USMUSM
Hukum dan Masyarakat MadaniHukum dan Masyarakat MadaniPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum notaris sebagai pengendali data pribadi dalam pelaksanaan jabatan kenotariatan serta mengkaji tanggung jawab dan implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak subjek data. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris secara substantif memenuhi unsur sebagai pengendali data pribadi karena memiliki kewenangan menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan data pribadi para pihak dalam pelayanan kenotariatan. Kedudukan tersebut menimbulkan kewajiban hukum bagi notaris untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan penggunaan data pribadi sesuai prinsip pelindungan data pribadi. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata, administratif, etik, maupun pidana. Penelitian ini juga menemukan adanya disharmoni norma antara kewajiban penyimpanan protokol notaris dan hak penghapusan data pribadi sehingga diperlukan harmonisasi pengaturan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak subjek data dalam praktik kenotariatan.
Notaris memenuhi unsur pengendali data pribadi menurut UU No.27 Tahun 2022 karena memiliki kewenangan mengelola data dalam pembuatan akta autentik.Dengan kedudukan tersebut, notaris wajib menerapkan prinsip perlindungan data, menjaga keamanan serta kerahasiaan, dan menghormati hak subjek data, sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata, administratif, etik, atau pidana bila melanggar.Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara regulasi jabatan notaris dan undang‑undang perlindungan data pribadi untuk menjamin kepastian hukum dan profesionalitas notaris di era digital.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi secara empiris bagaimana praktik penyimpanan protokol notaris memengaruhi hak penghapusan data pribadi, misalnya dengan mengajukan pertanyaan: Bagaimana mekanisme penyimpanan protokol notaris berdampak pada kemampuan subjek data untuk meminta penghapusan data? Selain itu, studi komparatif antara regulasi notaris di Indonesia dan negara lain dapat mengidentifikasi model harmonisasi yang efektif, sehingga pertanyaan penelitian: Model regulasi internasional apa yang paling cocok diadaptasi untuk menyelaraskan kewajiban notaris dengan perlindungan data pribadi? juga relevan. Terakhir, penelitian tentang efektivitas pedoman teknis dan program pelatihan bagi notaris dalam mengimplementasikan prinsip keamanan siber dapat dijadikan fokus, dengan pertanyaan: Sejauh mana pelatihan keamanan siber meningkatkan kepatuhan notaris terhadap standar perlindungan data pribadi?.
- Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun... ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/8087Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun ejournal warmadewa ac index php juprehum article view 8087
- Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Penghadap di Era Digital | Recital Review. tanggung... online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/41414Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Penghadap di Era Digital Recital Review tanggung online journal unja ac RR article view 41414
- Analisis Kedudukan Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun... doi.org/10.26623/humani.v16i1.14412Analisis Kedudukan Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi dalam Perspektif Undang Undang Nomor 27 Tahun doi 10 26623 humani v16i1 14412
| File size | 421.18 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIDHTULUNGAGUNGSTAIDHTULUNGAGUNG Nilai-nilai tersebut mencakup pemberian hak yang sama kepada semua, tanggung jawab terhadap Allah dan sesama, serta pentingnya keteladanan dalam pendidikan.Nilai-nilai tersebut mencakup pemberian hak yang sama kepada semua, tanggung jawab terhadap Allah dan sesama, serta pentingnya keteladanan dalam pendidikan.
USMUSM Terakhir, Indonesia memberikan kepastian hukum kepada para pihak untuk dapat mengajukan upaya hukum dalam putusan Hakim sehingga tanpa adanya upaya hukumTerakhir, Indonesia memberikan kepastian hukum kepada para pihak untuk dapat mengajukan upaya hukum dalam putusan Hakim sehingga tanpa adanya upaya hukum
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Perkembangan ekonomi digital yang pesat telah mendorong pelaku UMKM untuk beradaptasi melalui penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran, transaksi,Perkembangan ekonomi digital yang pesat telah mendorong pelaku UMKM untuk beradaptasi melalui penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran, transaksi,
ARIMSIARIMSI Mereka hanya menggunakan pengaturan default bawaan dari media sosial. Implikasi penelitian adalah kebutuhan untuk mengintegrasikan program literasi digitalMereka hanya menggunakan pengaturan default bawaan dari media sosial. Implikasi penelitian adalah kebutuhan untuk mengintegrasikan program literasi digital
MINHAJPUSTAKAMINHAJPUSTAKA Temuan ini mempertegas bahwa Muhammadiyah memiliki landasan kuat untuk membangun model ekonomi komunitas yang inklusif dan berkelanjutan, meskipun masihTemuan ini mempertegas bahwa Muhammadiyah memiliki landasan kuat untuk membangun model ekonomi komunitas yang inklusif dan berkelanjutan, meskipun masih
MINHAJPUSTAKAMINHAJPUSTAKA Identitas Muhammadiyah sebagai gerakan modern, tidak bisa dilepaskan atas konseptualiasasi yang dihasilkan dalam bidang pendidikan. Era kolonial yang identikIdentitas Muhammadiyah sebagai gerakan modern, tidak bisa dilepaskan atas konseptualiasasi yang dihasilkan dalam bidang pendidikan. Era kolonial yang identik
KOPERTAIS4KOPERTAIS4 Penelitian ini menegaskan urgensinya akan regulasi hukum yang fleksibel dan adaptif di Indonesia, terutama menghadapi lonjakan terbaru dalam industri fintechPenelitian ini menegaskan urgensinya akan regulasi hukum yang fleksibel dan adaptif di Indonesia, terutama menghadapi lonjakan terbaru dalam industri fintech
UBHARAJAYAUBHARAJAYA Kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai etika dan ketentuan hukum dalam penggunaan media sosial. Dengan demikian,Kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai etika dan ketentuan hukum dalam penggunaan media sosial. Dengan demikian,
Useful /
USMUSM Pluralisme hukum dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960 menimbulkan ketegangan antara rezim tanah adat dan sistem pendaftaran formal yang disyaratkan olehPluralisme hukum dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960 menimbulkan ketegangan antara rezim tanah adat dan sistem pendaftaran formal yang disyaratkan oleh
ARIMSIARIMSI , 2024). Dengan perkembangan AI yang cepat di berbagai sektor, institusi pendidikan, khususnya di tingkat sekolah menengah, berada di garis depan dalam, 2024). Dengan perkembangan AI yang cepat di berbagai sektor, institusi pendidikan, khususnya di tingkat sekolah menengah, berada di garis depan dalam
STIKESWILLIAMBOOTHSTIKESWILLIAMBOOTH Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain pre-eksperimental one group pretest-posttest. Sebanyak 30 ibu hamil trimester 2 dan 3 mengikutiMetode yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain pre-eksperimental one group pretest-posttest. Sebanyak 30 ibu hamil trimester 2 dan 3 mengikuti
STIMSURAKARTASTIMSURAKARTA Selain itu, dengan mempelajari metode ini, santri dapat memahami kaidah bahasa Arab dengan tepat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatifSelain itu, dengan mempelajari metode ini, santri dapat memahami kaidah bahasa Arab dengan tepat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif