritas yang disebabkan oleh toleransi dan pengetahuan tentang sistemSebagian besar alasannya adalah karena mereka dianggap musyrik berdasarkan keyakinan mayoritas yang disebabkan oleh toleransi dan pengetahuan tentang sistem
UNTANUNTAN Upaya yang dilakukan oleh pengelola BBTNBKDS pada saat terjadi konflik kepentingan yang berkaitan dengan kearifan lokal adalah dengan membuat program strategisUpaya yang dilakukan oleh pengelola BBTNBKDS pada saat terjadi konflik kepentingan yang berkaitan dengan kearifan lokal adalah dengan membuat program strategis
UNTANUNTAN Bentuk pendelegasian hak pengusahaan kepelabuhanan melalui pemberian hak konsesi ini merupakan bentuk realisasi dari sistem demokrasi ekonomi yang dituangkanBentuk pendelegasian hak pengusahaan kepelabuhanan melalui pemberian hak konsesi ini merupakan bentuk realisasi dari sistem demokrasi ekonomi yang dituangkan
UNTANUNTAN Konflik berskala nasional maupun internasional masih kerap terjadi. Negara-negara didunia yang bercorak multikultural seperti Indonesia juga merupakanKonflik berskala nasional maupun internasional masih kerap terjadi. Negara-negara didunia yang bercorak multikultural seperti Indonesia juga merupakan
Useful /
UNTANUNTAN Dengan pendekatan kontekstual, penelitian ini mengambil pelajaran dari praktik terbaik internasional, termasuk kerangka kerja hukum tenaga kerja Kazakhstan,Dengan pendekatan kontekstual, penelitian ini mengambil pelajaran dari praktik terbaik internasional, termasuk kerangka kerja hukum tenaga kerja Kazakhstan,
UNTANUNTAN Implementasi teori ini terlihat dalam berbagai program kolaboratif yang melibatkan masyarakat lokal, pemerintah, dan lembaga internasional. Namun, untukImplementasi teori ini terlihat dalam berbagai program kolaboratif yang melibatkan masyarakat lokal, pemerintah, dan lembaga internasional. Namun, untuk
UNTANUNTAN Kontrak elektronik yang bermuatan klausula baku berpotensi melanggar hukum dan merusak martabat pengguna apabila tidak mematuhi Undang-Undang tentang InformasiKontrak elektronik yang bermuatan klausula baku berpotensi melanggar hukum dan merusak martabat pengguna apabila tidak mematuhi Undang-Undang tentang Informasi
UNTANUNTAN Sedangkan pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supayaSedangkan pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya