Publisher

UNRIUNRI

Journal Jurnal Administrasi Politik dan SosialJurnal Administrasi Politik dan Sosial Abstract

ASN adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat yang bertanggung jawab terhadap pegawai. Mereka menerima gaji dan tunjangan dari negara. Netralitas birokrasi berarti birokrasi tidak berpihak pada kepentingan dari kelompok atau golongan tertentu, terutama yang memiliki kekuasaan. Tujuan dari tulisan ini adalah menjelaskan tentang netralitas ASN. Birokrasi seharusnya terpisah dari kelompok tertentu dan perlu melihat dirinya sebagai kelompok sosial yang berbeda, yang tidak menjadi alat bagi kelompok atau penguasa yang dominan. Dalam penulisan ini, digunakan metode literasi, di mana hasil tulisan diambil dari dokumen, buku, dan berita yang ditulis, serta dianalisis dalam ulasan yang ada. Birokrasi bertugas melaksanakan kebijakan politik, sehingga ia harus tidak terlibat dengan kepentingan politik dari kelompok mana pun.

Conclusion

ASN/PNS merupakan aparatur birokrasi yang melaksanakan tugas-tugas dan fungsi pemerintahan termasuk para pegawai pemerintahan desa walaupun statusnya bukan ASN/PNS tapi merupakan aparatur pemerintahan yang menjalan tugas-tugas pemerintahan, tidak dibenarkan memperlihatkan sikap keberpihak kepada salah satu Partai politik.Peran birokrasi pemerintahan melalui reformasi birokrasi sedikit banyak ada perubahan melalui bidang bidang pelayanan ke yang lebih E-Government melalui penggunaan teknologi informatika, tapi bukan berati pada perubahan orang-orangnya melainkan pada penggunaan perangkat layanan birokrasi.Dari masa kemasa peran aparatur sipil negara terkait netralitas belum banyak berubah terutama pada aparatur pemerintahan daerah yang notabene di pimpin langsung oleh atasan dari pejabat politik, para birokrasi pemerintahan didaerah seringkali mudah dipengaruhi efek politik, sepertinya manut melayani atasan lebih utama dari pada melayani publik masih belum bisa dihilangkan karena melekat dari budaya sehari hari serta ada perasaan takut kehilangan jabatan, ataupun sanksi pegawai.Ketergantungan dan loyalitas PNS kepada kepala daerah sangat besar karena para pegawai mamandang tugas pekerjaan sebagai karir hidup, sehingga memandang karirnya sangat ditentukan oleh kepala daerah yang yang notabene berasal dari politikus, dengan demikian ASN/PNS didaerah akan sulit untuk menjaga netralitasnya.Sehingga sampai saat ini masih banyak ditemukan pelanggaran pelanggaran keterlibatannya ASN/PNS ke dalam naungan politik, hal tersebut karena di pengaruhi oleh berbagai faktor.Untuk itu dalam menjaga netralitas dari pengaruh politik terhadap pelaksanaan Birokrasi pemerintahan, adalah adanya kesadaran dan komitmen bersama dari para ASN/PNS serta pimpinan bahwa ASN/PNS memiliki aturan dan kode etik yang harus di taati, tidak boleh terjebak dalam proses kontestasi politik.ASN/PNS sebagai abdi negara harus mengayomi masyarakat, ASN tidak dijadikan alat untuk memanipulasi politik dari pihak manapun, karena nantinya akan makin berkurangnya kepercayaan publik pada birokrasi pemerintahan.

Future Research

Untuk menjaga netralitas ASN/PNS dalam birokrasi pemerintahan, diperlukan kesadaran dan komitmen bersama dari para ASN/PNS dan pimpinan. Mereka harus memahami aturan dan kode etik yang berlaku, serta tidak terjebak dalam proses kontestasi politik. Selain itu, penting untuk memisahkan birokrasi yang menjalankan fungsi administrasi dari politisi yang melaksanakan fungsi politik, agar birokrasi tetap bebas dari pengaruh dan gaya politik yang berbeda-beda. Reformasi birokrasi juga dapat membantu dalam meningkatkan pelayanan publik dan komitmen sebagai abdi masyarakat dan pemerintah. Namun, perubahan ini tidak hanya terbatas pada penggunaan teknologi informatika, tetapi juga pada perubahan orang-orangnya. Perlu ada pengkajian dan analisis mendalam untuk memastikan bahwa netralitas ASN/PNS dapat terjaga dengan baik, terutama dalam konteks kepemimpinan daerah yang berasal dari pejabat politik.

References

1. Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum | Jurnal Media Hukum. pergeseran... journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/5418Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Jurnal Media Hukum pergeseran journal umy ac index php jmh article view 5418

Metadata

File size	301.4 KB
Pages	14
DMCA	Report