DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPenelitian ini menyelidiki modus operandi child grooming yang memanfaatkan identitas palsu (faker) dalam komunitas roleplayer (RP) online, serta menganalisis perlindungan hukum dan dampak psikologis terhadap korban. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian menemukan bahwa pelaku membangun hubungan emosional secara sistematis dengan korban anak melalui identitas palsu untuk tujuan eksploitasi. Praktik faker ini terbukti menyebabkan trauma psikologis mendalam dan kehancuran mental. Secara yuridis, tindakan ini dapat dituntut melalui Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang ITE. Hasil penelitian menegaskan pentingnya literasi digital, pengawasan orang tua, dan dukungan psikologis berkelanjutan bagi korban. Disarankan perlu adanya kebijakan platform yang lebih protektif dan adaptasi hukum yang responsif terhadap kejahatan siber ini.
Penelitian ini membuka mata bahwa child grooming dalam komunitas roleplay (RP) memiliki modus operandi licik, di mana pemalsuan identitas (faker) digunakan sebagai senjata utama untuk memanipulasi korban anak.Temuan terpenting adalah bagaimana pelaku memanfaatkan celah psikologis korban, seperti kebutuhan akan validasi dan rasa aman, untuk melancarkan aksinya.Penelitian membuktikan bahwa luka psikologis akibat penipuan dan pengkhianatan emosional dapat sama berbahaya, bahkan lebih dalam, daripada kekerasan fisik.Hughes tentang child grooming dan analisis hukum yang menggabungkan KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang ITE terbukti efektif dalam menjawab masalah ini, yaitu menganalisis modus operandi secara menyeluruh serta menganalisis kerangka hukum yang relevan.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan melakukan survei berskala besar dan wawancara mendalam yang melibatkan lebih banyak pelaku, korban, dan anggota komunitas RP. Studi mendatang juga perlu menyelidiki peran platform media sosial dan algoritmanya dalam menciptakan lingkungan yang rentan terhadap child grooming, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih konkret untuk meningkatkan literasi digital dan pengawasan orang tua.
| File size | 838.16 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UBUB Selain itu, Misbakhun memiliki hubungan yang luas dengan tokoh agama, pengurus pondok pesantren, dan kelompok masyarakat lainnya yang dapat memengaruhiSelain itu, Misbakhun memiliki hubungan yang luas dengan tokoh agama, pengurus pondok pesantren, dan kelompok masyarakat lainnya yang dapat memengaruhi
DINASTIRESDINASTIRES Temuan menunjukkan bahwa kebijakan relokasi belum memenuhi prinsip partisipasi publik, hak atas perumahan, dan keadilan sosial, sekaligus mengabaikan prinsipTemuan menunjukkan bahwa kebijakan relokasi belum memenuhi prinsip partisipasi publik, hak atas perumahan, dan keadilan sosial, sekaligus mengabaikan prinsip
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yangPenelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang
DINASTIRESDINASTIRES Dan jika itu adalah tipu daya, maka harus berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah AgungDan jika itu adalah tipu daya, maka harus berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
DINASTIRESDINASTIRES Secara keseluruhan, transformasi digital berpotensi menjadi instrumen strategis dalam menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman, adil, dan responsifSecara keseluruhan, transformasi digital berpotensi menjadi instrumen strategis dalam menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman, adil, dan responsif
DINASTIRESDINASTIRES Pergeseran dari sistem kontrak bagi hasil produksi ke Gross Split di sektor hulu migas Indonesia telah menciptakan kerangka regulasi yang lebih sederhana,Pergeseran dari sistem kontrak bagi hasil produksi ke Gross Split di sektor hulu migas Indonesia telah menciptakan kerangka regulasi yang lebih sederhana,
HAMZANWADIHAMZANWADI Dengan menggunakan teori kebenaran ini, disimpulkan bahwa tokoh Ken Angrok merupakan tokoh yang nyata dalam sejarah, meskipun beberapa hal tidak dapatDengan menggunakan teori kebenaran ini, disimpulkan bahwa tokoh Ken Angrok merupakan tokoh yang nyata dalam sejarah, meskipun beberapa hal tidak dapat
UBUB Abstract English: The study examines the local oligarchy network based on kinship in the 2019 election in Southeast Sulawesi. The research finds that theAbstract English: The study examines the local oligarchy network based on kinship in the 2019 election in Southeast Sulawesi. The research finds that the
Useful /
UNESPADANGUNESPADANG Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang valid dan reliabel. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, pengujianPengumpulan data menggunakan kuesioner yang valid dan reliabel. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, pengujian
UBUB Effective implementation of Electoral Education within the National Values Curriculum requires comprehensive teacher training, both pre-service and in-service.Effective implementation of Electoral Education within the National Values Curriculum requires comprehensive teacher training, both pre-service and in-service.
DINASTIRESDINASTIRES Kasus AKI pada anak akibat kontaminasi sirup obat dengan etilen glikol dan dietilen glikol menunjukkan bahwa industri farmasi memiliki tanggung jawab hukumKasus AKI pada anak akibat kontaminasi sirup obat dengan etilen glikol dan dietilen glikol menunjukkan bahwa industri farmasi memiliki tanggung jawab hukum
UPN VeteranUPN Veteran Hipotesis Keynes mengungkapkan bahwa belanja berperan dalam peningkatan PDRB perkapita. Dengan mengalokasikan belanja daerah pada anggaran pendapatan yangHipotesis Keynes mengungkapkan bahwa belanja berperan dalam peningkatan PDRB perkapita. Dengan mengalokasikan belanja daerah pada anggaran pendapatan yang