DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini menganalisis Non-Consensual AI-Generated Sexual Content sebagai bentuk digital voyeurism dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Dengan metode yuridis normatif penelitian menelaah penerapan UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, dan UU PDP terhadap praktik deepfake pornografi yang memanipulasi wajah korban tanpa persetujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana berlapis yang mencakup manipulasi data elektronik, pelanggaran kesusilaan, kekerasan seksual berbasis elektronik, serta pelanggaran data pribadi. Namun penegakan hukum masih menghadapi kendala teknis, keterbatasan regulasi khusus AI, anonimitas pelaku, serta hambatan yurisdiksi lintas negara. Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi AI khusus dan peningkatan kapasitas aparat untuk memastikan perlindungan efektif bagi korban.
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Non-Consensual AI-Generated Sexual Content atau deepfake pornografi merupakan bentuk kejahatan siber yang melibatkan manipulasi data elektronik, pelanggaran kesusilaan, pelanggaran privasi, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik.Dalam konstruksi hukum Indonesia tindakan ini dapat dijerat melalui pendekatan pasal berlapis yang mencakup UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, dan UU PDP.Masing-masing regulasi memberikan dasar pemidanaan yang berbeda mulai dari manipulasi informasi elektronik, produksi dan penyebaran materi asusila, pelanggaran integritas seksual, hingga penyalahgunaan data pribadi.Namun demikian penegakan hukum terhadap praktik digital voyeurism menggunakan Generative AI masih menghadapi kendala.
Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus Non-Consensual AI-Generated Sexual Content pemerintah perlu segera menetapkan aturan khusus terkait teknologi AI yang mengatur kewajiban platform dalam mendeteksi, membatasi, dan menghapus konten seksual sintetis secara cepat. Aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam forensik digital dan deteksi deepfake. Mekanisme pelaporan yang aman dan ramah korban harus diperkuat disertai edukasi publik mengenai risiko penyalahgunaan AI. Terakhir kerja sama internasional perlu diperluas untuk mengatasi hambatan yurisdiksi dalam penanganan kejahatan siber lintas negara.
- Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19 | Jurnal Wanita... doi.org/10.22146/jwk.5202Deepfake Pornografi Tren Kekerasan Gender Berbasis Online KGBO Di Era Pandemi Covid 19 Jurnal Wanita doi 10 22146 jwk 5202
- Reformulasi UU ITE terhadap Artificial Intelligence Dibandingkan dengan Uni Eropa dan China AI Act Regulation... doi.org/10.26623/julr.v7i3.10578Reformulasi UU ITE terhadap Artificial Intelligence Dibandingkan dengan Uni Eropa dan China AI Act Regulation doi 10 26623 julr v7i3 10578
- The Impact of Victim Blaming on Social Media and Handling Efforts for Victims of Sexual Violence | Research... journal.lifescifi.com/index.php/RH/article/view/758The Impact of Victim Blaming on Social Media and Handling Efforts for Victims of Sexual Violence Research journal lifescifi index php RH article view 758
- Legal Review Of Liability From Deepfake Artificial Intelligence That Contains Pornography | MIMBAR :... doi.org/10.29313/mimbar.v39i2.2965Legal Review Of Liability From Deepfake Artificial Intelligence That Contains Pornography MIMBAR doi 10 29313 mimbar v39i2 2965
| File size | 341.64 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIGRESUNIGRES Selain itu, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara harapan pembuat kebijakan dan pengalaman korban dalam menjalani proses restorative justice.Selain itu, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara harapan pembuat kebijakan dan pengalaman korban dalam menjalani proses restorative justice.
AMSIRAMSIR Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsepsi prinsip itikad baik dalam hukum perjanjian dari perspektif hukum Islam, yang selanjutnya mengungkapkanPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsepsi prinsip itikad baik dalam hukum perjanjian dari perspektif hukum Islam, yang selanjutnya mengungkapkan
AMSIRAMSIR Saat ini, pekerja dapat mengetahui undang-undang yang mengatur kewajiban antara penerima kerja dan pengusaha untuk mencegah eksploitasi pekerja dan terdapatSaat ini, pekerja dapat mengetahui undang-undang yang mengatur kewajiban antara penerima kerja dan pengusaha untuk mencegah eksploitasi pekerja dan terdapat
AMSIRAMSIR Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka yang mengkaji berbagai literatur relevan mengenaiPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka yang mengkaji berbagai literatur relevan mengenai
AMSIRAMSIR Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas DPRD, transparansi eksekutif, dan partisipasi publik merupakan faktor kunci untuk meningkatkan efektivitasHasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas DPRD, transparansi eksekutif, dan partisipasi publik merupakan faktor kunci untuk meningkatkan efektivitas
FHUKIFHUKI Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan publik tentang pentingnya memahami bahwa ini adalah tindak pidana. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah apakahHal ini disebabkan oleh ketidaktahuan publik tentang pentingnya memahami bahwa ini adalah tindak pidana. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah apakah
DINASTIREVDINASTIREV Hasil temuan penelitian ini ialah menolak hasil gugatan dengan berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat belum masuk pada tahapan broken marriage,Hasil temuan penelitian ini ialah menolak hasil gugatan dengan berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat belum masuk pada tahapan broken marriage,
POLTEKKES DENPASARPOLTEKKES DENPASAR Pneumonia adalah penyakit yang disebabkan kuman pneumococcus, staphylococcus, streptococcus, dan virus. Faktor ekstrinsik meliputi kepadatan tempat tinggal,Pneumonia adalah penyakit yang disebabkan kuman pneumococcus, staphylococcus, streptococcus, dan virus. Faktor ekstrinsik meliputi kepadatan tempat tinggal,
Useful /
STIQ AMUNTAISTIQ AMUNTAI Nilai-nilai etis seperti adl, yang berarti keadilan, taawun, dan iḥsan yang berarti kebaikan berkelanjutan, mendorong instrumen redistribusi kekayaanNilai-nilai etis seperti adl, yang berarti keadilan, taawun, dan iḥsan yang berarti kebaikan berkelanjutan, mendorong instrumen redistribusi kekayaan
DINASTIREVDINASTIREV Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan conceptual approach dan statute approach. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan diJenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan conceptual approach dan statute approach. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan di
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelamatan danPenelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelamatan dan
MARANATHAMARANATHA Pasien berusia ≤50 tahun lebih banyak menunjukkan ekspresi reseptor hormonal positif. Kelompok usia 51-60 tahun merupakan kelompok usia paling prevalenPasien berusia ≤50 tahun lebih banyak menunjukkan ekspresi reseptor hormonal positif. Kelompok usia 51-60 tahun merupakan kelompok usia paling prevalen