LPPM UNASMANLPPM UNASMAN
MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu KomunikasiMITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu KomunikasiPermasalahan persampahan merupakan agenda strategis yang memerlukan pendekatan tata kelola kolaboratif mengingat banyaknya aktor yang terlibat, keterbatasan kapasitas pemerintah, serta pentingnya pelibatan masyarakat. Studi ini bertujuan menyintesis berbagai model collaborative governance dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia sekaligus menelaah keterkaitannya dengan penguatan sistem tata kelola persampahan di Provinsi Sulawesi Barat.
Hasil Systematic Literature Review menegaskan bahwa collaborative governance merupakan pendekatan strategis dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia.Model yang dominan meliputi Collaborative Governance, Public–Private Partnership, Penta-Helix Collaboration, serta model hibrida yang kontekstual.Pendekatan kolaboratif terbukti meningkatkan kinerja layanan persampahan, memperluas partisipasi publik, mendorong efisiensi pembiayaan, serta memacu inovasi berbasis komunitas.Transformasi peran pemerintah dari regulator tunggal menjadi fasilitator dan koordinator kolaborasi menjadi karakter utama tata kelola modern.Namun demikian, efektivitas kolaborasi masih dibatasi oleh lemahnya koordinasi kelembagaan, ego sektoral, keterbatasan sumber daya, serta partisipasi publik yang belum inklusif.Temuan ini relevan dengan kondisi Provinsi Sulawesi Barat yang masih menghadapi tantangan tata kelola persampahan konvensional.Oleh sebab itu, penguatan model collaborative governance berbasis kemitraan multipihak menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Sulawesi Barat, diperlukan penguatan regulasi kolaboratif, pembentukan forum multipihak, optimalisasi kemitraan pemerintah-swasta, pemberdayaan komunitas, dan pemanfaatan teknologi digital. Penguatan regulasi kolaboratif akan memastikan mekanisme kolaborasi multipihak dalam pengelolaan sampah, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab antar aktor. Forum multipihak akan berfungsi sebagai ruang koordinasi, komunikasi, dan perumusan kebijakan bersama antara pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media. Kemitraan dengan sektor swasta perlu diperluas untuk mendukung pembiayaan, teknologi, dan efisiensi layanan pengelolaan sampah. Edukasi publik, insentif ekonomi, serta penguatan komunitas lokal menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber. Pelatihan terkait manajemen kolaborasi, tata kelola persampahan, serta kepemimpinan fasilitatif perlu ditingkatkan di tingkat pemerintah daerah. Sistem informasi persampahan berbasis digital dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, monitoring, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Model collaborative governance perlu disesuaikan dengan karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi Sulawesi Barat agar implementasinya lebih efektif dan berkelanjutan.
| File size | 347.08 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIUNRI Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan desain cross-sectional. Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh peserta Prolanis yang terdiagnosisPenelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan desain cross-sectional. Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh peserta Prolanis yang terdiagnosis
UNRIUNRI Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional, dengan menggunakan pengambilan sampel cluster random sampling. TeknikPenelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional, dengan menggunakan pengambilan sampel cluster random sampling. Teknik
UNRIUNRI Mereka menerima gaji dan tunjangan dari negara. Netralitas birokrasi berarti birokrasi tidak berpihak pada kepentingan dari kelompok atau golongan tertentu,Mereka menerima gaji dan tunjangan dari negara. Netralitas birokrasi berarti birokrasi tidak berpihak pada kepentingan dari kelompok atau golongan tertentu,
DOKICTIDOKICTI Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yuridis normatif (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Metode pengumpulanPenelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yuridis normatif (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Metode pengumpulan
UNRIUNRI Hasil yang dinyatakan menunjukkan bahwa implementasi inovasi pelayanan publik pada pelayanan HT‑EL di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sudah berjalanHasil yang dinyatakan menunjukkan bahwa implementasi inovasi pelayanan publik pada pelayanan HT‑EL di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sudah berjalan
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Langkah-langkah peningkatan dan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa SDM PBJ yang profesional dan berintegritasLangkah-langkah peningkatan dan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa SDM PBJ yang profesional dan berintegritas
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Pengiriman oleh-oleh jeruk kepada Presiden RI adalah murni gagasan dan kesepatakan masyarakat LMD tanpa dibantu oleh politisi atau elite politik lokalPengiriman oleh-oleh jeruk kepada Presiden RI adalah murni gagasan dan kesepatakan masyarakat LMD tanpa dibantu oleh politisi atau elite politik lokal
UNRIUNRI Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pelayanan publik desa Gempolkerep dan mempelajari sistem pelayanan publik negara yang baik. SelainTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pelayanan publik desa Gempolkerep dan mempelajari sistem pelayanan publik negara yang baik. Selain
Useful /
STIKESMITRAADIGUNASTIKESMITRAADIGUNA Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. Ada hubungan dukungan petugas kesehatan secaraBerdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. Ada hubungan dukungan petugas kesehatan secara
PENCERAHPENCERAH Sehingga, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mendalami pemahaman tentang dinamika kebijakan gender dalam konteks pembangunan berkelanjutanSehingga, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mendalami pemahaman tentang dinamika kebijakan gender dalam konteks pembangunan berkelanjutan
AMSIRAMSIR Korupsi merupakan tantangan utama, khususnya di negara berkembang, dengan dampak signifikan pada ekonomi dan politik. Di Indonesia, permasalahan ini berakarKorupsi merupakan tantangan utama, khususnya di negara berkembang, dengan dampak signifikan pada ekonomi dan politik. Di Indonesia, permasalahan ini berakar
STIABENGKULUSTIABENGKULU Dengan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, pelatihan ini dapat menjadi awal dari lahirnya para kreator konten yang profesional, inovatif, dan berdampakDengan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, pelatihan ini dapat menjadi awal dari lahirnya para kreator konten yang profesional, inovatif, dan berdampak