UNTANUNTAN
TANJUNGPURA LAW JOURNALTANJUNGPURA LAW JOURNALDiskursus keamanan laut di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) tidak efektif. Penyebab utama dikarenakan adanya disharmonisasi kewenangan dalam pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum di Indonesia antara Bakamla dan institusi lainnya. Fakta menunjukkan bahwa penegakan hukum laut di Indonesia masih menggunakan paradigma Multi Agencies Single Tasks; hal ini berbanding terbalik dengan negara Malaysia, India, Jepang, dan Amerika Serikat yang sudah menggunakan paradigma Single Agency Multi Task. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, dengan pembahasan utama terkait penerapan single agency multi task dan harmonisasi melalui perluasan kewenangan dari negara yang diuraikan.
Hasil penelitian menunjukkan agar paradigma single agency multi tasks dapat dijalankan, pelimpahan kewenangan pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum laut kepada coast guard sangat diperlukan.Upaya harmonisasi kewenangan dalam pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum laut di Indonesia, pelimpahan kewenangan pada Bakamla, penegasan mengenai hubungan dengan instansi terkait setelah pelimpahan dilakukan, serta perubahan terhadap struktur organisasi Bakamla diperlukan.
Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan keamanan laut di Indonesia, perlu dilakukan harmonisasi kewenangan melalui perluasan kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Pelimpahan kewenangan dari berbagai institusi terkait kepada Bakamla dapat menjadi solusi untuk menciptakan satu badan tunggal yang bertanggung jawab penuh dalam pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum di laut. Selain itu, perlu dilakukan penegasan hubungan dengan instansi terkait setelah pelimpahan kewenangan, serta perubahan struktur organisasi Bakamla untuk mendukung peran dan fungsi baru yang diberikan. Dengan demikian, Bakamla dapat menjadi badan yang kuat dan efektif dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia.
- Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional | Aryani | Jurnal... doi.org/10.14710/jphi.v3i2.155-173Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional Aryani Jurnal doi 10 14710 jphi v3i2 155 173
- Project MUSE -- Verification required!. project muse verification required order better serve keep site... doi.org/10.1353/asp.2017.0016Project MUSE Verification required project muse verification required order better serve keep site doi 10 1353 asp 2017 0016
- RECONSTRUCTION OF STANDARD CLAUSES IN ELECTRONIC CONTRACTS IN INDONESIA: THE VALUE ORIENTATION OF DIGNIFIED... jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/67437RECONSTRUCTION OF STANDARD CLAUSES IN ELECTRONIC CONTRACTS IN INDONESIA THE VALUE ORIENTATION OF DIGNIFIED jurnal untan ac index php tlj article view 67437
| File size | 309.03 KB |
| Pages | 34 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTANUNTAN Penelitian ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum di kawasan Noel Besi–Citrana dan Bijael Sunan–Oben bukan hanya konstruksi teoritis, tetapi realitasPenelitian ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum di kawasan Noel Besi–Citrana dan Bijael Sunan–Oben bukan hanya konstruksi teoritis, tetapi realitas
UNTANUNTAN Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, penelitian ini menekankanDengan menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, penelitian ini menekankan
UNTANUNTAN Besarnya jumlah perkara yang masuk di peradilan tiap tahunnya telah berimbas pada menumpuknya beban penanganan perkara yang harus diselesaikan oleh hakim.Besarnya jumlah perkara yang masuk di peradilan tiap tahunnya telah berimbas pada menumpuknya beban penanganan perkara yang harus diselesaikan oleh hakim.
UNTANUNTAN Rekomendasi utama penelitian adalah penyempurnaan rumusan dalam Pasal 8 ayat (2) agar tidak terjadi ambiguitas terkait kekuatan hukum peraturan perundang-undangan.Rekomendasi utama penelitian adalah penyempurnaan rumusan dalam Pasal 8 ayat (2) agar tidak terjadi ambiguitas terkait kekuatan hukum peraturan perundang-undangan.
UNTANUNTAN Untuk mengatasi tantangan tersebut perlu pengaturan yang khusus NFT. Solusi lainnya yang dapat dilakukan misalnya dibuatnya kebijakan dari Pasar NFT untukUntuk mengatasi tantangan tersebut perlu pengaturan yang khusus NFT. Solusi lainnya yang dapat dilakukan misalnya dibuatnya kebijakan dari Pasar NFT untuk
UNTANUNTAN Kontrak elektronik memiliki klausula baku, klausula baku memiliki manfaat untuk menghemat waktu penggunaan dan transaksi para pihak. Kontrak elektronikKontrak elektronik memiliki klausula baku, klausula baku memiliki manfaat untuk menghemat waktu penggunaan dan transaksi para pihak. Kontrak elektronik
UNTANUNTAN Perlindungan varietas tanaman perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran masyarakat. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah,Perlindungan varietas tanaman perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran masyarakat. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah,
UNTANUNTAN Berdasarkan hasil penelitian, eksistensi kearifan lokal masyarakat di kawasan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau SentarumBerdasarkan hasil penelitian, eksistensi kearifan lokal masyarakat di kawasan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum
Useful /
UNTANUNTAN Landasan moral bagi pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal melalui skema self declare dapat dikaitkan dengan prinsip tazkiyah yang menuntut adanyaLandasan moral bagi pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal melalui skema self declare dapat dikaitkan dengan prinsip tazkiyah yang menuntut adanya
UNTANUNTAN Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kewajaran berfungsi sebagai instrumen pengimbang antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam putusanHasil penelitian menunjukkan bahwa asas kewajaran berfungsi sebagai instrumen pengimbang antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam putusan
UNTANUNTAN Penelitian ini menghasilkan bahwa upaya pemerintah telah dilaksanakan dengan membuat aturan atau kebijakan namun dalam penerapannya perlu kolaborasi aktifPenelitian ini menghasilkan bahwa upaya pemerintah telah dilaksanakan dengan membuat aturan atau kebijakan namun dalam penerapannya perlu kolaborasi aktif
BASECAMPECOPUBMEDBASECAMPECOPUBMED Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan Eviews 9, meliputi uji statistik deskriptif, asumsi klasik, pemilihan model regresiAnalisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan Eviews 9, meliputi uji statistik deskriptif, asumsi klasik, pemilihan model regresi