UIMUIM

UIM | VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan KeadilanUIM | VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan

Pengaruh kesadaran kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor menjadi hal yang penting bagi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dalam hal taat terhadap aturan negara. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran kelengkapan kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor di kelurahan rumbih. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, kemudian teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara observasi, dan angket. Tanggung jawab kepada masyarakat yang meliputi aturan, norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Kemudian tanggung jawab terhadap agama yang meliputi Tuhan yang berkaitan dengan agama dan kepercayaannya. Berkaitan dengan rasa tanggung jawab, hendaknya manusia melandasi anggaapan disetiap individu dengan mengakui kenyataan bahwa manusia dalam hubungan yang sempit dan luas memerlukan satu sama lain untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupan yang dirasa baik dan menunjang eksistensi diri disetiap individu. Berdasarkan hasil dan pembahasan, telah didapatkan model regresi dengan nilai rsquare sebesar 7,8%% yang telah memenuhi seluruh asumsi klasik dalam regresi liniear. Selain itu, berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kelengkapan kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor signifikan mempengaruhi aspek tanggung jawab warga negara. Berdasarkan tanda dari regresi menandakan bahwa kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap aspek tanggung jawab warga negara.

Model regresi dengan nilai R‑square 7,8 % menunjukkan bahwa kelengkapan kepemilikan surat tanda kendaraan bermotor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap aspek tanggung jawab warga negara.Hasil uji hipotesis mendukung bahwa variabel tersebut memengaruhi kepatuhan hukum di Kelurahan Rumbih.Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelengkapan dokumen kendaraan dapat memperkuat perilaku hukum yang baik.

Pertama, lakukan penelitian komparatif antara wilayah perdesaan dan perkotaan untuk melihat perbedaan tingkat kesadaran dan dampaknya pada tanggung jawab warga. Kedua, uji pengaruh integrasi sistem digital pendaftaran kendaraan terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum melalui studi longitudinal. Ketiga, adakan studi intervensi yang menilai efektivitas program edukasi berbasis media sosial dalam memotivasi pemilik kendaraan mendaftar dokumen secara lengkap.

Read online
File size786.36 KB
Pages7
DMCAReport

Related /

JURIS Peran Hukum Administrasi Melindungi Warga Negara Dalam Penerapan Undang Undang Cipta Kerja 2026More at 2026

UEUUEU Tindakan atau perbuatan pemerintah semakin beragam, baik dalam rangka menjalankan undang-undang, membuat undang-undang, perencanaan, membuat keputusan,Tindakan atau perbuatan pemerintah semakin beragam, baik dalam rangka menjalankan undang-undang, membuat undang-undang, perencanaan, membuat keputusan,

JURIS Tumpang Tindih Peran Tentara Nasional Indonesia Dengan Kepolisian Dalam Fungsi Keamanan Masyarakat Indonesia 2026More at 2026

UEUUEU Berdasarkan berbagai kasus bentrokan antara oknum tentara dan polisi, penulis berpendapat bahwa konsep territorial TNI, terutama di Angkatan Darat, sebaiknyaBerdasarkan berbagai kasus bentrokan antara oknum tentara dan polisi, penulis berpendapat bahwa konsep territorial TNI, terutama di Angkatan Darat, sebaiknya

JURIS Artificial Intelligence And Justice Restructuring Indonesian Law In The Digital Revolution Era 2026More at 2026

UEUUEU Metode yuridis normatif digunakan, dengan pendekatan hukum konseptual dan komparatif untuk menganalisis Undang‑Undang No. 11 Tahun 2008 tentang InformasiMetode yuridis normatif digunakan, dengan pendekatan hukum konseptual dan komparatif untuk menganalisis Undang‑Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

JURIS Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Impor Pakaian Bekas Ilegal Melalui Penyelundupan Balpres 2026More at 2026

UEUUEU Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif penyelundupan balpres sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang‑undangan yang berlakuPenelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif penyelundupan balpres sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang‑undangan yang berlaku

JURIS Analisis Yuridis Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Penyidikan Terhadap Notaris Dalam Tindak Pidana Terkait Akta Yang Dibuat Oleh Atau Di Hadapan Notaris Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, frasa persetujuan MPD dalam Pasal 66 UUJN dinyatakan tidak mengikat, sehingga pemanggilan notarisSetelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, frasa persetujuan MPD dalam Pasal 66 UUJN dinyatakan tidak mengikat, sehingga pemanggilan notaris

JURIS Implementasi Kebijakan Pendidikan Dengan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB di SMP Negeri 2 Buduran 2025More at 2025

POLTEKBANGSBYPOLTEKBANGSBY Namun, masih ditemukan tantangan seperti kesenjangan kualitas antar sekolah, keterbatasan daya tampung, serta ketidakpuasan sebagian masyarakat akibatNamun, masih ditemukan tantangan seperti kesenjangan kualitas antar sekolah, keterbatasan daya tampung, serta ketidakpuasan sebagian masyarakat akibat

JURIS Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Perempuan Dalam Hukum Ketenagakerjaan 2025More at 2025

UEUUEU Setiap pekerja mempunyai hak untuk dilindungi dalam melaksanakan kewajibannya dalam hubungan industrial, dan karena sifat kekhususan kodrati perempuan,Setiap pekerja mempunyai hak untuk dilindungi dalam melaksanakan kewajibannya dalam hubungan industrial, dan karena sifat kekhususan kodrati perempuan,

JURIS Peluang Ormas Keagamaan Mengelola Tambang Di Indonesia Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 2024More at 2024

UEUUEU Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dievaluasi ulang dengan ketat memperhatikan persyaratan teknis, lingkungan, dan sosial agar manfaatnya dapat dirasakanOleh karena itu, kebijakan ini perlu dievaluasi ulang dengan ketat memperhatikan persyaratan teknis, lingkungan, dan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan

Useful /

JURIS Optimization of Fast Moving Drug Inventory Using the Weighted Product Method at Annisa Drugstore 2026More at 2026

STMIK ROYALSTMIK ROYAL Pengelolaan stok obat fast moving di Toko Obat Annisa memerlukan ketepatan dalam menentukan supplier agar ketersediaan obat tetap terjaga dan risiko overstockPengelolaan stok obat fast moving di Toko Obat Annisa memerlukan ketepatan dalam menentukan supplier agar ketersediaan obat tetap terjaga dan risiko overstock

JURIS Demographic Characteristics and Treatment Patterns of Tinea Corporis at a Tertiary Referral Hospital in Surakarta Indonesia 2026More at 2026

UnbrahUnbrah Komorbiditas ditemukan pada 59,9% pasien. Terapi yang paling sering diresepkan meliputi antijamur topikal (87,4%). Terapi adjuvan diberikan pada 83,8%Komorbiditas ditemukan pada 59,9% pasien. Terapi yang paling sering diresepkan meliputi antijamur topikal (87,4%). Terapi adjuvan diberikan pada 83,8%

JURIS Comparative Environmental Sustainability of Reusable SUNS Proque Versus Level 3 PPE in COVID 19 Isolation Wards 2026More at 2026

UnbrahUnbrah Studi ini bertujuan untuk membandingkan keberlanjutan lingkungan APD SUNS Proque yang dapat digunakan kembali dan APD sekali pakai Level 3 konvensionalStudi ini bertujuan untuk membandingkan keberlanjutan lingkungan APD SUNS Proque yang dapat digunakan kembali dan APD sekali pakai Level 3 konvensional

JURIS Akibat Hukum Pengalihan Objek Kredit Pemilikan Rumah Over Credit Tanpa Persetujuan Bank 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Akibat hukumnya, debitur awal tetap bertanggung jawab kepada bank dan pihak ketiga menghadapi ketidakpastian kepemilikan. Oleh karena itu, pengalihan KPRAkibat hukumnya, debitur awal tetap bertanggung jawab kepada bank dan pihak ketiga menghadapi ketidakpastian kepemilikan. Oleh karena itu, pengalihan KPR

ads-block-test