Publisher

LPPM UNASMANLPPM UNASMAN

Journal MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu KomunikasiMITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Abstract

Penelitian ini menyoroti pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn sebagai dasar analisis. Dengan pendekatan tinjauan pustaka, penelitian ini mengkaji enam aspek utama: tujuan dan standar kebijakan, ketersediaan sumber daya, karakter pelaksana, komunikasi antar lembaga, sikap pelaksana, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Perda telah menyediakan dasar hukum yang kuat, proses implementasinya menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi belum adanya indikator kinerja yang terukur, lemahnya sinergi antar lembaga pelaksana, kurangnya pelatihan serta internalisasi nilai etika di kalangan pelaksana, dan ketidakcocokan strategi dengan kondisi sosial-ekonomi setempat. Untuk memperkaya analisis, artikel ini mengadopsi perspektif tata kelola publik modern berdasarkan pemikiran Osborne, Denhardt & Denhardt, Edward III, dan Howlett et al. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan indikator kuantitatif, penguatan kapasitas pelaksana, pengembangan sistem komunikasi berbasis digital, serta peningkatan partisipasi masyarakat yang sesuai dengan konteks lokal, agar implementasi kebijakan pengelolaan sampah menjadi lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Conclusion

Berdasarkan analisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dengan menggunakan model Van Meter dan Van Horn (1975), ditemukan bahwa Perda ini telah memberikan fondasi normatif yang cukup kuat sebagai kerangka hukum pengelolaan lingkungan.Namun, dari sisi implementasi, masih terdapat sejumlah tantangan signifikan yang bersifat struktural, teknis, dan kontekstual.Ketiadaan indikator tujuan yang terukur, keterbatasan pemetaan sumber daya, lemahnya mekanisme koordinasi, belum optimalnya karakteristik dan disposisi pelaksana, serta kurangnya strategi adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi lokal menjadi faktor penghambat implementasi efektif.Hal ini menunjukkan adanya implementation gap sebagaimana diteorikan oleh Grindle (1980), yang mencerminkan ketidaksesuaian antara rancangan kebijakan dan realitas pelaksanaannya.Selain itu, kebijakan ini belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola modern seperti pelayanan publik kolaboratif (Denhardt & Denhardt, 2007), jaringan multipemangku kepentingan (Osborne, 2010), serta pendekatan kebijakan berbasis hasil dan realitas local (Dunn, 2017.Oleh karena itu, diperlukan reformulasi strategi implementasi yang tidak hanya memperkuat aspek teknis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai pelayanan, komunikasi lintas aktor, dan kapasitas partisipatif masyarakat.

Future Research

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu ditetapkan indikator kinerja yang terukur, seperti target pengurangan sampah tahunan, jumlah TPS 3R, dan tingkat partisipasi warga. Kedua, penguatan kapasitas agen pelaksana melalui regulasi teknis yang menetapkan standar kompetensi, sistem pelatihan berjenjang, dan pemberian insentif berbasis kinerja. Ketiga, pembinaan nilai dan disposisi pelaksana dengan modul pelatihan berbasis nilai pelayanan publik, integritas birokrasi, dan tanggung jawab lingkungan. Keempat, perbaikan sistem koordinasi dan komunikasi dengan pembentukan forum koordinasi lintas sektor, pengembangan sistem informasi pelaporan digital, serta penunjukan unit fasilitator komunikasi kebijakan. Kelima, pelibatan masyarakat berbasis sosial-ekonomi lokal melalui pemetaan sosial ekonomi, strategi edukasi dan insentif yang relevan, serta dukungan pada UMKM daur ulang dan forum warga. Selain itu, pemerintah daerah juga disarankan untuk membangun mekanisme adaptive policy review secara berkala dan mengembangkan innovation lab di Dinas Lingkungan Hidup untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Pembentukan Forum Kolaborasi Sampah Daerah yang melibatkan berbagai pihak juga dapat memperkuat dimensi partisipatif dalam implementasi kebijakan. Dengan pendekatan adaptif, kolaboratif, dan berbasis nilai ini, Perda No. 4 Tahun 2018 berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Polewali Mandar.

References

1. The Policy Implementation Process - Donald S. Van Meter, Carl E. Van Horn, 1975. policy process donald... doi.org/10.1177/009539977500600404The Policy Implementation Process Donald S Van Meter Carl E Van Horn 1975 policy process donald doi 10 1177 009539977500600404
2. THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY: A FRAMEWORK OF ANALYSIS* - Sabatier - 1980 - Policy Studies Journal... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.xTHE IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY A FRAMEWORK OF ANALYSIS Sabatier 1980 Policy Studies Journal onlinelibrary wiley doi 10 1111 j 1541 0072 1980 tb01266 x

Metadata

File size	311.14 KB
Pages	16
DMCA	Report