MANDALANURSAMANDALANURSA
JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara tertinggi dalam sistem konstitusional Indonesia. DPR RI berfungsi sebagai perwakilan rakyat yang memiliki wewenang untuk membuat undang‑undang, mengawasi pelaksanaan undang‑undang, dan memberikan persetujuan terhadap anggaran yang diajukan pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kerja DPR RI, sedangkan sampel penelitian terdiri dari 50 tenaga ahli DPR RI. Penelitian dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner yang berisi 10 pertanyaan untuk variabel X dan 10 pertanyaan untuk variabel Y.
Berdasarkan hasil analisis, lingkungan kerja di DPR RI tergolong baik dengan nilai rata‑rata 37,42 dan standar deviasi 4,291, menunjukkan variasi data yang moderat.Kinerja ahli di DPR RI juga tergolong baik dengan nilai rata‑rata 36,58 dan standar deviasi 5,852.Uji T menunjukkan nilai signifikansi 0,000 (<0,050) dan t hitung 3,758 (>t tabel 2,008), sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja ahli DPR RI.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana gaya kepemimpinan transformasional dibandingkan dengan kepemimpinan transaksional memengaruhi kinerja ahli di DPR RI, dengan menggunakan desain eksperimental atau quasi‑eksperimental. Penelitian ini dapat menguji hipotesis bahwa kepemimpinan transformasional meningkatkan motivasi kerja dan pada gilirannya meningkatkan kinerja, sedangkan kepemimpinan transaksional memiliki efek yang lebih terbatas. Selanjutnya, diperlukan studi yang meneliti peran mediasi motivasi kerja antara lingkungan kerja dan kinerja ahli, untuk mengetahui sejauh mana motivasi menjembatani pengaruh lingkungan kerja terhadap hasil kerja. Dalam pendekatan ini, variabel motivasi dapat diukur dengan skala yang lebih rinci dan dianalisis menggunakan model mediasi struktural. Selain itu, penelitian longitudinal yang memantau perubahan lingkungan kerja selama beberapa tahun dapat memberikan gambaran tentang dinamika pengaruhnya terhadap kinerja ahli. Penelitian tersebut dapat mengidentifikasi faktor‑faktor tambahan yang berkontribusi pada 81 % varians kinerja yang belum dijelaskan dalam studi saat ini. Dengan mengumpulkan data panel dari para ahli secara berulang, dapat dianalisis tren peningkatan atau penurunan kinerja seiring perbaikan atau penurunan kualitas lingkungan kerja. Hasil dari ketiga jalur penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar empiris yang lebih kuat bagi pembuat kebijakan DPR RI untuk merancang intervensi yang terpadu, meliputi kepemimpinan, motivasi, dan perbaikan fisik serta sosial lingkungan kerja. Pada akhirnya, pendekatan komprehensif tersebut dapat meningkatkan efektivitas lembaga legislatif dan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan.
- Job Outcome: Job Involment, Job Characteristics Dan Work Engagement Sebagai Variabel Intervening | Prayogi... doi.org/10.30596/jimb.v22i1.6664Job Outcome Job Involment Job Characteristics Dan Work Engagement Sebagai Variabel Intervening Prayogi doi 10 30596 jimb v22i1 6664
- Pengaruh Pelatihan Kerja, Motivasi Kerja, dan Employee Engagement Terhadap Kinerja Tenaga Ahli Fraksi... journal.ibs.ac.id/index.php/JEMP/article/view/344Pengaruh Pelatihan Kerja Motivasi Kerja dan Employee Engagement Terhadap Kinerja Tenaga Ahli Fraksi journal ibs ac index php JEMP article view 344
| File size | 259.3 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini mengungkap pentingnya keadilan sosial bagi korban korupsi melalui perspektif viktimologi. Korupsi merugikan negara dan menghilangkan hakPenelitian ini mengungkap pentingnya keadilan sosial bagi korban korupsi melalui perspektif viktimologi. Korupsi merugikan negara dan menghilangkan hak
UNHASUNHAS Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki yurisdiksi paling komprehensif, mencakup seluruh lembaga negara di Jerman, baik di tingkatTemuan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki yurisdiksi paling komprehensif, mencakup seluruh lembaga negara di Jerman, baik di tingkat
MKRIMKRI Oleh karena itu, model asas legalitas formil‑materiil dengan syarat khusus (kasuistis, berlaku bagi orang tertentu, diakui masyarakat adat, dan memerlukanOleh karena itu, model asas legalitas formil‑materiil dengan syarat khusus (kasuistis, berlaku bagi orang tertentu, diakui masyarakat adat, dan memerlukan
MKRIMKRI Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasiBerdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi
MKRIMKRI Oleh sebab itu, tulisan ini hendak menjawab pertanyaan penelitian tentang; 1) bentuk-bentuk tindakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, 2) implikasinya,Oleh sebab itu, tulisan ini hendak menjawab pertanyaan penelitian tentang; 1) bentuk-bentuk tindakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, 2) implikasinya,
MKRIMKRI Tulisan ini menegaskan pentingnya kolaborasi Mahkamah Agung bersama Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang melalui mekanismeTulisan ini menegaskan pentingnya kolaborasi Mahkamah Agung bersama Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang melalui mekanisme
MKRIMKRI Bahkan setelah adanya Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, PeraturanBahkan setelah adanya Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang‑Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan
MKRIMKRI Kesimpulan dari penelitian ini bahwa prinsip pertambangan mineral dan batubara belum mencerminkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.Kesimpulan dari penelitian ini bahwa prinsip pertambangan mineral dan batubara belum mencerminkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.
Useful /
IAINPTKIAINPTK Temuan ini mengungkap bahwa konsep fikih kedaulatan Yamin, yang berakar pada prinsip syūrā dalam Islam, merupakan suatu ijtihad sosio-politik yang secaraTemuan ini mengungkap bahwa konsep fikih kedaulatan Yamin, yang berakar pada prinsip syūrā dalam Islam, merupakan suatu ijtihad sosio-politik yang secara
IAINPTKIAINPTK Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisipliner yang menyatukan dialog antar pemangku kepentingan, pendidikan literasi hukum dan HAM, serta mekanismeOleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisipliner yang menyatukan dialog antar pemangku kepentingan, pendidikan literasi hukum dan HAM, serta mekanisme
MANDALANURSAMANDALANURSA variabel penanganan keluhan lebih kecil dari 0. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan dan penanganan keluhanvariabel penanganan keluhan lebih kecil dari 0. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan dan penanganan keluhan
IAINPTKIAINPTK Meski secara formal mayoritas anggota komunitas SAD telah memeluk Islam, praktik hukum yang dijalankan tetap berpijak pada sistem hukum adat matrilinealMeski secara formal mayoritas anggota komunitas SAD telah memeluk Islam, praktik hukum yang dijalankan tetap berpijak pada sistem hukum adat matrilineal