UNTANUNTAN
TANJUNGPURA LAW JOURNALTANJUNGPURA LAW JOURNALPenelitian ini dilaksanakan dengan pokok bahasan pengelolaan sampah hasil upacara adat di Bali berlandaskan atas konsep Tri Hita Karana dan Undang-Undang Pengelolaan Sampah, Provinsi Bali sebagai wilayah yang memiliki mayoritas umat Hindu maka akan terjadi upacara adat yang berhubungan dengan ritual keagamaan dimana dalam praktiknya juga meninggalkan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara yuridis dan filosofis dalam aspek pengelolaan dan penanganan sampah oleh Pemerintah Provinsi Bali. Penelitian ini dilaksanakan dengan prinsip penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa prinsip Tri Hita Karana sebagai falsafah Hindu pada dasarnya telah mengatur terkait hubungan manusia dengan lingkungannya namun tidak dilaksanakan dengan baik oleh Umat Hindu. Penelitian ini menghasilkan bahwa upaya pemerintah telah dilaksanakan dengan membuat aturan atau kebijakan namun dalam penerapannya perlu kolaborasi aktif dari masyarakat.
Kesimpulan dari penulisan ini adalah masyarakat harus menerapkan kebijakan dan strategi pemerintah dalam hal pembuangan sampah hasil upacara adat.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan program pengelolaan sampah berbasis komunitas yang melibatkan umat Hindu secara aktif dalam mengimplementasikan prinsip Tri Hita Karana. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang efektivitas regulasi khusus untuk sampah hasil upacara adat di Bali. Terakhir, penelitian bisa mengeksplorasi integrasi pendidikan lingkungan berbasis Tri Hita Karana dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
- ANALISIS KELAYAKAN EKONOMI LINGKUNGAN TPS3R PERKOTAAN (STUDI KASUS: TPS3R KENANGA, KABUPATEN SLEMAN,... doi.org/10.37081/ed.v11i3.5467ANALISIS KELAYAKAN EKONOMI LINGKUNGAN TPS3R PERKOTAAN STUDI KASUS TPS3R KENANGA KABUPATEN SLEMAN doi 10 37081 ed v11i3 5467
- Potensi Daur Ulang Sampah Upacara Adat di Pulau Bali | Jurnal Ecocentrism. daur sampah upacara adat pulau... e-journal.unmas.ac.id/index.php/jeco/article/view/1763Potensi Daur Ulang Sampah Upacara Adat di Pulau Bali Jurnal Ecocentrism daur sampah upacara adat pulau e journal unmas ac index php jeco article view 1763
- URGENSI HUKUM PERIZINAN DAN PENEGAKANNYA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP | Lestari... doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.147-163URGENSI HUKUM PERIZINAN DAN PENEGAKANNYA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP Lestari doi 10 14710 mmh 48 2 2019 147 163
| File size | 215.08 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTANUNTAN Temuan penelitian menegaskan bahwa mengandalkan paradigma keamanan negara tidak cukup, karena mengabaikan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat perbatasan.Temuan penelitian menegaskan bahwa mengandalkan paradigma keamanan negara tidak cukup, karena mengabaikan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat perbatasan.
UNTANUNTAN Landasan moral bagi pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal melalui skema self declare dapat dikaitkan dengan prinsip tazkiyah yang menuntut adanyaLandasan moral bagi pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal melalui skema self declare dapat dikaitkan dengan prinsip tazkiyah yang menuntut adanya
UNTANUNTAN Studi ini telah mengungkap kompleksitas dan multifasetnya ketimpangan gender di tempat kerja Pontianak, yang dipengaruhi oleh defisiensi struktural danStudi ini telah mengungkap kompleksitas dan multifasetnya ketimpangan gender di tempat kerja Pontianak, yang dipengaruhi oleh defisiensi struktural dan
UNTANUNTAN Temuan utama menunjukkan bahwa kelemahan regulasi domestik, ketidakseimbangan kekuatan antara negara dan korporasi, serta lemahnya mekanisme pengawasanTemuan utama menunjukkan bahwa kelemahan regulasi domestik, ketidakseimbangan kekuatan antara negara dan korporasi, serta lemahnya mekanisme pengawasan
UNTANUNTAN CITES berfungsi sebagai kerangka kerja internasional yang mendorong kolaborasi lintas negara untuk melawan perdagangan ilegal. Implementasi teori ini terlihatCITES berfungsi sebagai kerangka kerja internasional yang mendorong kolaborasi lintas negara untuk melawan perdagangan ilegal. Implementasi teori ini terlihat
UNTANUNTAN Fakta menunjukkan bahwa penegakan hukum laut di Indonesia masih menggunakan paradigma Multi Agencies Single Tasks; hal ini berbanding terbalik dengan negaraFakta menunjukkan bahwa penegakan hukum laut di Indonesia masih menggunakan paradigma Multi Agencies Single Tasks; hal ini berbanding terbalik dengan negara
UNTANUNTAN Dalam kondisi ekstradisi dilakukan tanpa adanya perjanjian ekstradisi maka pelaksanaanya biasanya didasarkan pada asas hubungan baik dan kesetaraan. HalDalam kondisi ekstradisi dilakukan tanpa adanya perjanjian ekstradisi maka pelaksanaanya biasanya didasarkan pada asas hubungan baik dan kesetaraan. Hal
UNTANUNTAN Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi kearifan lokal serta perlindungan hukum masyarakat adat di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi kearifan lokal serta perlindungan hukum masyarakat adat di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK)
Useful /
UNTANUNTAN Artikel ini menganalisis bagaimana keabsahan tindakan tersebut berdasarkan hukum kontrak, hukum perasuransian, dan hukum perlindungan konsumen, yang sebelumnyaArtikel ini menganalisis bagaimana keabsahan tindakan tersebut berdasarkan hukum kontrak, hukum perasuransian, dan hukum perlindungan konsumen, yang sebelumnya
UNTANUNTAN Sementara itu, pengaturan hakim tunggal dalam RUU KUHAP dinilai masih kurang komprehensif dibandingkan dengan ketentuan dalam sistem hukum acara pidanaSementara itu, pengaturan hakim tunggal dalam RUU KUHAP dinilai masih kurang komprehensif dibandingkan dengan ketentuan dalam sistem hukum acara pidana
BASECAMPECOPUBMEDBASECAMPECOPUBMED Profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya utang. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap biayaProfitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya utang. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya
UNTANUNTAN Peristiwa klaim tersebut harus menjadi sebuah kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum atas varietas lokal yang dimiliki oleh Indonesia yang memilikiPeristiwa klaim tersebut harus menjadi sebuah kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum atas varietas lokal yang dimiliki oleh Indonesia yang memiliki