LPPM UNASMANLPPM UNASMAN
MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu KomunikasiMITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu KomunikasiPermasalahan persampahan merupakan agenda strategis yang memerlukan pendekatan tata kelola kolaboratif mengingat banyaknya aktor yang terlibat, keterbatasan kapasitas pemerintah, serta pentingnya pelibatan masyarakat. Studi ini bertujuan menyintesis berbagai model collaborative governance dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia sekaligus menelaah keterkaitannya dengan penguatan sistem tata kelola persampahan di Provinsi Sulawesi Barat.
Hasil Systematic Literature Review menegaskan bahwa collaborative governance merupakan pendekatan strategis dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia.Model yang dominan meliputi Collaborative Governance, Public–Private Partnership, Penta-Helix Collaboration, serta model hibrida yang kontekstual.Pendekatan kolaboratif terbukti meningkatkan kinerja layanan persampahan, memperluas partisipasi publik, mendorong efisiensi pembiayaan, serta memacu inovasi berbasis komunitas.Transformasi peran pemerintah dari regulator tunggal menjadi fasilitator dan koordinator kolaborasi menjadi karakter utama tata kelola modern.Namun demikian, efektivitas kolaborasi masih dibatasi oleh lemahnya koordinasi kelembagaan, ego sektoral, keterbatasan sumber daya, serta partisipasi publik yang belum inklusif.Temuan ini relevan dengan kondisi Provinsi Sulawesi Barat yang masih menghadapi tantangan tata kelola persampahan konvensional.Oleh sebab itu, penguatan model collaborative governance berbasis kemitraan multipihak menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Sulawesi Barat, diperlukan penguatan regulasi kolaboratif, pembentukan forum multipihak, optimalisasi kemitraan pemerintah-swasta, pemberdayaan komunitas, dan pemanfaatan teknologi digital. Penguatan regulasi kolaboratif akan memastikan mekanisme kolaborasi multipihak dalam pengelolaan sampah, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab antar aktor. Forum multipihak akan berfungsi sebagai ruang koordinasi, komunikasi, dan perumusan kebijakan bersama antara pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media. Kemitraan dengan sektor swasta perlu diperluas untuk mendukung pembiayaan, teknologi, dan efisiensi layanan pengelolaan sampah. Edukasi publik, insentif ekonomi, serta penguatan komunitas lokal menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber. Pelatihan terkait manajemen kolaborasi, tata kelola persampahan, serta kepemimpinan fasilitatif perlu ditingkatkan di tingkat pemerintah daerah. Sistem informasi persampahan berbasis digital dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, monitoring, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Model collaborative governance perlu disesuaikan dengan karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi Sulawesi Barat agar implementasinya lebih efektif dan berkelanjutan.
| File size | 347.08 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
INSANINSAN Teknik kemudahan transaksi dan penggunaan layanan keuangan digital, khususnya fitur paylater, semakin berkembang dan sering dipromosikan melalui strategiTeknik kemudahan transaksi dan penggunaan layanan keuangan digital, khususnya fitur paylater, semakin berkembang dan sering dipromosikan melalui strategi
STMIK ROYALSTMIK ROYAL Kesimpulannya, integrasi Whisper dan IndoT5 menunjukkan potensi dalam menghasilkan ringkasan yang koheren dengan beban komputasi ringan, sehingga layakKesimpulannya, integrasi Whisper dan IndoT5 menunjukkan potensi dalam menghasilkan ringkasan yang koheren dengan beban komputasi ringan, sehingga layak
STKIPKUSUMANEGARASTKIPKUSUMANEGARA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan perangkat desa dalam program sosialisasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle) serta dampaknyaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan perangkat desa dalam program sosialisasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle) serta dampaknya
LPPM UNASMANLPPM UNASMAN Penelitian ini menyoroti pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, dengan menggunakan teoriPenelitian ini menyoroti pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, dengan menggunakan teori
LPPM UNASMANLPPM UNASMAN Kosicki, penelitian ini mengkaji 10 berita yang dipublikasikan periode 2020-2021 melalui empat dimensi struktural: sintaksis, skrip, tematik, dan retoris.Kosicki, penelitian ini mengkaji 10 berita yang dipublikasikan periode 2020-2021 melalui empat dimensi struktural: sintaksis, skrip, tematik, dan retoris.
UIMUIM Responden terdiri dari berbagai lapisan masyarakat di desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran yang bervariasi di kalangan masyarakatResponden terdiri dari berbagai lapisan masyarakat di desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran yang bervariasi di kalangan masyarakat
UIMUIM Hasil dari Visum et Repertum itu diperlukan guna untuk meyakinkan hakim dalam pembuktian tindak pidana perkosaan. Kendala yang dihadapi hakim terkait denganHasil dari Visum et Repertum itu diperlukan guna untuk meyakinkan hakim dalam pembuktian tindak pidana perkosaan. Kendala yang dihadapi hakim terkait dengan
UIMUIM Didepan hukum semua orang setara,kemudian undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara semakin memperkokoh gagasan perlindungan,pendampinganDidepan hukum semua orang setara,kemudian undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara semakin memperkokoh gagasan perlindungan,pendampingan
Useful /
STIKESMITRAADIGUNASTIKESMITRAADIGUNA Banyak ibu yang menyadari bahwa mereka akan menghadapi masa menopause, tetapi ada juga ibu yang belum siap meskipun usia mereka sudah mulai mengalami penuaan.Banyak ibu yang menyadari bahwa mereka akan menghadapi masa menopause, tetapi ada juga ibu yang belum siap meskipun usia mereka sudah mulai mengalami penuaan.
INSANINSAN Hasil menunjukkan bahwa peran DPRD dalam mendukung ekonomi syariah belum berjalan optimal, baik dari aspek legislatif, penganggaran, maupun pengawasan.Hasil menunjukkan bahwa peran DPRD dalam mendukung ekonomi syariah belum berjalan optimal, baik dari aspek legislatif, penganggaran, maupun pengawasan.
STIKESMITRAADIGUNASTIKESMITRAADIGUNA Remaja, menurut Peraturan Pemerintah Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, merupakan penduduk berusia 10‑18 tahun. Pada masa pubertas, pengetahuanRemaja, menurut Peraturan Pemerintah Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, merupakan penduduk berusia 10‑18 tahun. Pada masa pubertas, pengetahuan
UIRUIR Brand ambassador memiliki pengaruh kuat sebesar 57,3049% dan tagline sebesar 38,1924%, sehingga kontribusi gabungan mencapai 63,4%. Keduanya dapat meningkatkanBrand ambassador memiliki pengaruh kuat sebesar 57,3049% dan tagline sebesar 38,1924%, sehingga kontribusi gabungan mencapai 63,4%. Keduanya dapat meningkatkan