UNTANUNTAN
TANJUNGPURA LAW JOURNALTANJUNGPURA LAW JOURNALMengkategorikan terorisme sebagai kejahatan internasional tidaklah salah, karena unsur-unsur internasional dari kejahatan tersebut telah terpenuhi. Dimana kejahatan terorisme melibatkan lebih dari satu negara yang di dalamnya terdapat sistem hukum dan penerapan yurisdiksi. Beberapa tindakan terorisme telah tercatat mengganggu stabilitas keamanan internasional, termasuk jaringan Al-Qaeda, ISIS dan sebagainya. Selain kelompok teroris di dunia, terdapat pula kelompok teroris yang cukup terkenal di kawasan Asia Tenggara, yaitu Kelompok Abu Sayyaf. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji yurisdiksi universal terorisme sebagai kejahatan internasional, karena kejahatan terorisme dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, yang mana tindakan dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang meluas, melibatkan banyak pihak dan menargetkan semua warga negara. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif kualitatif, dengan statute approach dan case approach, serta bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap sebagai formulasi yang paling tepat untuk mengadili kejahatan terorisme di bawah yurisdiksi ICC. Ketiadaan definisi terorisme yang universal menyebabkan hingga saat ini terorisme belum masuk dalam yurisdiksi ICC. Kegagalan di level regional untuk menyelesaikan permasalahan terorisme sehingga diperlukan kesepakatan definisi terorisme secara universal sehingga para pelaku kejahatan tersebut dapat diadili dalam peradilan internasional. Perlunya penguatan kerjasama antar negara baik di level regional maupun global agar pemberantasan kejahatan terorisme dapat maksimal.
Until now, although there is no universal definition of terrorism, terrorism is a heinous crime with the aim of terrorism to make people afraid, and attract the attention of members of society, even the state, and create distrust of the government, and force society or certain groups to follow the wishes of the perpetrators of terrorism.The crime of terrorism is a form of serious violation of human rights so that the crime can be categorized as a crime against humanity because it has similar characteristics.Crimes against humanity are part of international law that has universal jurisdiction since the decision of the judge at the Nuremberg Trials, so it is possible for perpetrators of terrorism to be tried at the ICC if the crime has had a widespread impact on an international scale.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif tentang penerapan yurisdiksi universal dalam kasus-kasus terorisme di berbagai negara. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana negara-negara tersebut menerapkan yurisdiksi universal, tantangan yang dihadapi, dan hasil yang dicapai. Selain itu, penelitian juga dapat fokus pada analisis kritis terhadap definisi terorisme yang digunakan dalam yurisdiksi universal, termasuk implikasinya terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kerangka kerja hukum internasional yang lebih komprehensif untuk menangani kejahatan terorisme.
| File size | 331.04 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTANUNTAN Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan studi kasus, memeriksa peraturan nasional, perjanjian bilateral,Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan studi kasus, memeriksa peraturan nasional, perjanjian bilateral,
UNTANUNTAN Studi ini menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan statutori dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa keahlian dapat diinterpretasikanStudi ini menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan statutori dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa keahlian dapat diinterpretasikan
UNTANUNTAN Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 telah memperkuat prinsip perlindungan tertanggung dalam kontrak asuransi kesehatan, namun di saat bersamaanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 telah memperkuat prinsip perlindungan tertanggung dalam kontrak asuransi kesehatan, namun di saat bersamaan
UNTANUNTAN Proses normalisasi melalui dialog bilateral, negosiasi informal, dan pemanfaatan forum multilateral seperti APEC membuktikan bahwa diplomasi tetap menjadiProses normalisasi melalui dialog bilateral, negosiasi informal, dan pemanfaatan forum multilateral seperti APEC membuktikan bahwa diplomasi tetap menjadi
UNTANUNTAN Such a development would strengthen constitutional resilience without undermining democratic legitimacy. In conclusion, the sustainability of IndonesiasSuch a development would strengthen constitutional resilience without undermining democratic legitimacy. In conclusion, the sustainability of Indonesias
UNTANUNTAN Artinya, pernyataan kehalalan itu bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan cerminan dari komitmen internal untuk memproduksi dan menjual produk yangArtinya, pernyataan kehalalan itu bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan cerminan dari komitmen internal untuk memproduksi dan menjual produk yang
UNTANUNTAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena mobil pribadi yang beroperasi sebagaiMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena mobil pribadi yang beroperasi sebagai
UNTANUNTAN Sebagai aset, transaksi perdagangan NFT berada dalam payung hukum Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang PedomanSebagai aset, transaksi perdagangan NFT berada dalam payung hukum Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman
Useful /
UNTANUNTAN Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara yuridis dan filosofis dalam aspek pengelolaan dan penanganan sampah oleh Pemerintah Provinsi Bali. PenelitianPenelitian ini bertujuan untuk memahami secara yuridis dan filosofis dalam aspek pengelolaan dan penanganan sampah oleh Pemerintah Provinsi Bali. Penelitian
UNTANUNTAN Maria Pauline, pemegang kewarganegaraan Belanda, telah melakukan tindak pidana kejahatan di Indonesia dengan melakukan pembobolan BNI dengan total kerugianMaria Pauline, pemegang kewarganegaraan Belanda, telah melakukan tindak pidana kejahatan di Indonesia dengan melakukan pembobolan BNI dengan total kerugian
UNTANUNTAN Peneliti menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier, serta menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitianPeneliti menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier, serta menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian
BASECAMPECOPUBMEDBASECAMPECOPUBMED Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya utang. Profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap biayaKepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya utang. Profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya