UNTANUNTAN
TANJUNGPURA LAW JOURNALTANJUNGPURA LAW JOURNALIdeologi ekonomi memainkan peran penting dalam membentuk ekonomi suatu negara, tetapi implementasinya sering menghadapi hambatan internal dan eksternal, yang mengarah pada sistem yang dipengaruhi oleh ideologi sosialis atau kapitalis. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti kasus Timah di Indonesia dan Kazatomprom di Kazakhstan, peraturan ekonomi yang terlalu ideologis telah merugikan masyarakat dan bisnis lokal. Korporasi juga menjadi korban dari kerangka kerja yang tidak praktis dan terlalu ideologis ini. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian ideologi ekonomi yang tidak lengkap dalam peraturan praktis telah menyebabkan ketidakpastian dalam dunia bisnis, sehingga rentan terhadap kriminalisasi. Artikel ini mengkaji perkembangan historis dari identitas ekonomi Indonesia, yang secara tradisional memandang tanah, tenaga kerja, dan modal sebagai sumber kemakmuran, tetapi telah berjuang untuk sepenuhnya mewujudkan visi ini. Melalui analisis komparatif terhadap kasus Timah dan Kazatomprom, artikel ini menyoroti bahaya ideologi ekonomi yang tidak diatur dan menyerukan reformasi untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih efektif yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi asli Indonesia dan mengatasi korupsi.
Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa interpretasi kerugian negara dalam kasus korupsi harus diperluas untuk mencakup kerugian ekonomi jangka panjang yang mungkin tidak langsung dapat diukur.Inkonsistensi dalam otoritas dan metodologi perhitungan kerugian negara lebih lanjut mengkomplikasikan proses hukum, yang menekankan kebutuhan akan peraturan yang lebih jelas untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam kasus korupsi.Artikel ini juga menekankan pentingnya reformasi hukum yang pragmatis untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih efektif yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi asli Indonesia dan mengatasi korupsi.
Untuk mengatasi tantangan yang diidentifikasi dalam artikel ini, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu dilakukan studi komprehensif tentang dampak korupsi pada ekonomi lokal dan bagaimana hal itu mempengaruhi kesempatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi strategi untuk mengurangi dampak negatif korupsi pada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kedua, penelitian lebih lanjut tentang kerangka hukum dan regulasi yang efektif untuk mencegah korupsi dan kriminalisasi bisnis sangat penting. Studi ini dapat mengeksplorasi praktik terbaik dari negara-negara lain dan merekomendasikan reformasi hukum yang spesifik untuk Indonesia dan Kazakhstan. Ketiga, penelitian tentang peran dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya negara dan mencegah korupsi dapat membantu memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Studi ini dapat menganalisis bagaimana pemerintah dapat meningkatkan pengawasan dan pengawasan atas perusahaan-perusahaan milik negara dan mitra swasta mereka.
| File size | 407.71 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTANUNTAN Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana interaksi antara hukum negara, hukum adat, dan instrumen internasional mempengaruhi perlindungan hakTujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana interaksi antara hukum negara, hukum adat, dan instrumen internasional mempengaruhi perlindungan hak
UNTANUNTAN Artikel ini mengusulkan reformulasi ketentuan hukum, termasuk pengakuan eksplisit keahlian sebagai modal, standardisasi metode penilaian, dan mekanismeArtikel ini mengusulkan reformulasi ketentuan hukum, termasuk pengakuan eksplisit keahlian sebagai modal, standardisasi metode penilaian, dan mekanisme
UNTANUNTAN Penelitian ini menunjukkan pentingnya asas itikad baik dan perlindungan konsumen dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak.meskipun putusan iniPenelitian ini menunjukkan pentingnya asas itikad baik dan perlindungan konsumen dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak.meskipun putusan ini
UNTANUNTAN Untuk meningkatkan efektivitas hukum, diperlukan upaya intensif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperkuat penegakan hukum. Ecological jurisprudenceUntuk meningkatkan efektivitas hukum, diperlukan upaya intensif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperkuat penegakan hukum. Ecological jurisprudence
UNTANUNTAN NFT sebagai Benda bergerak tidak berwujud berada dalam payung hukum Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Transaksi MelaluiNFT sebagai Benda bergerak tidak berwujud berada dalam payung hukum Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Transaksi Melalui
UNTANUNTAN Dalam kondisi ekstradisi dilakukan tanpa adanya perjanjian ekstradisi maka pelaksanaanya biasanya didasarkan pada asas hubungan baik dan kesetaraan. HalDalam kondisi ekstradisi dilakukan tanpa adanya perjanjian ekstradisi maka pelaksanaanya biasanya didasarkan pada asas hubungan baik dan kesetaraan. Hal
UNTANUNTAN Kontrak elektronik harus diterapkan dengan martabat dan keadilan. Baik pelaku usaha maupun konsumen harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuaiKontrak elektronik harus diterapkan dengan martabat dan keadilan. Baik pelaku usaha maupun konsumen harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai
UNTANUNTAN Klaim Malaysia terhadap beras adan menunjukkan kelemahan dalam perlindungan hukum varietas lokal Indonesia. Perlindungan varietas tanaman perlu diperkuatKlaim Malaysia terhadap beras adan menunjukkan kelemahan dalam perlindungan hukum varietas lokal Indonesia. Perlindungan varietas tanaman perlu diperkuat
Useful /
UNTANUNTAN Di tingkat internasional, sifat sukarela dari instrumen seperti UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) dan OECD Guidelines menjadiDi tingkat internasional, sifat sukarela dari instrumen seperti UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) dan OECD Guidelines menjadi
UNTANUNTAN Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa prinsip Tri Hita Karana sebagai falsafah Hindu pada dasarnya telah mengatur terkait hubungan manusia dengan lingkungannyaHasil dari penelitian ini ditemukan bahwa prinsip Tri Hita Karana sebagai falsafah Hindu pada dasarnya telah mengatur terkait hubungan manusia dengan lingkungannya
BASECAMPECOPUBMEDBASECAMPECOPUBMED Kontribusi variabel-variabel tersebut dalam penelitian ini mampu menjelaskan 96,31% variasi biaya utang, sedangkan 3,69% sisanya dipengaruhi oleh variabelKontribusi variabel-variabel tersebut dalam penelitian ini mampu menjelaskan 96,31% variasi biaya utang, sedangkan 3,69% sisanya dipengaruhi oleh variabel
UNTANUNTAN Oleh karena itu urgensi dan konsep penghapusan usaha thrifting impor shop sebagai bentuk upaya penegakan hukum Peraturan Menteri Perdagangan Republik IndonesiaOleh karena itu urgensi dan konsep penghapusan usaha thrifting impor shop sebagai bentuk upaya penegakan hukum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia