Publisher

USMUSM

Journal Hukum dan Masyarakat MadaniHukum dan Masyarakat Madani Abstract

Litigasi strategis terhadap partisipasi publik (Strategic Lawsuit Against Public Participation atau Anti-SLAPP) dalam perkara lingkungan hidup masih menjadi tantangan dalam perlindungan hak masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan ekologis. Indonesia dan Filipina merupakan negara ASEAN yang mengadopsi regulasi Anti-SLAPP dalam periode yang relatif berdekatan serta memiliki karakteristik serupa sebagai negara berkembang. Perbedaan pengaturan di kedua negara mendorong perlunya kajian mengenai tingkat kepastian hukum yang diberikan oleh masing-masing sistem. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaturan Anti-SLAPP dalam litigasi lingkungan di Indonesia dan Filipina serta mengevaluasi kepastian hukum yang dihasilkannya.

Conclusion

Indonesia dan Filipina telah memiliki dan menerapkan regulasi Anti SLAPP di bidang lingkungan hidup.Meskipun demikian, terdapat perbedaan ditinjau menggunakan teori kepastian hukum oleh Jan Michiel Otto.Perbedaan pertama, menunjukkan regulasi yang diterapkan di Indonesia lebih spesifik diatur dalam satu regulasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang kemudian secara teknis terdapat regulasi lanjutan hingga aturan mengenai pedoman beracara di Pengadilan.Sedangkan di Filipina, ketentuannya diatur dalam beberapa aturan setingkat Undang-Undang dan terdapat pedoman penyelesaian melalui mekanisme yang disebut summary hearing (diselesaikan dalam waktu 30 hari).Kedua, keberlakuan regulasi disesuaikan dengan tanggal diundangkan, namun Filipina mewajibkan publikasi melalui media massa terlebih dahulu sehingga peluang diketahui publik lebih besar.Ketiga, terdapat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan regulasi yang ada, namun untuk penerapannya di Indonesia justru peran serta masyarakat cenderung terdapat upaya kriminalisasi dan mengesampingkan regulasi Anti SLAPP, sedangkan di Filipina semua penyelesaiannya melalui mekanisme summary hearing.Keempat, dalam menerapkan aturan hukum dalam penyelesaian sengketa, Hakim di Indonesia telah menggunakan pertimbangan ketentuan Anti SLAPP sehingga terdapat kasus yang kemudian diputus bebas, sedangkan di Filipina Hakim secara konsisten berpedoman pada aturan summary hearing dalam penyelesaiannya.Terakhir, Indonesia memberikan kepastian hukum kepada para pihak untuk dapat mengajukan upaya hukum dalam putusan Hakim sehingga tanpa adanya upaya hukum yang diajukan, konsekuensinya para pihak wajib melaksanakan isi putusan tersebut, sedangkan di Filipina, proses gugatan yang sedang berjalan dapat dinyatakan gugur oleh Pengadilan apabila permohonan pihak lawan agar gugatan yang sedang berjalan dinyatakan sebagai gugatan SLAPP.Sehingga dalam sistem hukum Indonesia, penentuan apakah suatu upaya hukum merupakan SLAPP atau tidak berada dalam satu rangkaian perkara sedangkan di Filipina tidak dalam satu rangkaian perkara.

Future Research

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk melakukan studi lanjutan yang berfokus pada implementasi dan efektivitas regulasi Anti-SLAPP di Indonesia dan Filipina. Studi ini dapat mengeksplorasi bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam praktik, termasuk analisis kasus-kasus nyata yang melibatkan litigasi lingkungan hidup. Selain itu, penelitian dapat menyelidiki tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan regulasi Anti-SLAPP, serta strategi-strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitasnya. Selain itu, penelitian juga dapat mengusulkan strategi-strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dalam berpartisipasi dalam isu-isu lingkungan hidup, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan terkait lingkungan. Terakhir, penelitian dapat mengusulkan strategi-strategi untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.

References

1. Protection of Human Rights Against the Environment in the Indonesian Legal System | Journal of Law and... ojs.journalsdg.org/jlss/article/view/570Protection of Human Rights Against the Environment in the Indonesian Legal System Journal of Law and ojs journalsdg jlss article view 570
2. URGENSI KAJI ULANG REGULASI ANTI SLAPP TERHADAP PEJUANG KEADILAN LINGKUNGAN HIDUP | Yustitia. urgensi... yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/174URGENSI KAJI ULANG REGULASI ANTI SLAPP TERHADAP PEJUANG KEADILAN LINGKUNGAN HIDUP Yustitia urgensi yustitia unwir ac index php yustitia article view 174

Metadata

File size	1.18 MB
Pages	34
DMCA	Report