USMUSM

Hukum dan Masyarakat MadaniHukum dan Masyarakat Madani

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum notaris sebagai pengendali data pribadi dalam pelaksanaan jabatan kenotariatan serta mengkaji tanggung jawab dan implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak subjek data. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris secara substantif memenuhi unsur sebagai pengendali data pribadi karena memiliki kewenangan menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan data pribadi para pihak dalam pelayanan kenotariatan. Kedudukan tersebut menimbulkan kewajiban hukum bagi notaris untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan penggunaan data pribadi sesuai prinsip pelindungan data pribadi. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata, administratif, etik, maupun pidana. Penelitian ini juga menemukan adanya disharmoni norma antara kewajiban penyimpanan protokol notaris dan hak penghapusan data pribadi sehingga diperlukan harmonisasi pengaturan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak subjek data dalam praktik kenotariatan.

Notaris memenuhi unsur pengendali data pribadi menurut UU No.27 Tahun 2022 karena memiliki kewenangan mengelola data dalam pembuatan akta autentik.Dengan kedudukan tersebut, notaris wajib menerapkan prinsip perlindungan data, menjaga keamanan serta kerahasiaan, dan menghormati hak subjek data, sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata, administratif, etik, atau pidana bila melanggar.Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara regulasi jabatan notaris dan undang‑undang perlindungan data pribadi untuk menjamin kepastian hukum dan profesionalitas notaris di era digital.

Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi secara empiris bagaimana praktik penyimpanan protokol notaris memengaruhi hak penghapusan data pribadi, misalnya dengan mengajukan pertanyaan: Bagaimana mekanisme penyimpanan protokol notaris berdampak pada kemampuan subjek data untuk meminta penghapusan data? Selain itu, studi komparatif antara regulasi notaris di Indonesia dan negara lain dapat mengidentifikasi model harmonisasi yang efektif, sehingga pertanyaan penelitian: Model regulasi internasional apa yang paling cocok diadaptasi untuk menyelaraskan kewajiban notaris dengan perlindungan data pribadi? juga relevan. Terakhir, penelitian tentang efektivitas pedoman teknis dan program pelatihan bagi notaris dalam mengimplementasikan prinsip keamanan siber dapat dijadikan fokus, dengan pertanyaan: Sejauh mana pelatihan keamanan siber meningkatkan kepatuhan notaris terhadap standar perlindungan data pribadi?.

  1. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun... ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/8087Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun ejournal warmadewa ac index php juprehum article view 8087
  2. Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Penghadap di Era Digital | Recital Review. tanggung... online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/41414Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Penghadap di Era Digital Recital Review tanggung online journal unja ac RR article view 41414
  3. Analisis Kedudukan Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun... doi.org/10.26623/humani.v16i1.14412Analisis Kedudukan Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi dalam Perspektif Undang Undang Nomor 27 Tahun doi 10 26623 humani v16i1 14412
Read online
File size421.18 KB
Pages22
DMCAReport

Related /

JURIS Prinsip Non Intervensi dan Perlindungan HAM Krisis Diplomatik Arab Saudi Kanada 2026More at 2026

UNTANUNTAN Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Kanada terhadap pelaksanaan prinsip non-intervensi dan perlindunganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Kanada terhadap pelaksanaan prinsip non-intervensi dan perlindungan

JURIS Evaluasi Manajemen Rantai Pasok Usaha Pembuatan Kapal Pinisi Sebuah Penerapan Konsep Ekonomi Biru 2026More at 2026

IPTRISAKTIIPTRISAKTI Kapal Pinisi merupakan warisan budaya maritim Indonesia yang berasal dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Namun, keberlanjutan industri pembuatanKapal Pinisi merupakan warisan budaya maritim Indonesia yang berasal dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Namun, keberlanjutan industri pembuatan

JURIS Konstitusionalitas Aksi Demo Menimbang Hak Menyatakan Pendapat dan Ketertiban Umum dalam Hukum Tata Negara Indonesia 2026More at 2026

GREENPUBGREENPUB Kedua, bagaimana praktik penegakan hukum terhadap unjuk rasa baik yang represif dari aparat maupun anarkis dari peserta aksi. Dengan pendekatan normatif-yuridis,Kedua, bagaimana praktik penegakan hukum terhadap unjuk rasa baik yang represif dari aparat maupun anarkis dari peserta aksi. Dengan pendekatan normatif-yuridis,

JURIS Etika Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang 2026More at 2026

UNITAUNITA Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan etika pelayanan publik di Kecamatan Curug. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan etika pelayanan publik di Kecamatan Curug. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,

JURIS Tingkat Partisipasi Mahasiswa Dalam Pemilu Badan Eksekutif Mahasiswa 2025More at 2025

UMTSUMTS Partisipasi mahasiswa tetap rendah akibat rendahnya kesadaran politik, hambatan teknis, dan ketidaksesuaian waktu dengan aktivitas akademik. Oleh karenaPartisipasi mahasiswa tetap rendah akibat rendahnya kesadaran politik, hambatan teknis, dan ketidaksesuaian waktu dengan aktivitas akademik. Oleh karena

JURIS Legal Protection of Traditional Knowledge of Indigenous Peoples in Obtaining Economic Benefits Human Rights Perspertive 2024More at 2024

USUUSU Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan hasil inovasi dan kreasi masyarakatPenelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan hasil inovasi dan kreasi masyarakat

JURIS Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil di Kabupaten Lingga Berdasakan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 2022More at 2022

UMRAHUMRAH 235,51 km2 dan lautan 43.273,15 km2, dengan 531 buah pulau besar dan kecil. Pulau-pulau kecil tersebut masih banyak yang belum dimanfaatkan potensi sumber235,51 km2 dan lautan 43.273,15 km2, dengan 531 buah pulau besar dan kecil. Pulau-pulau kecil tersebut masih banyak yang belum dimanfaatkan potensi sumber

JURIS Keabsahan Kepemilikan Tanah yang Diperoleh Berdasarkan Perjanjian Nominee Antar Sesama Warga Negara Indonesia 2022More at 2022

UMRAHUMRAH Perjanjian Nominee yang dibuat oleh sesama WNI tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia karena UUPA tidak mengaturPerjanjian Nominee yang dibuat oleh sesama WNI tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia karena UUPA tidak mengatur

Useful /

JURIS Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching And Learning Terhadap Kemampuan Menulis Surat Pribadi Siswa Kelas VII SMP Negeri 15 Lubuklinggau 2026More at 2026

LP3MKILLP3MKIL Jenis penelitian ini adalah penelitian Pre Eksperimental dengan desain eksperimen yang digunakan berbentuk desain One Group pre-test dan post-test. PenelitianJenis penelitian ini adalah penelitian Pre Eksperimental dengan desain eksperimen yang digunakan berbentuk desain One Group pre-test dan post-test. Penelitian

JURIS Mycotoxicological Profiling and Chromatographic Characterization of Retail Spices A Mechanistic Evaluation of Microclimatic Packaging Dynamics on Aflatoxin Biosynthesis in Tropical Environments 2026More at 2026

NASETJOURNALNASETJOURNAL Sebagai kesimpulan, metodologi pengemasan non-vakum modern secara drastis meningkatkan mikro-kelembaban yang terperangkap, secara kuat mendorong pertumbuhanSebagai kesimpulan, metodologi pengemasan non-vakum modern secara drastis meningkatkan mikro-kelembaban yang terperangkap, secara kuat mendorong pertumbuhan

JURIS Ekstensi Kewenangan Badan Keamanan Laut Indonesia Harmonisasi Kewenangan Hukum Laut Indonesia 2024More at 2024

UNTANUNTAN Fakta menunjukkan bahwa penegakan hukum laut di Indonesia masih menggunakan paradigma Multi Agencies Single Tasks; hal ini berbanding terbalik dengan negaraFakta menunjukkan bahwa penegakan hukum laut di Indonesia masih menggunakan paradigma Multi Agencies Single Tasks; hal ini berbanding terbalik dengan negara

JURIS Arrangement of Traditional Institutions in Indonesian Legal System 2023More at 2023

UNTANUNTAN This is based on the comparison and matching of the positions of the MDA and the MADN against the provisions of the applicable laws and regulations. TheThis is based on the comparison and matching of the positions of the MDA and the MADN against the provisions of the applicable laws and regulations. The

ads-block-test