UNTANUNTAN
TANJUNGPURA LAW JOURNALTANJUNGPURA LAW JOURNALAsas legalitas sebagai elemen utama dalam negara hukum, di mana setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Asas legalitas dijabarkan dalam konstitusi Indonesia melalui Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengutamakan supremasi hukum. Peraturan perundang-undangan berperan penting dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penelitian ini menganalisis asas kejelasan rumusan, apakah frasa mempunyai kekuatan hukum mengikat peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam Pasal 8 ayat (2) jika dikaitkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sudah tepat dan tidak menimbulkan ambigu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, fokus pada Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penulis menemukan inkonsistensi antara Pasal-Pasal tersebut mengenai kekuatan hukum peraturan. Teori Stufenbau des Recht diterapkan untuk memahami hierarki norma hukum, di mana norma yang lebih rendah bersumber dari norma yang lebih tinggi. Rekomendasi utama penelitian adalah penyempurnaan rumusan dalam Pasal 8 ayat (2) agar tidak terjadi ambiguitas terkait kekuatan hukum peraturan perundang-undangan.
Penelitian ini menemukan inkonsistensi dalam rumusan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dapat menimbulkan ambiguitas.Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan seharusnya jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip hierarki norma hukum.Rekomendasi utama adalah merevisi frasa mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Pasal 8 ayat (2) untuk meningkatkan kejelasan dan harmonisasi dalam sistem hukum nasional.
Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat dikembangkan. Pertama, penelitian tentang dampak revisi rumusan Pasal 8 ayat (2) terhadap kejelasan hukum dan penerapan di lapangan. Kedua, analisis perbandingan frasa hukum dalam peraturan perundang-undangan di negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik. Ketiga, studi mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan yang ambigu memengaruhi kepastian hukum dalam konteks kebijakan publik. Saran-saran ini bertujuan untuk memperkuat dasar hukum dan memastikan konsistensi dalam sistem perundang-undangan Indonesia.
- Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan | Sagama | Mazahib.... journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/590Analisis Konsep Keadilan Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan Sagama Mazahib journal iain samarinda ac index php mazahib article view 590
- Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia... jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/817Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia jurnal kpk go index php integritas article view 817
| File size | 393.73 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTANUNTAN Perlindungan hak ekonomi masyarakat adat memerlukan kerangka normatif baru yang mengintegrasikan hukum negara, hukum adat, dan instrumen internasional,Perlindungan hak ekonomi masyarakat adat memerlukan kerangka normatif baru yang mengintegrasikan hukum negara, hukum adat, dan instrumen internasional,
UNTANUNTAN Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 telah memperkuat prinsip perlindungan tertanggung dalam kontrak asuransi kesehatan, namun di saat bersamaanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 telah memperkuat prinsip perlindungan tertanggung dalam kontrak asuransi kesehatan, namun di saat bersamaan
UNTANUNTAN Artinya, pernyataan kehalalan itu bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan cerminan dari komitmen internal untuk memproduksi dan menjual produk yangArtinya, pernyataan kehalalan itu bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan cerminan dari komitmen internal untuk memproduksi dan menjual produk yang
UNTANUNTAN Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang ada, baik nasional maupun internasional, dalam melindungi penyu sebagai satwa liar yangPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang ada, baik nasional maupun internasional, dalam melindungi penyu sebagai satwa liar yang
UNTANUNTAN Ideologi ekonomi memainkan peran penting dalam membentuk ekonomi suatu negara, tetapi implementasinya sering menghadapi hambatan internal dan eksternal,Ideologi ekonomi memainkan peran penting dalam membentuk ekonomi suatu negara, tetapi implementasinya sering menghadapi hambatan internal dan eksternal,
UNTANUNTAN Hasil penelitian yakni nilai keadilan bermartabat bertujuan untuk memanusiakan manusia, dalam hal ini untuk memberikan keadilan bagi konsumen dan pelakuHasil penelitian yakni nilai keadilan bermartabat bertujuan untuk memanusiakan manusia, dalam hal ini untuk memberikan keadilan bagi konsumen dan pelaku
UNTANUNTAN Berdasarkan hasil penelitian, eksistensi kearifan lokal masyarakat di kawasan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau SentarumBerdasarkan hasil penelitian, eksistensi kearifan lokal masyarakat di kawasan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum
UNTANUNTAN Konsesi ini diberikan oleh OP melalui mekanisme penugasan/penunjukan atau pelelangan. Bentuk pendelegasian hak pengusahaan kepelabuhanan melalui pemberianKonsesi ini diberikan oleh OP melalui mekanisme penugasan/penunjukan atau pelelangan. Bentuk pendelegasian hak pengusahaan kepelabuhanan melalui pemberian
Useful /
UNTANUNTAN Ketegangan kedua prinsip kedaulatan dan universalitas HAM, menunjukkan bahwa batas keduanya bersifat kontekstual dan dipengaruhi dinamika politik global.Ketegangan kedua prinsip kedaulatan dan universalitas HAM, menunjukkan bahwa batas keduanya bersifat kontekstual dan dipengaruhi dinamika politik global.
UNTANUNTAN Penelitian ini dilaksanakan dengan pokok bahasan pengelolaan sampah hasil upacara adat di Bali berlandaskan atas konsep Tri Hita Karana dan Undang-UndangPenelitian ini dilaksanakan dengan pokok bahasan pengelolaan sampah hasil upacara adat di Bali berlandaskan atas konsep Tri Hita Karana dan Undang-Undang
UNTANUNTAN Maria Pauline berhasil ditangkap di Serbia. Ekstradisi Maria Pauline ke Indonesia menjadi sebuah permasalahan hukum tersendiri mengingat Indonesia danMaria Pauline berhasil ditangkap di Serbia. Ekstradisi Maria Pauline ke Indonesia menjadi sebuah permasalahan hukum tersendiri mengingat Indonesia dan
UNTANUNTAN Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Rumusan masalah dalam makalah ini adalah perluasan kewenangan PTUN dan implikasinyaJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Rumusan masalah dalam makalah ini adalah perluasan kewenangan PTUN dan implikasinya