Publisher

UNTANUNTAN

Journal TANJUNGPURA LAW JOURNALTANJUNGPURA LAW JOURNAL Abstract

Sengketa Noel Besi–Citrana dan Bijael Sunan-Oben di perbatasan Indonesia–Timor Leste menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengancam hak ekonomi masyarakat adat termasuk akses atas tanah, mata pencaharian tradisional, dan perdagangan lintas batas. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana interaksi antara hukum negara, hukum adat, dan instrumen internasional mempengaruhi perlindungan hak ekonomi adat di kawasan sengketa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan studi kasus, memeriksa peraturan nasional, perjanjian bilateral, dan bukti empiris praktik ekonomi lokal. Analisis menunjukkan bahwa kekosongan yuridis dan tumpang-tindih norma memperdalam marginalisasi ekonomi serta menghambat investasi komunitas. Untuk mengatasi hal tersebut diusulkan perjanjian bilateral berbasis hak, pengakuan eksplisit terhadap hak ekonomi adat, dan pembentukan Border Economic Zones/Kawasan Ekonomi Perbatasan (BEZ/KEP) yang dikelola bersama dengan mekanisme partisipatif dan penguatan peran lembaga adat. Studi ini berkontribusi pada sintesis pluralisme hukum dan hukum ekonomi untuk kebijakan perbatasan yang pro-komunitas.

Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum di kawasan Noel Besi–Citrana dan Bijael Sunan–Oben bukan hanya konstruksi teoritis, tetapi realitas yang berdampak langsung pada hak ekonomi masyarakat adat.Persistennya ketidakpastian hukum, tumpang-tindih yurisdiksi, dan kriminalisasi praktik ekonomi adat telah mengakar pada marginalisasi ekonomi.Temuan penelitian menegaskan bahwa mengandalkan paradigma keamanan negara tidak cukup, karena mengabaikan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat perbatasan.Perlindungan hak ekonomi masyarakat adat memerlukan kerangka normatif baru yang mengintegrasikan hukum negara, hukum adat, dan instrumen internasional, serta diimplementasikan melalui perjanjian bilateral seperti Border Economic Zone (BEZ).Penerapan kerangka ini dapat menjadi jalan bagi Indonesia dan Timor-Leste untuk mengubah kepastian hukum menjadi pemberdayaan berkelanjutan, memastikan bahwa tata kelola perbatasan mempromosikan keadilan, ketahanan komunitas, dan pengembangan jangka panjang.Keunikan penelitian ini terletak pada pemadanan pluralisme hukum dan hukum ekonomi dalam studi perbatasan, menawarkan tidak hanya pengayaan akademik tetapi juga rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk model tata kelola perbatasan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Future Research

Berdasarkan analisis dan temuan dalam penelitian ini, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang dapat diusulkan:. . 1. Mengembangkan kerangka kerja bilateral yang berbasis hak, yang secara eksplisit mengakui hak ekonomi adat dan menetapkan Zona Ekonomi Perbatasan (BEZ) yang dikelola bersama. Kerangka kerja ini harus mencakup mekanisme partisipatif dan penguatan peran lembaga adat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.. . 2. Melakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak sosial dan ekonomi dari pembentukan BEZ, termasuk analisis biaya-manfaat dan studi kasus yang menyelidiki dampak positif dan negatif dari implementasi BEZ di kawasan Noel Besi-Citrana dan Bijael Sunan-Oben.. . 3. Menganalisis dan membandingkan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan perbatasan di wilayah lain, terutama di kawasan yang memiliki karakteristik serupa dengan perbatasan Indonesia-Timor Leste. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi strategi dan kebijakan yang efektif dalam mengatasi tantangan legalitas dan ekonomi di kawasan perbatasan.

References

1. Legal Analysis of Communal Rights of Ammatoa Kajang Customary Law Community On Customary Forest In Bulukumba... edunity.publikasikupublisher.com/index.php/Edunity/article/view/114Legal Analysis of Communal Rights of Ammatoa Kajang Customary Law Community On Customary Forest In Bulukumba edunity publikasikupublisher index php Edunity article view 114
2. The Legal Status of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007) in Contemporary... brill.com/view/journals/hrlr/6/2/article-p242_242.xmlThe Legal Status of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007 in Contemporary brill view journals hrlr 6 2 article p242 242 xml
3. Client Challenge. client challenge javascript disabled browser please enable proceed required part site... link.springer.com/10.1007/978-3-642-33317-0_10Client Challenge client challenge javascript disabled browser please enable proceed required part site link springer 10 1007 978 3 642 33317 0 10
4. Chapter 20: Transboundary rights and indigenous peoples between two or more states in: Research Handbook... elgaronline.com/view/book/9781788115797/book-part-9781788115797-34.xmlChapter 20 Transboundary rights and indigenous peoples between two or more states in Research Handbook elgaronline view book 9781788115797 book part 9781788115797 34 xml

Metadata

File size	617.68 KB
Pages	29
DMCA	Report