UIMUIM
UIM | VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan KeadilanUIM | VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan KeadilanTindak pidana perizinan adalah masalah yang kompleks dalam hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap tindak pidana perizinan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi aspek-aspek hukum yang terkait dengan perizinan dan tindak pidana yang mungkin timbul dari pelanggaran perizinan. Artikel ini juga akan menyoroti kasus-kasus terkait dan putusan pengadilan yang relevan dalam konteks ini. Melalui analisis yang mendalam, artikel ini akan menggali perbedaan pendapat di antara para pakar hukum dan praktek pengadilan terkait dengan tindak pidana perizinan. Selain itu, artikel ini juga akan mengevaluasi efektivitas hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran perizinan dalam konteks hukum positif. Diharapkan bahwa artikel ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum positif menangani tindak pidana perizinan dan memberikan pandangan yang jelas terhadap upaya perbaikan dalam sistem hukum yang ada.
Perzinahan menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam KUHP pasal 284 ayat 1 dan 2, pasal 285, 286, dan 287 ayat 1.Dalam hukum positif KUHP, terdapat berbagai variasi hukuman yang diberlakukan terhadap perzinahan.Misalnya, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi secara empiris sejauh mana penerapan hukuman pidana atas perzinahan dalam KUHP mempengaruhi tingkat kejadian perzinahan di masyarakat, misalnya dengan mengkaji data statistik kriminalitas selama beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, sebuah studi komparatif dapat dilakukan antara regulasi perzinahan dalam hukum positif Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum campuran, untuk mengidentifikasi perbedaan efektivitas dan implikasi sosialnya. Selain itu, penelitian kualitatif yang melibatkan wawancara dengan aparat penegak hukum, korban, dan pelaku dapat menggali persepsi mereka tentang keadilan dan keberlakuan sanksi yang ada, serta faktor-faktor yang memotivasi pelanggaran. Penelitian lain dapat memfokuskan pada analisis dampak sosial ekonomi perzinahan terhadap keluarga korban, termasuk konsekuensi psikologis dan finansial, guna memberikan dasar kebijakan rehabilitasi yang lebih komprehensif. Akhirnya, pengembangan model perancangan kebijakan hukum yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum positif dapat diteliti untuk menemukan pendekatan yang lebih sinergis dalam penanggulangan perzinahan.
| File size | 668.16 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum digitalisasi rekam medis di Indonesia dibangun melalui sinergi Undang-Undang Kesehatan, Undang-UndangHasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum digitalisasi rekam medis di Indonesia dibangun melalui sinergi Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang
IAINIAIN From the perspective of legal anthropology, sumpah pocong operates as a symbolic ritual that reinforces moral order and communal solidarity, while fromFrom the perspective of legal anthropology, sumpah pocong operates as a symbolic ritual that reinforces moral order and communal solidarity, while from
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian menunjukkan bahwa beberapa undang-undang yang mendukung perlindungan data pribadi pasien meliputi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi danPenelitian menunjukkan bahwa beberapa undang-undang yang mendukung perlindungan data pribadi pasien meliputi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
DINASTIREVDINASTIREV Media sosial memiliki potensi besar sebagai wadah partisipasi politik masa kini, khususnya bagi generasi Z yang akrab dengan teknologi dan budaya digital.Media sosial memiliki potensi besar sebagai wadah partisipasi politik masa kini, khususnya bagi generasi Z yang akrab dengan teknologi dan budaya digital.
DINASTIREVDINASTIREV Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan langkah progresif yang menanggapi kompleksitas penyelenggaraan pemilu melalui pendekatan konstitusional yangPutusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan langkah progresif yang menanggapi kompleksitas penyelenggaraan pemilu melalui pendekatan konstitusional yang
DINASTIREVDINASTIREV Klausul sepihak dan keterbatasan akses terhadap informasi risiko menjadi sorotan utama. Tokopedia PayLater cenderung menyerahkan seluruh tanggung jawabKlausul sepihak dan keterbatasan akses terhadap informasi risiko menjadi sorotan utama. Tokopedia PayLater cenderung menyerahkan seluruh tanggung jawab
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menyimpulkan bahwa BPD Desa Kedawung telah efektif menjalankan fungsi legislasi sesuai Permendagri No. 110/2016, terbukti melalui prosesPenelitian ini menyimpulkan bahwa BPD Desa Kedawung telah efektif menjalankan fungsi legislasi sesuai Permendagri No. 110/2016, terbukti melalui proses
UNIGRESUNIGRES Upaya penanggulangan yang dilakukan meliputi pembentukan jaringan intelijen, pembentukan tim investigasi khusus, patroli rutin, operasi lapangan, dan himbauanUpaya penanggulangan yang dilakukan meliputi pembentukan jaringan intelijen, pembentukan tim investigasi khusus, patroli rutin, operasi lapangan, dan himbauan
Useful /
STMIK ROYALSTMIK ROYAL Pengujian pada infrastruktur CPU menggunakan format MP4, MP3, dan WAV. Hasil pengujian menunjukkan konfigurasi fine-tuning optimal berhasil meningkatkanPengujian pada infrastruktur CPU menggunakan format MP4, MP3, dan WAV. Hasil pengujian menunjukkan konfigurasi fine-tuning optimal berhasil meningkatkan
UIMUIM Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran yang bervariasi di kalangan masyarakat terkait risiko dan konsekuensi pernikahan di bawah umur. Faktor-faktorHasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran yang bervariasi di kalangan masyarakat terkait risiko dan konsekuensi pernikahan di bawah umur. Faktor-faktor
UNIGRESUNIGRES Dimulai dengan mengidentifikasi aspek konsumen perlindungan bagi mahasiswa STAB yang idealnya disediakan oleh penyelenggara pendidikan. Hasil penelitianDimulai dengan mengidentifikasi aspek konsumen perlindungan bagi mahasiswa STAB yang idealnya disediakan oleh penyelenggara pendidikan. Hasil penelitian
UNIGRESUNIGRES Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Makassar belum berjalan efektif karena masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan. Bentuk-bentuk pelanggaranHasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Makassar belum berjalan efektif karena masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan. Bentuk-bentuk pelanggaran