USMUSM
Hukum dan Masyarakat MadaniHukum dan Masyarakat MadaniLitigasi strategis terhadap partisipasi publik (Strategic Lawsuit Against Public Participation atau Anti-SLAPP) dalam perkara lingkungan hidup masih menjadi tantangan dalam perlindungan hak masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan ekologis. Indonesia dan Filipina merupakan negara ASEAN yang mengadopsi regulasi Anti-SLAPP dalam periode yang relatif berdekatan serta memiliki karakteristik serupa sebagai negara berkembang. Perbedaan pengaturan di kedua negara mendorong perlunya kajian mengenai tingkat kepastian hukum yang diberikan oleh masing-masing sistem. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaturan Anti-SLAPP dalam litigasi lingkungan di Indonesia dan Filipina serta mengevaluasi kepastian hukum yang dihasilkannya.
Indonesia dan Filipina telah memiliki dan menerapkan regulasi Anti SLAPP di bidang lingkungan hidup.Meskipun demikian, terdapat perbedaan ditinjau menggunakan teori kepastian hukum oleh Jan Michiel Otto.Perbedaan pertama, menunjukkan regulasi yang diterapkan di Indonesia lebih spesifik diatur dalam satu regulasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang kemudian secara teknis terdapat regulasi lanjutan hingga aturan mengenai pedoman beracara di Pengadilan.Sedangkan di Filipina, ketentuannya diatur dalam beberapa aturan setingkat Undang-Undang dan terdapat pedoman penyelesaian melalui mekanisme yang disebut summary hearing (diselesaikan dalam waktu 30 hari).Kedua, keberlakuan regulasi disesuaikan dengan tanggal diundangkan, namun Filipina mewajibkan publikasi melalui media massa terlebih dahulu sehingga peluang diketahui publik lebih besar.Ketiga, terdapat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan regulasi yang ada, namun untuk penerapannya di Indonesia justru peran serta masyarakat cenderung terdapat upaya kriminalisasi dan mengesampingkan regulasi Anti SLAPP, sedangkan di Filipina semua penyelesaiannya melalui mekanisme summary hearing.Keempat, dalam menerapkan aturan hukum dalam penyelesaian sengketa, Hakim di Indonesia telah menggunakan pertimbangan ketentuan Anti SLAPP sehingga terdapat kasus yang kemudian diputus bebas, sedangkan di Filipina Hakim secara konsisten berpedoman pada aturan summary hearing dalam penyelesaiannya.Terakhir, Indonesia memberikan kepastian hukum kepada para pihak untuk dapat mengajukan upaya hukum dalam putusan Hakim sehingga tanpa adanya upaya hukum yang diajukan, konsekuensinya para pihak wajib melaksanakan isi putusan tersebut, sedangkan di Filipina, proses gugatan yang sedang berjalan dapat dinyatakan gugur oleh Pengadilan apabila permohonan pihak lawan agar gugatan yang sedang berjalan dinyatakan sebagai gugatan SLAPP.Sehingga dalam sistem hukum Indonesia, penentuan apakah suatu upaya hukum merupakan SLAPP atau tidak berada dalam satu rangkaian perkara sedangkan di Filipina tidak dalam satu rangkaian perkara.
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk melakukan studi lanjutan yang berfokus pada implementasi dan efektivitas regulasi Anti-SLAPP di Indonesia dan Filipina. Studi ini dapat mengeksplorasi bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam praktik, termasuk analisis kasus-kasus nyata yang melibatkan litigasi lingkungan hidup. Selain itu, penelitian dapat menyelidiki tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan regulasi Anti-SLAPP, serta strategi-strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitasnya. Selain itu, penelitian juga dapat mengusulkan strategi-strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dalam berpartisipasi dalam isu-isu lingkungan hidup, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan terkait lingkungan. Terakhir, penelitian dapat mengusulkan strategi-strategi untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.
- Protection of Human Rights Against the Environment in the Indonesian Legal System | Journal of Law and... ojs.journalsdg.org/jlss/article/view/570Protection of Human Rights Against the Environment in the Indonesian Legal System Journal of Law and ojs journalsdg jlss article view 570
- URGENSI KAJI ULANG REGULASI ANTI SLAPP TERHADAP PEJUANG KEADILAN LINGKUNGAN HIDUP | Yustitia. urgensi... yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/174URGENSI KAJI ULANG REGULASI ANTI SLAPP TERHADAP PEJUANG KEADILAN LINGKUNGAN HIDUP Yustitia urgensi yustitia unwir ac index php yustitia article view 174
| File size | 1.18 MB |
| Pages | 34 |
| DMCA | Report |
Related /
HARAPANHARAPAN Konsekuensi normatifnya berupa perpanjangan masa jabatan atau penunjukan pejabat tanpa pemilu berpotensi mereduksi hak konstitusional warga negara danKonsekuensi normatifnya berupa perpanjangan masa jabatan atau penunjukan pejabat tanpa pemilu berpotensi mereduksi hak konstitusional warga negara dan
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Artikel ini menggunakan metode penelitan hukum normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual untuk menelaah implikasi keputusan tersebut. HasilnyaArtikel ini menggunakan metode penelitan hukum normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual untuk menelaah implikasi keputusan tersebut. Hasilnya
UMSJUMSJ Asas legalitas, sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum modern, menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang sah,Asas legalitas, sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum modern, menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang sah,
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, persetujuan MPD tidak lagi menjadi syarat pemanggilan, lalu UU 2/2014 menghadirkan mekanisme persetujuanPasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, persetujuan MPD tidak lagi menjadi syarat pemanggilan, lalu UU 2/2014 menghadirkan mekanisme persetujuan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) kewenangan polisi dalam melakukan penyidikan terhadap notaris dalam tindak pidana terkait akta notaris dan (2)Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) kewenangan polisi dalam melakukan penyidikan terhadap notaris dalam tindak pidana terkait akta notaris dan (2)
UEUUEU Namun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif telahNamun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif telah
UEUUEU Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dibagi berdasarkan waktu pengujian yaitu pengujian sesudah Undang-undang disahkan atau biasa disebut JudicialPengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dibagi berdasarkan waktu pengujian yaitu pengujian sesudah Undang-undang disahkan atau biasa disebut Judicial
UEUUEU Terdapat persesuaian alat buktinya berupa keterangan saksi atau persesuaian alat bukti surat yang berupa Bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisTerdapat persesuaian alat buktinya berupa keterangan saksi atau persesuaian alat bukti surat yang berupa Bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Useful /
USMUSM Quasi-publicity refers to administrative recognition of communal entities within the land administration system, whereas collective speciality emphasizesQuasi-publicity refers to administrative recognition of communal entities within the land administration system, whereas collective speciality emphasizes
USMUSM Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara regulasi jabatan notaris dan undang‑undang perlindungan data pribadi untuk menjamin kepastian hukum danOleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara regulasi jabatan notaris dan undang‑undang perlindungan data pribadi untuk menjamin kepastian hukum dan
UNIDHAUNIDHA 3. 5, dan MySQL, serta dirancang melalui Data Flow Diagram dan Entity Relationship Diagram. Sistem yang dihasilkan menyediakan fitur katalog produk, autentikasi3. 5, dan MySQL, serta dirancang melalui Data Flow Diagram dan Entity Relationship Diagram. Sistem yang dihasilkan menyediakan fitur katalog produk, autentikasi
UNIDHAUNIDHA Sistem ini menggunakan multi‑user (admin dan siswa) dan dirancang agar kompatibel dengan tampilan raport tradisional, menghasilkan perhitungan nilaiSistem ini menggunakan multi‑user (admin dan siswa) dan dirancang agar kompatibel dengan tampilan raport tradisional, menghasilkan perhitungan nilai