UNTANUNTAN
TANJUNGPURA LAW JOURNALTANJUNGPURA LAW JOURNALIndonesia dan Belanda memiliki sistem hukum sipil, dengan hukum Belanda sebagai fondasi hukum Indonesia. Namun, yurisprudensi keduanya berbeda, yang berdampak pada kepastian hukum. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dan perspektif hukum perbandingan untuk menganalisis peran yurisprudensi di Indonesia dan Belanda, serta penggunaannya dan pengaruhnya terhadap keputusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisis peran yurisprudensi di kedua negara, kualitas dan kuantitas penggunaannya, serta pengaruhnya terhadap keputusan pengadilan berdasarkan prinsip kepastian hukum.
Di Indonesia, pengaruh yurisprudensi minimal karena negara ini menerapkan hukum sipil secara ketat, dan yurisprudensi bukan sumber hukum yang diakui.Sebaliknya, Belanda mengintegrasikan yurisprudensi ke dalam sistem hukumnya, seperti terlihat dalam kasus Zwolsman, di mana yurisprudensi mempengaruhi pembuatan hukum.Pendekatan ini menjamin kepastian hukum di Belanda.Namun, di Indonesia, hakim hanya berperan sebagai penegak hukum.Sistem hukum pidana dan sumber hukum Indonesia belum mendukung penggunaan yurisprudensi.
Untuk meningkatkan kepastian hukum, peran yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam peradilan pidana perlu diperkuat. Pengadilan harus merujuk pada putusan-putusan sebelumnya dan transparansi putusan harus ditingkatkan agar mudah diakses publik. Pembaruan substansi hukum melalui UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No. 48 Tahun 2009, serta peningkatan kualitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, diperlukan untuk memperkuat kedudukan yurisprudensi sebagai sumber hukum.
- PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM | Julyano | CREPIDO.... doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM Julyano CREPIDO doi 10 14710 crepido 1 1 13 22
- Login | Khazanah Multidisiplin. khazanah loading journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl/article/view/13166Login Khazanah Multidisiplin khazanah loading journal uinsgd ac index php kl article view 13166
- Certainty of Jurisdiction Law in Civil Law System | Randwick International of Social Science Journal.... doi.org/10.47175/rissj.v1i2.52Certainty of Jurisdiction Law in Civil Law System Randwick International of Social Science Journal doi 10 47175 rissj v1i2 52
- Analisis Putusan No.39/Pid.B/2015/PN/Sit Dalam Perkara Tindak Pidana Pembalakan Liar Ditinjau Dari Aspek... ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/22262Analisis Putusan No 39 Pid B 2015 PN Sit Dalam Perkara Tindak Pidana Pembalakan Liar Ditinjau Dari Aspek ejournal umm ac index php ilrej article view 22262
| File size | 316.62 KB |
| Pages | 29 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTANUNTAN Pemulihan hubungan diplomatik pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penyelesaian konflik semacam ini tidak dapat dicapai melalui eskalasi retorika, melainkanPemulihan hubungan diplomatik pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penyelesaian konflik semacam ini tidak dapat dicapai melalui eskalasi retorika, melainkan
UNTANUNTAN Meskipun kerangka hukum seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TindakMeskipun kerangka hukum seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
UNTANUNTAN Lingkup yang luas ini memberikan otoritas kekuasaan yang luas, yang dapat disalahgunakan dan dapat menyebabkan perlakuan diskriminatif terhadap non-wargaLingkup yang luas ini memberikan otoritas kekuasaan yang luas, yang dapat disalahgunakan dan dapat menyebabkan perlakuan diskriminatif terhadap non-warga
UNTANUNTAN Seiring dengan kemajuan teknologi, desain, serta jenis dan sarana transportasi, kebutuhan masyarakat akan kendaraan pribadi, seperti mobil dan motor, jugaSeiring dengan kemajuan teknologi, desain, serta jenis dan sarana transportasi, kebutuhan masyarakat akan kendaraan pribadi, seperti mobil dan motor, juga
UNTANUNTAN Pengaturan konsep Jalur Khusus dalam RUU KUHAP masih memiliki kelemahan terkait kesesuaian pemidanaan, pengakuan bersalah tertutup, dan upaya hukum yangPengaturan konsep Jalur Khusus dalam RUU KUHAP masih memiliki kelemahan terkait kesesuaian pemidanaan, pengakuan bersalah tertutup, dan upaya hukum yang
UNTANUNTAN Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, dengan pembahasan utama terkait penerapan singlePenelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, dengan pembahasan utama terkait penerapan single
UNTANUNTAN Penelitian ini menghasilkan bahwa upaya pemerintah telah dilaksanakan dengan membuat aturan atau kebijakan namun dalam penerapannya perlu kolaborasi aktifPenelitian ini menghasilkan bahwa upaya pemerintah telah dilaksanakan dengan membuat aturan atau kebijakan namun dalam penerapannya perlu kolaborasi aktif
UNTANUNTAN The nature of the MDA and the MADN in the institutional structure is sui generis in the sense that these two institutions cannot be compared with pre-existingThe nature of the MDA and the MADN in the institutional structure is sui generis in the sense that these two institutions cannot be compared with pre-existing
Useful /
IPBIPB Analisis GC-MS mengidentifikasi fenol, alkohol, ester, keton, aldehida, asam karboksilat, dan eter sebagai kelompok senyawa utama. Kondisi pirolisis 400°CAnalisis GC-MS mengidentifikasi fenol, alkohol, ester, keton, aldehida, asam karboksilat, dan eter sebagai kelompok senyawa utama. Kondisi pirolisis 400°C
UNTANUNTAN Urgensi pembahasan ini terletak pada lemahnya konsistensi penerapan asas kewajaran di tingkat pengadilan, yang berpotensi melanggengkan penyalahgunaanUrgensi pembahasan ini terletak pada lemahnya konsistensi penerapan asas kewajaran di tingkat pengadilan, yang berpotensi melanggengkan penyalahgunaan
UNTANUNTAN Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana strategi hukum dan kebijakan dapat diperkuat dalam mencegah pelanggaran HAM oleh korporasi multinasional,Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana strategi hukum dan kebijakan dapat diperkuat dalam mencegah pelanggaran HAM oleh korporasi multinasional,
BASECAMPECOPUBMEDBASECAMPECOPUBMED Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan sampel 11 perusahaan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakanJenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan sampel 11 perusahaan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan