UNTANUNTAN
TANJUNGPURA LAW JOURNALTANJUNGPURA LAW JOURNALPenyu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, seperti mengontrol pertumbuhan alga, menjaga kesehatan terumbu karang, dan meningkatkan kesuburan tanah melalui siklus nutrisi. Namun, populasi penyu di Indonesia menurun drastis hingga 95% akibat perburuan ilegal, eksploitasi telur, perubahan iklim, dan kerusakan habitat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang ada, baik nasional maupun internasional, dalam melindungi penyu sebagai satwa liar yang dilindungi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum domestik seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 telah memberikan dasar hukum untuk perlindungan penyu. Di tingkat internasional, peran CITES sebagai kerangka hukum global sangat signifikan dalam melarang perdagangan internasional spesies terancam punah. Namun, implementasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, dan minimnya koordinasi antarinstansi. Diketahui bahwa keberhasilan perlindungan hukum terhadap penyu bergantung pada sinergi antara kebijakan nasional, hukum adat, dan komitmen internasional. Pendekatan berbasis masyarakat melalui pelibatan lokal, program ekowisata, serta pendidikan berbasis budaya terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap upaya konservasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi integratif dan dukungan lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan perlindungan penyu serta ekosistem lautnya.
Efektivitas kerangka hukum domestik dalam perlindungan penyu di Indonesia dipengaruhi oleh integrasi norma hukum, strategi penegakan hukum, dan keterlibatan masyarakat.Meskipun kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan CITES memberikan dasar kuat, tantangan seperti rendahnya kesadaran publik dan kurangnya koordinasi antarinstansi menghambat penerapan hukum secara optimal.Untuk meningkatkan efektivitas hukum, diperlukan upaya intensif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperkuat penegakan hukum.Ecological jurisprudence menekankan pentingnya hubungan antara hukum dan ekosistem dalam mencapai tujuan konservasi.CITES berfungsi sebagai kerangka kerja internasional yang mendorong kolaborasi lintas negara untuk melawan perdagangan ilegal.Implementasi teori ini terlihat dalam berbagai program kolaboratif yang melibatkan masyarakat lokal, pemerintah, dan lembaga internasional.Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih besar, diperlukan pendekatan yang lebih integratif, yang menggabungkan hukum nasional, adat, dan teknologi.Dengan demikian, perlindungan penyu tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga memerlukan sinergi antara kebutuhan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan, seperti melalui program berbasis komunitas di kawasan konservasi.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan model penegakan hukum berbasis teknologi digital untuk memantau aktivitas ilegal di daerah pesisir, seperti penggunaan drone atau aplikasi pelaporan real-time. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang integrasi hukum adat dengan kebijakan nasional dalam konteks konservasi penyu, terutama di daerah dengan tradisi lokal yang kuat. Terakhir, penelitian dapat mengkaji dampak ekonomi dari ekowisata berbasis penyu terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk potensi pengembangan keterampilan dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
| File size | 330.3 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTANUNTAN Penelitian ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum di kawasan Noel Besi–Citrana dan Bijael Sunan–Oben bukan hanya konstruksi teoritis, tetapi realitasPenelitian ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum di kawasan Noel Besi–Citrana dan Bijael Sunan–Oben bukan hanya konstruksi teoritis, tetapi realitas
UNTANUNTAN Skema self declare (pernyataan mandiri) di Indonesia, khususnya yang diterapkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan bentuk keberpihakanSkema self declare (pernyataan mandiri) di Indonesia, khususnya yang diterapkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan bentuk keberpihakan
UNTANUNTAN Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum dan sosiokultural, penelitian ini memberikan wawasan praktis untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, memberdayakanDengan mengintegrasikan pendekatan hukum dan sosiokultural, penelitian ini memberikan wawasan praktis untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, memberdayakan
UNTANUNTAN Melalui analisis komparatif terhadap kasus Timah dan Kazatomprom, artikel ini menyoroti bahaya ideologi ekonomi yang tidak diatur dan menyerukan reformasiMelalui analisis komparatif terhadap kasus Timah dan Kazatomprom, artikel ini menyoroti bahaya ideologi ekonomi yang tidak diatur dan menyerukan reformasi
UNTANUNTAN NFT sebagai Benda bergerak tidak berwujud berada dalam payung hukum Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Transaksi MelaluiNFT sebagai Benda bergerak tidak berwujud berada dalam payung hukum Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Transaksi Melalui
UNTANUNTAN Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada data sekunder sebagai data utama. Data ini diperoleh melalui penelusuranArtikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada data sekunder sebagai data utama. Data ini diperoleh melalui penelusuran
UNTANUNTAN Kontrak elektronik yang bermuatan klausula baku berpotensi melanggar hukum dan merusak martabat pengguna apabila tidak mematuhi Undang-Undang tentang InformasiKontrak elektronik yang bermuatan klausula baku berpotensi melanggar hukum dan merusak martabat pengguna apabila tidak mematuhi Undang-Undang tentang Informasi
UNTANUNTAN The nature of the MDA and the MADN in the institutional structure is sui generis in the sense that these two institutions cannot be compared with pre-existingThe nature of the MDA and the MADN in the institutional structure is sui generis in the sense that these two institutions cannot be compared with pre-existing
Useful /
UNTANUNTAN Studi ini meneliti permasalahan hukum terkait penilaian keahlian sebagai bentuk kontribusi modal non-tunai dalam Perseroan Terbatas di Indonesia berdasarkanStudi ini meneliti permasalahan hukum terkait penilaian keahlian sebagai bentuk kontribusi modal non-tunai dalam Perseroan Terbatas di Indonesia berdasarkan
UNTANUNTAN Selain kelompok teroris di dunia, terdapat pula kelompok teroris yang cukup terkenal di kawasan Asia Tenggara, yaitu Kelompok Abu Sayyaf. Penelitian hukumSelain kelompok teroris di dunia, terdapat pula kelompok teroris yang cukup terkenal di kawasan Asia Tenggara, yaitu Kelompok Abu Sayyaf. Penelitian hukum
UNTANUNTAN Hal ini menimbulkan kesenjangan penelitian mengenai unamendability dalam konteks demokrasi transisional. Artikel ini menawarkan perbandingan fungsionalHal ini menimbulkan kesenjangan penelitian mengenai unamendability dalam konteks demokrasi transisional. Artikel ini menawarkan perbandingan fungsional
UNTANUNTAN Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunitas internasional mengakui penahanan imigrasi sebagai administratif dan karenanya masuk dalam ranah hukum administratif.Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunitas internasional mengakui penahanan imigrasi sebagai administratif dan karenanya masuk dalam ranah hukum administratif.