DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesArtikel ini mengkaji bagaimana pembatalan perjanjian harta perkawinan terjadi ketika persetujuan pihak terganggu oleh faktor‑vitiating. Objek penelitian meliputi perjanjian pra‑nikah di Indonesia serta perjanjian penyelesaian keuangan di Inggris. Tujuan penelitian adalah menganalisis kerangka hukum, praktik peradilan, dan konsekuensi pembatalan yang disebabkan oleh kesalahan, salah representasi, penipuan, atau tekanan pada kedua yurisdiksi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini memanfaatkan pendekatan perundang‑undangan, konseptual, komparatif, dan kasus, serta analisis deduktif terhadap peraturan perundang‑undangan, yurisprudensi, dan pendapat ilmiah. Hasil menunjukkan bahwa menurut hukum Indonesia, pembatalan dapat dilakukan apabila perjanjian terbukti didasarkan pada informasi yang salah atau menyesatkan, seperti yang dicontohkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps yang membatalkan perjanjian pra‑nikah karena salah representasi. Sementara itu, dalam hukum Inggris, misrepresentasi yang bersifat penipuan, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Sharland v Sharland [2015] UKSC 60, menyebabkan perjanjian penyelesaian keuangan menjadi tidak sah. Kesimpulan menegaskan bahwa perjanjian tersebut bersifat dapat dibatalkan; meskipun pembatalan melindungi keadilan dan persetujuan yang sah, pembagian harta perkawinan tetap harus diselesaikan melalui proses peradilan terpisah di kedua sistem hukum.
Menurut hukum Indonesia, pembatalan perjanjian pra‑nikah karena faktor vitiating dapat dilakukan apabila terbukti adanya informasi yang salah atau menyesatkan, seperti yang dicontohkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.meskipun perjanjian dibatalkan, pembagian harta bersama harus diselesaikan melalui tindakan hukum terpisah.Demikian pula, dalam hukum Inggris, perjanjian penyelesaian keuangan dapat dibatalkan bila terdapat misrepresentasi fraudulens, sebagaimana diputuskan dalam Sharland v Sharland [2015] UKSC 60, namun pembagian aset perkawinan tetap memerlukan proses peradilan tersendiri.Kedua yurisdiksi menegaskan bahwa perjanjian tersebut bersifat dapat dibatalkan, tidak otomatis menjadi tidak sah, sehingga pihak yang dirugikan harus mengajukan intervensi pengadilan, mencerminkan prinsip otonomi kontraktual yang melindungi kebebasan berkontrak sekaligus memberikan remedial bagi yang persetujuannya terganggu.
Penelitian lanjutan dapat meneliti secara empiris sejauh mana hambatan bahasa memengaruhi pemahaman perjanjian pra‑nikah bagi pihak asing di Indonesia, dengan mengumpulkan data lapangan dari notaris dan pasangan internasional untuk mengidentifikasi kebutuhan terjemahan yang efektif; selanjutnya, studi komparatif dapat memperluas analisis faktor‑vitiating dengan memasukkan yurisdiksi hukum umum lain seperti Australia atau Kanada, guna menilai perbedaan pendekatan terhadap misrepresentasi fraudulens dan implikasinya terhadap keadilan kontraktual; terakhir, evaluasi kebijakan dapat difokuskan pada efektivitas prosedur terpisah dalam pembagian harta setelah pembatalan perjanjian, dengan menguji apakah proses litigasi terpisah menghasilkan penyelesaian yang lebih adil dan cepat dibandingkan mekanisme integrasi, sehingga memberikan dasar reformasi legislasi yang lebih responsif terhadap realitas praktis pasangan yang mengalami pembatalan.
- PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: INSTRUMEN MENUJU KELUARGA BAHAGIA DAN HARMONIS |... doi.org/10.20885/ijiis.vol.6.iss2.art7PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM INSTRUMEN MENUJU KELUARGA BAHAGIA DAN HARMONIS doi 10 20885 ijiis vol 6 iss2 art7
- Pembatasan Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian tidak Bernama dalam Bentuk Akta Notaris | UNES Law Review.... review-unes.com/index.php/law/article/view/861Pembatasan Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian tidak Bernama dalam Bentuk Akta Notaris UNES Law Review review unes index php law article view 861
- Financial remedy outcomes on divorce in England and Wales: Not a 'meal ticket for life'. financial... doi.org/10.17863/CAM.30848Financial remedy outcomes on divorce in England and Wales Not a meal ticket for life financial doi 10 17863 CAM 30848
| File size | 301.75 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Pst. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang‑undangan dan studi kasus, menggunakan data sekunder dari peraturan,Pst. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang‑undangan dan studi kasus, menggunakan data sekunder dari peraturan,
DINASTIRESDINASTIRES Integrasi mekanisme tata kelola teknologi dan hukum mewakili langkah penting menuju penciptaan sistem keuangan yang tangguh dan inklusif yang dapat memanfaatkanIntegrasi mekanisme tata kelola teknologi dan hukum mewakili langkah penting menuju penciptaan sistem keuangan yang tangguh dan inklusif yang dapat memanfaatkan
DINASTIRESDINASTIRES Temuan menunjukkan bahwa perjanjian surrogasi secara hukum tidak sah dan dianggap tidak berlaku karena tidak memenuhi persyaratan “causa yang sah sebagaimanaTemuan menunjukkan bahwa perjanjian surrogasi secara hukum tidak sah dan dianggap tidak berlaku karena tidak memenuhi persyaratan “causa yang sah sebagaimana
UNISKAUNISKA Pembagian harta bersama akibat perceraian pada putusan nomor 162/Pdt. Kdr menyatakan bahwa harta bersama berupa sebidang tanah dengan bangunan rumah diPembagian harta bersama akibat perceraian pada putusan nomor 162/Pdt. Kdr menyatakan bahwa harta bersama berupa sebidang tanah dengan bangunan rumah di
NUPROBOLINGGONUPROBOLINGGO Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi komparatif, yang menganalisis peraturan dan praktik terkait hak-hak istri dan anak setelahPendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi komparatif, yang menganalisis peraturan dan praktik terkait hak-hak istri dan anak setelah
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Tidak hanya mengatur perkawinan, lebih jauh lagi substansinya mengatur segala persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, dimulai dari hal yang terkaitTidak hanya mengatur perkawinan, lebih jauh lagi substansinya mengatur segala persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, dimulai dari hal yang terkait
UNARSUNARS 24 Tahun 1997 apabila terjadi peralihan hak atas tanah tersebut melalui proses jual beli harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan harus24 Tahun 1997 apabila terjadi peralihan hak atas tanah tersebut melalui proses jual beli harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan harus
IUSIUS Pejabat pengelola kekayaan negara/daerah harus melakukan tindak lanjut terhadap pemeliharaan BUMN/BUMD yang berada di bawah kewenangannya. TerdapatnyaPejabat pengelola kekayaan negara/daerah harus melakukan tindak lanjut terhadap pemeliharaan BUMN/BUMD yang berada di bawah kewenangannya. Terdapatnya
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Studi ini menekankan perlunya kebijakan relokasi berbasis hak asasi manusia dan berorientasi keadilan, merujuk pada Teori Keadilan Sosial John Rawls, denganStudi ini menekankan perlunya kebijakan relokasi berbasis hak asasi manusia dan berorientasi keadilan, merujuk pada Teori Keadilan Sosial John Rawls, dengan
DINASTIRESDINASTIRES 13 Tahun 2021 menciptakan ketidakadilan dengan tidak mengakui PPJB sebagai bukti kepemilikan sementara, membebankan seluruh biaya kepada pengembang. Ketidakseimbangan13 Tahun 2021 menciptakan ketidakadilan dengan tidak mengakui PPJB sebagai bukti kepemilikan sementara, membebankan seluruh biaya kepada pengembang. Ketidakseimbangan
IUSIUS Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang Kedudukan akta risalah lelang sebagai bukti peralihan hak milik atas tanah bagiTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang Kedudukan akta risalah lelang sebagai bukti peralihan hak milik atas tanah bagi
IUSIUS Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris sama‑sama bertujuan menjagaHasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris sama‑sama bertujuan menjaga