DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Penelitian ini menganalisis Non-Consensual AI-Generated Sexual Content sebagai bentuk digital voyeurism dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Dengan metode yuridis normatif penelitian menelaah penerapan UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, dan UU PDP terhadap praktik deepfake pornografi yang memanipulasi wajah korban tanpa persetujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana berlapis yang mencakup manipulasi data elektronik, pelanggaran kesusilaan, kekerasan seksual berbasis elektronik, serta pelanggaran data pribadi. Namun penegakan hukum masih menghadapi kendala teknis, keterbatasan regulasi khusus AI, anonimitas pelaku, serta hambatan yurisdiksi lintas negara. Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi AI khusus dan peningkatan kapasitas aparat untuk memastikan perlindungan efektif bagi korban.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Non-Consensual AI-Generated Sexual Content atau deepfake pornografi merupakan bentuk kejahatan siber yang melibatkan manipulasi data elektronik, pelanggaran kesusilaan, pelanggaran privasi, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik.Dalam konstruksi hukum Indonesia tindakan ini dapat dijerat melalui pendekatan pasal berlapis yang mencakup UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, dan UU PDP.Masing-masing regulasi memberikan dasar pemidanaan yang berbeda mulai dari manipulasi informasi elektronik, produksi dan penyebaran materi asusila, pelanggaran integritas seksual, hingga penyalahgunaan data pribadi.Namun demikian penegakan hukum terhadap praktik digital voyeurism menggunakan Generative AI masih menghadapi kendala.

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus Non-Consensual AI-Generated Sexual Content pemerintah perlu segera menetapkan aturan khusus terkait teknologi AI yang mengatur kewajiban platform dalam mendeteksi, membatasi, dan menghapus konten seksual sintetis secara cepat. Aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam forensik digital dan deteksi deepfake. Mekanisme pelaporan yang aman dan ramah korban harus diperkuat disertai edukasi publik mengenai risiko penyalahgunaan AI. Terakhir kerja sama internasional perlu diperluas untuk mengatasi hambatan yurisdiksi dalam penanganan kejahatan siber lintas negara.

  1. Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19 | Jurnal Wanita... doi.org/10.22146/jwk.5202Deepfake Pornografi Tren Kekerasan Gender Berbasis Online KGBO Di Era Pandemi Covid 19 Jurnal Wanita doi 10 22146 jwk 5202
  2. Reformulasi UU ITE terhadap Artificial Intelligence Dibandingkan dengan Uni Eropa dan China AI Act Regulation... doi.org/10.26623/julr.v7i3.10578Reformulasi UU ITE terhadap Artificial Intelligence Dibandingkan dengan Uni Eropa dan China AI Act Regulation doi 10 26623 julr v7i3 10578
  3. The Impact of Victim Blaming on Social Media and Handling Efforts for Victims of Sexual Violence | Research... journal.lifescifi.com/index.php/RH/article/view/758The Impact of Victim Blaming on Social Media and Handling Efforts for Victims of Sexual Violence Research journal lifescifi index php RH article view 758
  4. Legal Review Of Liability From Deepfake Artificial Intelligence That Contains Pornography | MIMBAR :... doi.org/10.29313/mimbar.v39i2.2965Legal Review Of Liability From Deepfake Artificial Intelligence That Contains Pornography MIMBAR doi 10 29313 mimbar v39i2 2965
Read online
File size341.64 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online Melalui Media Sosial Studi Putusan Nomor 37 Pid B 2024 PN Mad 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Secara hukum, penipuan yang dilakukan lewat media elektronik seharusnya dikenakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang melarang siapapun dengan tidak sengajaSecara hukum, penipuan yang dilakukan lewat media elektronik seharusnya dikenakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang melarang siapapun dengan tidak sengaja

JURIS Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Rekayasa Foto yang Mengandung Unsur Pencemaran Nama Baik 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Pelaku penyebaran konten deepfake yang mengandung unsur pencemaran nama baik dapat dijerat melalui berbagai pasal dalam UU ITE, KUHP, dan UU PDP. SelainPelaku penyebaran konten deepfake yang mengandung unsur pencemaran nama baik dapat dijerat melalui berbagai pasal dalam UU ITE, KUHP, dan UU PDP. Selain

JURIS Eksistensi Hak Pengelolaan Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja di Kota Palu dan Kabupaten Donggala The Existence of Land Management Rights after the Job Creation Law in Palu City and Donggala Regency 2025More at 2025

UntikaUntika Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenaiPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis‑empiris dan dilakukan di kota Palu serta Kabupaten Donggala. Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai

JURIS Hukum Melakukan Promosi Produk Overclaim Oleh Influencer Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen Studi Produk Skincare The Law on Influencers Making Overclaimed Product Promotions from a Consumer Pr 2025More at 2025

UntikaUntika Overclaim adalah salah satu bentuk praktik penyampaian klaim yang berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapiOverclaim adalah salah satu bentuk praktik penyampaian klaim yang berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi

JURIS Penyelesaian Sengketa Ekspresi Budaya Tradisional EBT Dalam Bingkai Copying Plagiarism Resolution of Traditional Cultural Expression TCE Disputes in the Context of Copying and Plagiarism 2025More at 2025

UntikaUntika Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistemMetode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem

JURIS Merasionalkan Keadaan Yang Meringankan Pada Putusan Hakim Di Indonesia Rationalizing Mitigating Circumstances in Judgments by Judges in Indonesia 2025More at 2025

UntikaUntika pengembalian kerugian, kooperatif dalam persidangan, dan terpaksa melaksanakan perintah atasan. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan berbasis teoripengembalian kerugian, kooperatif dalam persidangan, dan terpaksa melaksanakan perintah atasan. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan berbasis teori

JURIS Juridical Review of the Crime of Spreading Pornographic Content with the Motive of Revenge 2025More at 2025

FHUKIFHUKI 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU

JURIS Optimizing the Role of Bhabinkamtibmas Through Guidance and Counseling Activities to Reduce Fraud in the Kediri City Police 2025More at 2025

AKPOLAKPOL Penelitian ini dimotivasi oleh tingginya angka penipuan di wilayah hukum Polresta Kediri, yang memerlukan upaya preventif untuk mengantisipasi masalahPenelitian ini dimotivasi oleh tingginya angka penipuan di wilayah hukum Polresta Kediri, yang memerlukan upaya preventif untuk mengantisipasi masalah

Useful /

JURIS Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Image Rumah Sakit Di Unit Rawat Inap Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu Dan Anak Pertawi Kota Makassar 2026More at 2026

IIKPELAMONIAIIKPELAMONIA Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan berwujud berpengaruh signifikanHasil penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan berwujud berpengaruh signifikan

JURIS Konsep Waktu dalam Al Qur an dan Tantangannya Terhadap Budaya Scrolling Generasi Muda 2025More at 2025

STIQ AMUNTAISTIQ AMUNTAI Budaya scrolling cenderung menciptakan disorientasi waktu, mengikis makna keberadaan, dan melemahkan nilai-nilai profetik. Oleh karena itu, perlu adanyaBudaya scrolling cenderung menciptakan disorientasi waktu, mengikis makna keberadaan, dan melemahkan nilai-nilai profetik. Oleh karena itu, perlu adanya

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penyadapan Terhadap Data Pribadi 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Indonesia adalah negara hukum yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindunganIndonesia adalah negara hukum yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindungan

JURIS Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Penelitian ini membahas tentang pelanggaran hak cipta sinematografi melalui aplikasi Telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang HakPenelitian ini membahas tentang pelanggaran hak cipta sinematografi melalui aplikasi Telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

ads-block-test