UNTANUNTAN
TANJUNGPURA LAW JOURNALTANJUNGPURA LAW JOURNALKeanekaragaman penduduk dapat ditemukan di Indonesia. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, dialek, dan kepercayaan. Ada banyak agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Kejawen. Masyarakat Kejawen memiliki satu pandangan yang disebut Manunggaling Kawula Lan Gusti, yang mengasumsikan bahwa kewajiban moral manusia adalah untuk mencapai keselarasan dengan kekuatan tertinggi dan kesatuan tertinggi, bahwa manusia menyerahkan dirinya sebagai kawula kepada Tuhannya. Kebebasan untuk mengekspresikan agama secara jelas dinyatakan sebagai hak asasi manusia di banyak hukum nasional dan internasional termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, diskriminasi masih dirasakan oleh para penghayat Kejawen di masyarakat. Mereka mengalami penolakan, cemoohan, dan penghakiman dari orang lain. Sebagian besar alasannya adalah karena mereka dianggap musyrik berdasarkan keyakinan mayoritas yang disebabkan oleh toleransi dan pengetahuan tentang sistem kepercayaan Kejawen. Perlu adanya penerapan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melakukan diskriminasi terhadap penganut kepercayaan Kejawen agar tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Kebebasan beragama merupakan hak asasi yang melekat pada setiap individu dan dilindungi oleh hukum nasional maupun internasional.Namun, di Indonesia, penghayat kepercayaan Kejawen masih mengalami diskriminasi, baik dari masyarakat berupa cemoohan dan penolakan, maupun dari lembaga formal yang tidak memberikan perlakuan adil.Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus meninjau ulang regulasi bermasalah, melakukan sosialisasi luas tentang toleransi kepada pejabat dan tokoh agama, serta mengintegrasikan pendidikan keberagaman kepercayaan sejak dini untuk mencegah diskriminasi di masa mendatang.
Untuk memastikan perlindungan yang setara bagi seluruh warga negara, penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi mendalam terhadap efektivitas implementasi regulasi yang ada, khususnya terkait hak-hak penghayat kepercayaan Kejawen di tingkat lokal. Penting untuk mengidentifikasi secara spesifik kendala birokrasi dan sosial yang masih menghambat akses mereka terhadap layanan publik esensial seperti pencatatan pernikahan atau pemakaman umum, serta menganalisis mengapa hukum yang telah diratifikasi belum sepenuhnya membumi dalam praktik sehari-hari. Selain itu, perlu dikaji model pendidikan multikultural yang inovatif, yang tidak hanya memperkenalkan keberagaman kepercayaan sejak bangku sekolah dasar, tetapi juga mengembangkan modul khusus bagi aparatur pemerintah dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan menghilangkan stigma. Penelitian ini dapat mengukur dampak jangka panjang dari program edukasi semacam itu terhadap perubahan sikap dan perilaku diskriminatif. Terakhir, bagaimana peran media massa, baik konvensional maupun digital, serta forum-forum dialog antar-keyakinan dapat dioptimalkan untuk membentuk narasi yang lebih inklusif dan akurat mengenai kepercayaan Kejawen? Studi ini dapat mengeksplorasi strategi komunikasi yang paling efektif untuk mengikis prasangka dan mempromosikan pengakuan nilai-nilai luhur kepercayaan lokal dalam bingkai kebhinekaan Indonesia, sehingga masyarakat luas dapat memahami bahwa kepercayaan Kejawen adalah bagian integral dari warisan budaya dan spiritual bangsa, bukan sekadar pandangan yang tidak logis atau sesat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan sosial yang benar-benar adil dan setara bagi semua.
| File size | 329.32 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTANUNTAN Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji yurisdiksi universal terorisme sebagai kejahatan internasional, karena kejahatan terorisme dapat dikatakanPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji yurisdiksi universal terorisme sebagai kejahatan internasional, karena kejahatan terorisme dapat dikatakan
UNTANUNTAN Konflik diplomatik antara Arab Saudi dan Kanada pada tahun 2018 menjadi perhatian dalam hukum internasional karena memunculkan ketegangan yang bermulaKonflik diplomatik antara Arab Saudi dan Kanada pada tahun 2018 menjadi perhatian dalam hukum internasional karena memunculkan ketegangan yang bermula
UNTANUNTAN 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyediakan dasar untuk mengatasi kesenjangan ini, penegakan yang tidak konsisten21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyediakan dasar untuk mengatasi kesenjangan ini, penegakan yang tidak konsisten
UNTANUNTAN Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan regulasi domestik, ketimpangan kekuatan antara negara dan korporasi, serta absennya mekanisme pengawasan lintasHasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan regulasi domestik, ketimpangan kekuatan antara negara dan korporasi, serta absennya mekanisme pengawasan lintas
UNTANUNTAN Pengaturan konsep Jalur Khusus dalam RUU KUHAP masih memiliki kelemahan terkait kesesuaian pemidanaan, pengakuan bersalah tertutup, dan upaya hukum yangPengaturan konsep Jalur Khusus dalam RUU KUHAP masih memiliki kelemahan terkait kesesuaian pemidanaan, pengakuan bersalah tertutup, dan upaya hukum yang
UNTANUNTAN Kemajuan teknologi dan informasi melalui jejaring internet memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan kebutuhan manusia secara pesat dan cepat.Kemajuan teknologi dan informasi melalui jejaring internet memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan kebutuhan manusia secara pesat dan cepat.
UNTANUNTAN Upaya yang dilakukan oleh pengelola BBTNBKDS pada saat terjadi konflik kepentingan yang berkaitan dengan kearifan lokal adalah dengan membuat program strategisUpaya yang dilakukan oleh pengelola BBTNBKDS pada saat terjadi konflik kepentingan yang berkaitan dengan kearifan lokal adalah dengan membuat program strategis
UNTANUNTAN Rumusan masalah dalam makalah ini adalah perluasan kewenangan PTUN dan implikasinya terhadap hak-hak warga negara. Perubahan ini berdampak pada adanyaRumusan masalah dalam makalah ini adalah perluasan kewenangan PTUN dan implikasinya terhadap hak-hak warga negara. Perubahan ini berdampak pada adanya
Useful /
UNTANUNTAN Penelitian ini menemukan inkonsistensi dalam rumusan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganPenelitian ini menemukan inkonsistensi dalam rumusan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
UNTANUNTAN Hal ini berdasarkan asas yurisdiksi teritorial objektif dan perlindungan. Adapun ekstradisi Maria Pauline dari Serbia ke Indonesia didasarkan pada prinsipHal ini berdasarkan asas yurisdiksi teritorial objektif dan perlindungan. Adapun ekstradisi Maria Pauline dari Serbia ke Indonesia didasarkan pada prinsip
UNTANUNTAN Sehingga, diperlukannya suatu regel baru yang mampu melakukan perbaikan iklim investasi sehingga dapat menarik investor (penanaman modal) asing dalam mendirikanSehingga, diperlukannya suatu regel baru yang mampu melakukan perbaikan iklim investasi sehingga dapat menarik investor (penanaman modal) asing dalam mendirikan
UNTANUNTAN Secara harfiah Keadilan Restoratif adalah pemulihan keadilan, tetapi secara lebih jelas Keadilan Restoratif adalah suatu pendekatan yang menitik beratkanSecara harfiah Keadilan Restoratif adalah pemulihan keadilan, tetapi secara lebih jelas Keadilan Restoratif adalah suatu pendekatan yang menitik beratkan