LPPM UNASMANLPPM UNASMAN

MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu KomunikasiMITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat desentralisasi pelayanan publik di tingkat lokal. Adapun penelitian ini bermaksud menganalisis implementasi kebijakan PATEN guna meningkatkan tata kelola pelayanan publik di Kabupaten Polewali Mandar. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap aparatur kecamatan, pejabat Disdukcapil, serta masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PATEN di Polewali Mandar telah mendorong peningkatan akses dan efisiensi pelayanan, namun masih ditemukan kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, dan koordinasi antarinstansi. Faktor pendukung yang signifikan antara lain komitmen pimpinan kecamatan dan partisipasi masyarakat. Analisis menggunakan model Van Meter dan Van Horn mengungkapkan jika keberhasilan dari implementasi dapat dilihat dari kesesuaian standar kebijakan, komunikasi organisasi, serta sikap pelaksana di tingkat ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparatur dan digitalisasi sistem pelayanan untuk perwujudan tata kelolah pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berorientasi pada warga.

Implementasi PATEN di Kabupaten Polewali Mandar telah menunjukkan kemajuan dalam desentralisasi pelayanan publik, namun masih menghadapi berbagai kendala teknis dan struktural.Kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya tercapai karena faktor sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem digitalisasi yang belum optimal.

Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas pelatihan teknis dan manajerial berkelanjutan bagi aparatur kecamatan dalam meningkatkan kinerja layanan PATEN, dengan mengukur perubahan indikator akses dan kepuasan masyarakat. Selain itu, perlu dirancang studi desain platform digital terintegrasi yang menghubungkan Disdukcapil, DPMPTSP, dan kecamatan, serta menilai dampaknya terhadap interoperabilitas data dan kecepatan proses administrasi. Selanjutnya, penelitian komparatif dapat meneliti bagaimana pembentukan forum koordinasi multi‑level serta SOP standar antarinstansi mempengaruhi kualitas implementasi kebijakan di berbagai kecamatan, khususnya dalam mengurangi kesenjangan layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Semua kajian tersebut harus mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan melibatkan analisis triangulasi data untuk memastikan validitas temuan. Hasilnya diharapkan memberikan rekomendasi praktis yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah dalam rangka memperkuat kapasitas aparatur, transformasi digital, dan koordinasi institusional.

Read online
File size246.19 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

ads-block-test