UNTANUNTAN
TANJUNGPURA LAW JOURNALTANJUNGPURA LAW JOURNALEksistensi usaha thrifting impor shop semakin menguat di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik, impor pakaian bekas mengalami tren kenaikan pada tahun 2022 dengan persentase 26,22 persen dan nilai impor $272.146 dari tahun sebelumnya. Padahal usaha ini menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor merupakan kegiatan usaha yang ilegal. Oleh karena itu urgensi dan konsep penghapusan usaha thrifting impor shop sebagai bentuk upaya penegakan hukum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi dan konsep penghapusan usaha thrifting impor shop di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghapusan usaha thrifting impor shop memang perlu dilakukan karena memiliki dampak negatif seperti isu tentang kerusakan lingkungan, kesehatan manusia, mengancam keberadaan UMKM, dan merugikan negara melalui hilangnya pendapatan pajak. Selain itu, penghapusan usaha thrifting impor shop ini juga bertujuan untuk melindungi pekerja tekstil dalam negeri. Adapun konsep penghapusan usaha thrifting impor shop adalah dengan memberlakukan kebijakan pemberian subsidi usaha. Hal ini juga dapat menjadi win-win solution di mana hukum dapat ditegakkan dan masyarakat yang telah berwirausaha di bidang thrifting impor shop tidak kehilangan mata pencahariannya dan tetap mendapat penghasilan. Bahkan juga dapat mengembangkan usahanya.
Penghapusan usaha thrifting impor shop diperlukan karena dampak negatifnya terhadap lingkungan, kesehatan, UMKM, dan pendapatan negara.Penegakan hukum melalui kebijakan subsidi usaha menjadi solusi yang seimbang.Konsep penghapusan ini bertujuan melindungi pekerja tekstil dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perdagangan.
1. Penelitian lebih lanjut tentang efektivitas kebijakan subsidi usaha untuk pengusaha thrifting impor shop. 2. Analisis dampak kampanye kesadaran masyarakat terhadap pengaruh pakaian bekas impor terhadap lingkungan dan kesehatan. 3. Kajian alternatif kebijakan yang lebih inovatif untuk mengurangi impor pakaian bekas secara legal dan berkelanjutan.
| File size | 343.21 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTANUNTAN Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan konsep Jalur Khusus dalam RUU KUHAP, dengan fokus pada kedudukan dan peran hakim tunggal serta membandingkannyaArtikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan konsep Jalur Khusus dalam RUU KUHAP, dengan fokus pada kedudukan dan peran hakim tunggal serta membandingkannya
UNTANUNTAN Untuk mengatasi kompleksitas ini dalam sistem hukum sipil, yang memprioritaskan kejelasan dalam klasifikasi hukum, analisis ini mengusulkan agar penahananUntuk mengatasi kompleksitas ini dalam sistem hukum sipil, yang memprioritaskan kejelasan dalam klasifikasi hukum, analisis ini mengusulkan agar penahanan
UNTANUNTAN Transportasi sebagai sarana perhubungan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Meskipun suatu daerahTransportasi sebagai sarana perhubungan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Meskipun suatu daerah
UNTANUNTAN Efektivitas kerangka hukum domestik dalam perlindungan penyu di Indonesia dipengaruhi oleh integrasi norma hukum, strategi penegakan hukum, dan keterlibatanEfektivitas kerangka hukum domestik dalam perlindungan penyu di Indonesia dipengaruhi oleh integrasi norma hukum, strategi penegakan hukum, dan keterlibatan
UNTANUNTAN Peristiwa klaim tersebut harus menjadi sebuah kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum atas varietas lokal yang dimiliki oleh Indonesia yang memilikiPeristiwa klaim tersebut harus menjadi sebuah kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum atas varietas lokal yang dimiliki oleh Indonesia yang memiliki
UNTANUNTAN Omnibus Law merupakan produk kompilasi hukum positif di Indonesia yang syarat akan adanya kepentingan politik dan ekonomi terkait pengadaanya. KhususnyaOmnibus Law merupakan produk kompilasi hukum positif di Indonesia yang syarat akan adanya kepentingan politik dan ekonomi terkait pengadaanya. Khususnya
UNTANUNTAN Sebagian besar alasannya adalah karena mereka dianggap musyrik berdasarkan keyakinan mayoritas yang disebabkan oleh toleransi dan pengetahuan tentang sistemSebagian besar alasannya adalah karena mereka dianggap musyrik berdasarkan keyakinan mayoritas yang disebabkan oleh toleransi dan pengetahuan tentang sistem
UNTANUNTAN Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi kearifan lokal serta perlindungan hukum masyarakat adat di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi kearifan lokal serta perlindungan hukum masyarakat adat di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK)
Useful /
IPBIPB Selain itu, ARP secara signifikan memediasi hubungan antara kemampuan SDM dan KRP serta antara adopsi AI dan KRP. Temuan ini menunjukkan bahwa sumber dayaSelain itu, ARP secara signifikan memediasi hubungan antara kemampuan SDM dan KRP serta antara adopsi AI dan KRP. Temuan ini menunjukkan bahwa sumber daya
UNTANUNTAN Skema self declare (pernyataan mandiri) di Indonesia, khususnya yang diterapkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan bentuk keberpihakanSkema self declare (pernyataan mandiri) di Indonesia, khususnya yang diterapkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan bentuk keberpihakan
UNTANUNTAN Asas kewajaran dalam hukum administrasi negara memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara karena menjadi landasan bagi hakimAsas kewajaran dalam hukum administrasi negara memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara karena menjadi landasan bagi hakim
UNTANUNTAN Kemajuan teknologi dan informasi melalui jejaring internet memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan kebutuhan manusia secara pesat dan cepat.Kemajuan teknologi dan informasi melalui jejaring internet memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan kebutuhan manusia secara pesat dan cepat.