DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini menganalisis Non-Consensual AI-Generated Sexual Content sebagai bentuk digital voyeurism dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Dengan metode yuridis normatif penelitian menelaah penerapan UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, dan UU PDP terhadap praktik deepfake pornografi yang memanipulasi wajah korban tanpa persetujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana berlapis yang mencakup manipulasi data elektronik, pelanggaran kesusilaan, kekerasan seksual berbasis elektronik, serta pelanggaran data pribadi. Namun penegakan hukum masih menghadapi kendala teknis, keterbatasan regulasi khusus AI, anonimitas pelaku, serta hambatan yurisdiksi lintas negara. Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi AI khusus dan peningkatan kapasitas aparat untuk memastikan perlindungan efektif bagi korban.
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Non-Consensual AI-Generated Sexual Content atau deepfake pornografi merupakan bentuk kejahatan siber yang melibatkan manipulasi data elektronik, pelanggaran kesusilaan, pelanggaran privasi, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik.Dalam konstruksi hukum Indonesia tindakan ini dapat dijerat melalui pendekatan pasal berlapis yang mencakup UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, dan UU PDP.Masing-masing regulasi memberikan dasar pemidanaan yang berbeda mulai dari manipulasi informasi elektronik, produksi dan penyebaran materi asusila, pelanggaran integritas seksual, hingga penyalahgunaan data pribadi.Namun demikian penegakan hukum terhadap praktik digital voyeurism menggunakan Generative AI masih menghadapi kendala.
Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus Non-Consensual AI-Generated Sexual Content pemerintah perlu segera menetapkan aturan khusus terkait teknologi AI yang mengatur kewajiban platform dalam mendeteksi, membatasi, dan menghapus konten seksual sintetis secara cepat. Aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam forensik digital dan deteksi deepfake. Mekanisme pelaporan yang aman dan ramah korban harus diperkuat disertai edukasi publik mengenai risiko penyalahgunaan AI. Terakhir kerja sama internasional perlu diperluas untuk mengatasi hambatan yurisdiksi dalam penanganan kejahatan siber lintas negara.
- Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19 | Jurnal Wanita... doi.org/10.22146/jwk.5202Deepfake Pornografi Tren Kekerasan Gender Berbasis Online KGBO Di Era Pandemi Covid 19 Jurnal Wanita doi 10 22146 jwk 5202
- Reformulasi UU ITE terhadap Artificial Intelligence Dibandingkan dengan Uni Eropa dan China AI Act Regulation... doi.org/10.26623/julr.v7i3.10578Reformulasi UU ITE terhadap Artificial Intelligence Dibandingkan dengan Uni Eropa dan China AI Act Regulation doi 10 26623 julr v7i3 10578
- The Impact of Victim Blaming on Social Media and Handling Efforts for Victims of Sexual Violence | Research... journal.lifescifi.com/index.php/RH/article/view/758The Impact of Victim Blaming on Social Media and Handling Efforts for Victims of Sexual Violence Research journal lifescifi index php RH article view 758
- Legal Review Of Liability From Deepfake Artificial Intelligence That Contains Pornography | MIMBAR :... doi.org/10.29313/mimbar.v39i2.2965Legal Review Of Liability From Deepfake Artificial Intelligence That Contains Pornography MIMBAR doi 10 29313 mimbar v39i2 2965
| File size | 341.64 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
STISAPAMEKASANSTISAPAMEKASAN Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tindak pidana kekerasan seksual berbasis genderSebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tindak pidana kekerasan seksual berbasis gender
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa tantangan di era digital termasuk ancaman kejahatan siber, ketimpangan infrastruktur, perkembangan cryptocurrency,Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa tantangan di era digital termasuk ancaman kejahatan siber, ketimpangan infrastruktur, perkembangan cryptocurrency,
FHUKIFHUKI Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah dengan menetapkan regulasi seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU Telekomunikasi, serta meningkatkanPemerintah Indonesia telah mengambil langkah dengan menetapkan regulasi seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU Telekomunikasi, serta meningkatkan
FHUKIFHUKI Penelitian ini menemukan bahwa implementasi regulasi turunan, pelatihan pegawai, dan mekanisme pelaporan insiden siber menjadi faktor kunci keberhasilanPenelitian ini menemukan bahwa implementasi regulasi turunan, pelatihan pegawai, dan mekanisme pelaporan insiden siber menjadi faktor kunci keberhasilan
BIARJOURNALBIARJOURNAL Industri keamanan siber mengalami pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai akibat digitalisasi yang meningkat dan ancaman siber yang berkembang.Industri keamanan siber mengalami pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai akibat digitalisasi yang meningkat dan ancaman siber yang berkembang.
UMMUMM Penting untuk menyelaraskan amandemen legislatif ini dengan tujuan transformasi digital Qatar dan praktik terbaik internasional guna memastikan sistemPenting untuk menyelaraskan amandemen legislatif ini dengan tujuan transformasi digital Qatar dan praktik terbaik internasional guna memastikan sistem
STEKOMSTEKOM Studi kasus dilakukan di Kota Surakarta dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dan akan diolah denganStudi kasus dilakukan di Kota Surakarta dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dan akan diolah dengan
SINESIASINESIA Namun, kemajuan ini juga diiringi dengan peningkatan kejahatan siber, seperti peretasan, penipuan digital, pencurian identitas, dan ransomware, yang mengancamNamun, kemajuan ini juga diiringi dengan peningkatan kejahatan siber, seperti peretasan, penipuan digital, pencurian identitas, dan ransomware, yang mengancam
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengkaji kontrak antara GI sebagai penyedia layanan penerbangan dan konsumen berdasarkan anatomi kontrak serta dasar hukum yang berlaku.Penelitian ini mengkaji kontrak antara GI sebagai penyedia layanan penerbangan dan konsumen berdasarkan anatomi kontrak serta dasar hukum yang berlaku.
STIE PORTNUMBAYSTIE PORTNUMBAY Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami permasalahan dan tantangan dalam pendirian BUM Desa adalah: 1) Sumberdaya manusia 2) Jenis usaha 3) Modal BUMDESDi Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami permasalahan dan tantangan dalam pendirian BUM Desa adalah: 1) Sumberdaya manusia 2) Jenis usaha 3) Modal BUMDES
STEKOMSTEKOM Penelitian ini bertujuan untuk menentukan peran keberagaman gender dalam memoderasi kinerja Environment, Social, and Governance (ESG) terhadap risiko keuangan.Penelitian ini bertujuan untuk menentukan peran keberagaman gender dalam memoderasi kinerja Environment, Social, and Governance (ESG) terhadap risiko keuangan.
STEKOMSTEKOM A total of 275 respondents are involved in the study. Data analysis is conducted using the Smart PLS application. The results of the study indicate thatA total of 275 respondents are involved in the study. Data analysis is conducted using the Smart PLS application. The results of the study indicate that