IFTKLEDALEROIFTKLEDALERO
Jurnal LedaleroJurnal LedaleroPenulis, anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, menyajikan data dari Komisi tentang kekerasan domestik dan perdagangan perempuan dan anak perempuan selama lebih dari satu dekade (2001-2013). Melalui janji palsu pekerjaan yang baik dan penyediaan dokumen palsu, korban perdagangan, yang seringkali sudah berhutang di tempat asalnya, terjebak dalam hutang lebih besar di tempat kerja paksa yang jauh. Eksploitasi seksual tidak jauh dari kekerasan fisik dan emosional.
Perdagangan orang adalah bentuk kejahatan kemanusiaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia hingga kehilangan hak asasi manusia.Kejahatan ini mengincar kelompok rentan secara sosial, ekonomi, politik, kultural, dan biologis.Korban dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan bagi pelaku.Berdasarkan pengaduan, dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan, selama tahun 2013 terdapat 279.760 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani.Fakta perdagangan perempuan seringkali berbentuk eksploitasi tenaga kerja dan seksual.Eksploitasi tenaga kerja lebih banyak melalui kerja PRT.Perempuan sebagai PRT, melekat konstruksi perempuan dianggap lebih teliti, halus, sabar yang dalam dunia kerja berupah murah, mudah ditekan bahkan diancam dengan kekerasan berbasis gender sehingga mudah ditaklukkan dan pasti mudah dikendalikan.Konstruksi gender tersebut menempatkan perempuan dan anak perempuan rentan mengalami pelanggaran dan kekerasan.Perempuan pada akhirnya harus mengambil alih dalam memperbaiki taraf hidupnya.Tanggung jawab perempuan inilah yang dimanfaatkan sebagai kendali pada eksploitasi tenaga perempuan.Ketika perempuan sudah dalam kendali maka eksploitasi seksual seringkali menjadi alat kendali yang menyulitkan perempuan keluar dari kendali tersebut.
Untuk mengatasi masalah perdagangan orang, perlu ada perubahan cara pandang dan penguatan analisis atas situasi yang komprehensif. Eksploitasi kelompok rentan merupakan piramida uang yang sangat menguntungkan. Oleh karena itu, penting untuk fokus pada perlindungan korban dan keluarganya. Koordinasi antar pemangku kepentingan harus menjadi prioritas, dan standar perlindungan bagi pekerja migran harus menjadi semangat dalam implementasi UU PTPPO. Selain itu, perlu ada pelatihan bagi penegak hukum dan petugas pendamping korban, serta penguatan infrastruktur terkait keamanan dan kontrol perbatasan. Kebijakan yang mengatur syarat, tata cara, prosedur, dan penanganan sejak warga negara berniat bermigrasi hingga berangkat kerja ke luar daerahnya juga penting untuk mencegah perdagangan orang. Akhirnya, perlu ada komitmen dari berbagai pihak untuk memerangi perdagangan orang dan melindungi korban.
| File size | 283.92 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UEUUEU Negara tidak hanya dibebani kewajiban sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, namun negara juga dibebani berbagai macam kewajiban dalamNegara tidak hanya dibebani kewajiban sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, namun negara juga dibebani berbagai macam kewajiban dalam
UEUUEU Potensi tumpang tindih terhadap kewenangan juga diperkuat dengan isi dari beberapa pasal di dalam Undang‑Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025Potensi tumpang tindih terhadap kewenangan juga diperkuat dengan isi dari beberapa pasal di dalam Undang‑Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025
UEUUEU 7 Tahun 1984 tentang Hak Asasi Manusia, dan Rancangan Undang‑Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi digital ada,7 Tahun 1984 tentang Hak Asasi Manusia, dan Rancangan Undang‑Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi digital ada,
UEUUEU Pertanggungjawaban pidana pelaku perseorangan didasarkan pada asas geen straf zonder schuld dengan bentuk kesalahan dolus yang dominan, sementara pertanggungjawabanPertanggungjawaban pidana pelaku perseorangan didasarkan pada asas geen straf zonder schuld dengan bentuk kesalahan dolus yang dominan, sementara pertanggungjawaban
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berbasis data sekunder melalui studi pustaka.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berbasis data sekunder melalui studi pustaka.
POLTEKBANGSBYPOLTEKBANGSBY Evaluasi kebijakan menunjukkan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan zonasi sertaEvaluasi kebijakan menunjukkan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan zonasi serta
UEUUEU Dalam perundangan sudah diatur bahwa pekerja perempuan mempunyai hak-hak khusus yang tidak diberikan kepada pekerja laki-laki. Hal ini berkaitan denganDalam perundangan sudah diatur bahwa pekerja perempuan mempunyai hak-hak khusus yang tidak diberikan kepada pekerja laki-laki. Hal ini berkaitan dengan
UEUUEU Hasil penelitian menunjukan bahwa penawaran area WIUPK prioritas kepada Ormas agama tidak sejalan dengan Peraturan terkait Mineral dan Batubara sehinggaHasil penelitian menunjukan bahwa penawaran area WIUPK prioritas kepada Ormas agama tidak sejalan dengan Peraturan terkait Mineral dan Batubara sehingga
Useful /
USBYPKPUSBYPKP Metode pelaksanaan kegiatan mencakup ceramah interaktif, studi kasus, latihan praktik menghadapi situasi darurat (kebakaran, kecelakaan, dan tindakan kriminal),Metode pelaksanaan kegiatan mencakup ceramah interaktif, studi kasus, latihan praktik menghadapi situasi darurat (kebakaran, kecelakaan, dan tindakan kriminal),
UnbrahUnbrah Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik klinis dan demografis pasien dengan tinea corporis yang berobat ke Poliklinik DermatologiTujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik klinis dan demografis pasien dengan tinea corporis yang berobat ke Poliklinik Dermatologi
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik terhadap para pihak yang menandatanganinya,Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik terhadap para pihak yang menandatanganinya,
STKIP MODERN NGAWISTKIP MODERN NGAWI Siswa dengan gaya belajar field dependent hanya mampu menyelesaikan satu tahapan dari enam tahapan teori Revisi Taksonomi Bloom, yaitu mengingat. SementaraSiswa dengan gaya belajar field dependent hanya mampu menyelesaikan satu tahapan dari enam tahapan teori Revisi Taksonomi Bloom, yaitu mengingat. Sementara