UIMUIM
UIM | VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan KeadilanUIM | VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan KeadilanTindak pidana perizinan adalah masalah yang kompleks dalam hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap tindak pidana perizinan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi aspek-aspek hukum yang terkait dengan perizinan dan tindak pidana yang mungkin timbul dari pelanggaran perizinan. Artikel ini juga akan menyoroti kasus-kasus terkait dan putusan pengadilan yang relevan dalam konteks ini. Melalui analisis yang mendalam, artikel ini akan menggali perbedaan pendapat di antara para pakar hukum dan praktek pengadilan terkait dengan tindak pidana perizinan. Selain itu, artikel ini juga akan mengevaluasi efektivitas hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran perizinan dalam konteks hukum positif. Diharapkan bahwa artikel ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum positif menangani tindak pidana perizinan dan memberikan pandangan yang jelas terhadap upaya perbaikan dalam sistem hukum yang ada.
Perzinahan menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam KUHP pasal 284 ayat 1 dan 2, pasal 285, 286, dan 287 ayat 1.Dalam hukum positif KUHP, terdapat berbagai variasi hukuman yang diberlakukan terhadap perzinahan.Misalnya, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi secara empiris sejauh mana penerapan hukuman pidana atas perzinahan dalam KUHP mempengaruhi tingkat kejadian perzinahan di masyarakat, misalnya dengan mengkaji data statistik kriminalitas selama beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, sebuah studi komparatif dapat dilakukan antara regulasi perzinahan dalam hukum positif Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum campuran, untuk mengidentifikasi perbedaan efektivitas dan implikasi sosialnya. Selain itu, penelitian kualitatif yang melibatkan wawancara dengan aparat penegak hukum, korban, dan pelaku dapat menggali persepsi mereka tentang keadilan dan keberlakuan sanksi yang ada, serta faktor-faktor yang memotivasi pelanggaran. Penelitian lain dapat memfokuskan pada analisis dampak sosial ekonomi perzinahan terhadap keluarga korban, termasuk konsekuensi psikologis dan finansial, guna memberikan dasar kebijakan rehabilitasi yang lebih komprehensif. Akhirnya, pengembangan model perancangan kebijakan hukum yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum positif dapat diteliti untuk menemukan pendekatan yang lebih sinergis dalam penanggulangan perzinahan.
| File size | 668.16 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
UEUUEU Namun di sisi lain, pemberian kewenangan ini dapat menjadi peluang terjadinya pelanggaran kehidupan masyarakat oleh pemerintah. Undang-Undang Cipta KerjaNamun di sisi lain, pemberian kewenangan ini dapat menjadi peluang terjadinya pelanggaran kehidupan masyarakat oleh pemerintah. Undang-Undang Cipta Kerja
UEUUEU Berkaitan dengan dua fungsi yang berbeda, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia seharusnya tidak tumpang tindih di dalam melaksanakanBerkaitan dengan dua fungsi yang berbeda, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia seharusnya tidak tumpang tindih di dalam melaksanakan
UEUUEU 7 Tahun 1984 tentang Hak Asasi Manusia, dan Rancangan Undang‑Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi digital ada,7 Tahun 1984 tentang Hak Asasi Manusia, dan Rancangan Undang‑Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi digital ada,
UEUUEU Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif penyelundupan balpres sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang‑undangan yang berlakuPenelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif penyelundupan balpres sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang‑undangan yang berlaku
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, frasa persetujuan MPD dalam Pasal 66 UUJN dinyatakan tidak mengikat, sehingga pemanggilan notarisSetelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, frasa persetujuan MPD dalam Pasal 66 UUJN dinyatakan tidak mengikat, sehingga pemanggilan notaris
POLTEKBANGSBYPOLTEKBANGSBY Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB tingkat Sekolah Menengah Pertama, khususnya di SMPN 2 Buduran,Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB tingkat Sekolah Menengah Pertama, khususnya di SMPN 2 Buduran,
UEUUEU Namun secara kodrati perempuan memang terlahir berbeda dengan kaum laki-laki. Ada beberapa kondisi tertentu yang secara kodrati melekat pada perempuanNamun secara kodrati perempuan memang terlahir berbeda dengan kaum laki-laki. Ada beberapa kondisi tertentu yang secara kodrati melekat pada perempuan
UEUUEU Hasil penelitian menunjukan bahwa penawaran area WIUPK prioritas kepada Ormas agama tidak sejalan dengan Peraturan terkait Mineral dan Batubara sehinggaHasil penelitian menunjukan bahwa penawaran area WIUPK prioritas kepada Ormas agama tidak sejalan dengan Peraturan terkait Mineral dan Batubara sehingga
Useful /
UnbrahUnbrah Namun, pengaruhnya terhadap ujian pilihan ganda yang mengandalkan recall atau recognition, seperti CBT, sangat minimal. Implikasi dari penelitian ini menunjukkanNamun, pengaruhnya terhadap ujian pilihan ganda yang mengandalkan recall atau recognition, seperti CBT, sangat minimal. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan
UnbrahUnbrah Antijamur sistemik digunakan pada proporsi pasien yang bermakna dengan temuan komorbiditas. Sebagian besar pasien tinea corporis di Poliklinik DermatologiAntijamur sistemik digunakan pada proporsi pasien yang bermakna dengan temuan komorbiditas. Sebagian besar pasien tinea corporis di Poliklinik Dermatologi
UnbrahUnbrah Integrasi APD yang dapat digunakan kembali ke dalam strategi pengendalian infeksi rumah sakit dapat mendukung sistem perawatan kesehatan yang berkelanjutanIntegrasi APD yang dapat digunakan kembali ke dalam strategi pengendalian infeksi rumah sakit dapat mendukung sistem perawatan kesehatan yang berkelanjutan
UIMUIM Pengaruh kesadaran kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor menjadi hal yang penting bagi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dalamPengaruh kesadaran kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor menjadi hal yang penting bagi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dalam