LMULMU

Buletin Profesi InsinyurBuletin Profesi Insinyur

Pemanfaatan cloud computing telah memberikan berbagai kemudahan dan peningkatan produktivitas bagi pengguna. Seiring dengan meningkatnya adopsi cloud computing, risiko kejahatan siber juga meningkat. Ketika kejahatan siber terjadi, diperlukan penanganan dengan metode forensik digital untuk menganalisis barang bukti digital dan menemukan bukti-bukti kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan proses investigasi kejahatan terhadap sisi pengguna yang terhubung layanan private cloud dan menganalisis barang bukti yang bisa didapatkan dari proses investigasi. Untuk mendukung proses investigasi dan analisis barang bukti digital yang dilakukan, digunakan framework Standar Nasional Indonesia (SNI) 27037:2014 yang merupakan standar nasional untuk analisis forensik digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa framework SNI 27037:2014 berhasil digunakan untuk menuntun proses investigasi terhadap barang bukti digital dari sisi pengguna dan berhasil menemukan beberapa barang bukti digital, seperti data yang telah dihapus, riwayat akses penggunaan cloud, dan riwayat akses file.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa investigasi forensik digital pada layanan private cloud computing dapat dilakukan dan berhasil menemukan barang bukti digital yang diperlukan.2014 juga membantu proses pencarian barang bukti menjadi terstandar dan terstruktur.Adapun beberapa barang bukti digital yang dapat ditemukan dalam proses investigasi berupa 2 file yang dihapus, beberapa log yang ditemukan seperti.waktu upload file, waktu hapus file, log sync, dan waktu akses web browsing.

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian selanjutnya dapat fokus pada pengembangan teknik analisis forensik digital yang lebih spesifik untuk berbagai jenis layanan cloud computing, seperti public cloud atau hybrid cloud, dengan mempertimbangkan karakteristik unik dari masing-masing model. Kedua, penelitian dapat mengkaji efektivitas penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) dalam proses investigasi forensik digital pada cloud computing, misalnya untuk otomatisasi identifikasi pola serangan atau pemulihan data yang terhapus. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi pengembangan framework forensik digital yang terintegrasi dengan sistem deteksi intrusi (IDS) dan sistem pencegahan intrusi (IPS) untuk memberikan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap insiden keamanan cloud.

  1. Analisis Investigasi Forensik Digital pada Layanan Private Cloud Computing Menggunakan SNI 27037:2014... buletinppi.ulm.ac.id/index.php/bpi/article/view/176Analisis Investigasi Forensik Digital pada Layanan Private Cloud Computing Menggunakan SNI 27037 2014 buletinppi ulm ac index php bpi article view 176
  2. Server Virtualization Acquisition Using Live Forensics Method | Atlantis Press. server acquisition forensics... doi.org/10.2991/iccelst-st-19.2019.4Server Virtualization Acquisition Using Live Forensics Method Atlantis Press server acquisition forensics doi 10 2991 iccelst st 19 2019 4
Read online
File size552.35 KB
Pages6
DMCAReport

Related /

JURIS Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Pidana Tambahan Ganti Kerugian Dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2026More at 2026

UNBARIUNBARI UU ITE hanya mengatur pidana pokok bagi pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online. Berdasarkan beberapa kasus terkait, putusan pengadilanUU ITE hanya mengatur pidana pokok bagi pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online. Berdasarkan beberapa kasus terkait, putusan pengadilan

JURIS Eksistensi Hak Pengelolaan Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja di Kota Palu dan Kabupaten Donggala The Existence of Land Management Rights after the Job Creation Law in Palu City and Donggala Regency 2025More at 2025

UntikaUntika Tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑UndangTujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang mengatur Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah negara berdasarkan Undang‑Undang

JURIS Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Jember Resolution of Criminal Cases Based on Local Wisdom in Jember Regency 2025More at 2025

UntikaUntika Proses penyelesaian perkara pidana di rumah restorative justice dilaksanakan melalui musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan, mencerminkan nilai solidartasProses penyelesaian perkara pidana di rumah restorative justice dilaksanakan melalui musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan, mencerminkan nilai solidartas

JURIS Peran Forkopimcam Kintom Dalam Pencegahan Konflik Sosial The Role of Forkopimcam Kintom in Social Conflict Prevention 2025More at 2025

UntikaUntika Namun, Forkopimcam Kintom belum optimal dalam melaksanakan tugasnya karena menghadapi kendala koordinasi, keterbatasan kemampuan deteksi dini dan komunikasiNamun, Forkopimcam Kintom belum optimal dalam melaksanakan tugasnya karena menghadapi kendala koordinasi, keterbatasan kemampuan deteksi dini dan komunikasi

JURIS Penghinaan terhadap Nama Baik dan Reputasi Pribadi dalam Perspektif Hukum Pidana Studi Putusan PN Kotabumi No 67 Pid B 2024 PN Kbu 2025More at 2025

LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Oleh karena itu, ke depan, pendekatan penal yang mengedepankan mediasi serta edukasi hukum kepada masyarakat mengenai etika komunikasi dan penyelesaianOleh karena itu, ke depan, pendekatan penal yang mengedepankan mediasi serta edukasi hukum kepada masyarakat mengenai etika komunikasi dan penyelesaian

JURIS Analisis Kualitatif Dampak Hukum Pidana Terhadap Masyarakat 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Namun, efektivitas penegakan hukum terkadang tidak pasti, menyebabkan keresahan publik dan persistensi aktivitas kriminal. Penelitian ini bertujuan untukNamun, efektivitas penegakan hukum terkadang tidak pasti, menyebabkan keresahan publik dan persistensi aktivitas kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk

JURIS Studi Mekanisme Interaksi Tanah Matras Cerucuk Bambu sebagai Perkuatan Tanah Lunak 2023More at 2023

LMULMU Interaksi antara tanah dengan perkuatan cerucuk & minipiles terlihat dari distribusi beban di sepanjang batang cerucuk minipiles, dimana distribusi tersebutInteraksi antara tanah dengan perkuatan cerucuk & minipiles terlihat dari distribusi beban di sepanjang batang cerucuk minipiles, dimana distribusi tersebut

JURIS Bridge Management System dan Bridge Condition Rating pada Evaluasi Kondisi Jembatan Girder Baja Komposit di Kabupaten Tapin 2023More at 2023

LMULMU Berdasarkan metode BMS, nilai kondisi jembatan adalah 2,42 yaitu memerlukan perbaikan segera. Sedangkan berdasarkan metode BCR, nilai kondisinya adalahBerdasarkan metode BMS, nilai kondisi jembatan adalah 2,42 yaitu memerlukan perbaikan segera. Sedangkan berdasarkan metode BCR, nilai kondisinya adalah

Useful /

JURIS Status Hukum Hak Kepemilikan Atas Tanah oleh WNA Akibat Perjanjian Nominee Dengan WNI Studi Putusan Nomor 144 Pdt 2021 Pt Dps Legal Status of Land Ownership Rights by Foreign Nationals as a Resul 2025More at 2025

UntikaUntika Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah kasus konkret dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian mengindikasikanPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah kasus konkret dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian mengindikasikan

JURIS The Role of Farmer Groups in Preventing Corruption of Village Funds A Case Study in Lamongan Regency The Role of Farmer Groups in Preventing Corruption of Village Funds A Case Study in Lamongan Re 2025More at 2025

UntikaUntika Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur penyaluran dan penggunaan dana desa telah dirancang dengan baik, implementasi praktisnyaPenelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur penyaluran dan penggunaan dana desa telah dirancang dengan baik, implementasi praktisnya

JURIS Implementation of Civil Servant Discipline to The Public Works and Spatial Planning of Banggai Regency Based On Government Regulation Number 94 2021 Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Di 2025More at 2025

UntikaUntika Penelitian ini berangkat dari dua permasalahan utama yaitu; Bagaimakah penerapan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Pemerintah NomorPenelitian ini berangkat dari dua permasalahan utama yaitu; Bagaimakah penerapan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor

JURIS Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber Berbasis AI terhadap Perempuan Kajian Hukum Pidana dan Kebijakan Digital Optimizing Law Enforcement against AI Based Cybercrimes against Women 2025More at 2025

UntikaUntika Dalam konteks hukum nasional, regulasi seperti UU ITE, UU TPKS, dan KUHP belum sepenuhnya responsif terhadap kemajuan teknologi AI. Ketiadaan regulasiDalam konteks hukum nasional, regulasi seperti UU ITE, UU TPKS, dan KUHP belum sepenuhnya responsif terhadap kemajuan teknologi AI. Ketiadaan regulasi

ads-block-test