BINA INSANBINA INSAN
Law Journal (LAJOUR)Law Journal (LAJOUR)Pemulihan pasca pandemi menjadi salah satu target agar kehidupan masyarakat dapat kembali seperti semula ketika pandemi belum terjadi. Dalam rangka mewujudkan pemulihan pasca pandemi yang baik dan sesuai tujuan, dibutuhkan kesadaran hukum dan pendidikan karakter yang sebanding serta kualitas yang baik. Kesadaran hukum yang baik akan menuntun masyarakat ke arah kehidupan yang lebih teratur dan terstruktur serta taat terhadap hukum yang berlaku. Pendidikan karakter dibutuhkan agar masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan norma-norma dan hukum yang berlaku. Selain itu, pendidikan karakter juga memberikan dampak positif bagi moral masyarakat dalam proses pemulihan pasca pandemi. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dapat dilakukan penyuluhan hukum yang bertujuan membentuk warga negara yang berperilaku patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi setiap manusia. Dalam penelitian ini dilakukan metode kualitatif deskriptif berupa systematic review terhadap literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
Selama proses pemulihan pasca pandemi, kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan agar ketertiban tetap terjaga.Kesadaran hukum harus dipadukan dengan moral masyarakat yang baik, seperti karakter optimis dan pengendalian emosi.Pendidikan karakter dapat dilaksanakan melalui penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman, penghargaan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
Berhubung pemulihan pasca pandemi masih memerlukan dukungan hukum dan moral, penelitian lanjutan dapat memperdalam bagaimana penyuluhan hukum berbasis media digital dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda; di samping itu, studi kasus di beberapa daerah dapat mengevaluasi efektivitas program pendidikan karakter yang dikaitkan dengan pengembangan karakter optimis dan kontrol diri sebagai faktor pendukung adaptasi sosial; terakhir, penelitian empirical tentang dampak peningkatan kesadaran hukum terhadap kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dapat dijadikan acuan bagi pembuat kebijakan untuk menyusun intervensi yang lebih terukur.
| File size | 174.25 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UEUUEU Namun di sisi lain, pemberian kewenangan ini dapat menjadi peluang terjadinya pelanggaran kehidupan masyarakat oleh pemerintah. Undang-Undang Cipta KerjaNamun di sisi lain, pemberian kewenangan ini dapat menjadi peluang terjadinya pelanggaran kehidupan masyarakat oleh pemerintah. Undang-Undang Cipta Kerja
UEUUEU Berdasarkan berbagai kasus bentrokan antara oknum tentara dan polisi, penulis berpendapat bahwa konsep territorial TNI, terutama di Angkatan Darat, sebaiknyaBerdasarkan berbagai kasus bentrokan antara oknum tentara dan polisi, penulis berpendapat bahwa konsep territorial TNI, terutama di Angkatan Darat, sebaiknya
UEUUEU Indonesia masih kekurangan kerangka hukum komprehensif untuk mengatur tata kelola AI, sehingga berisiko memperparah ketidakadilan substantif dan menyulitkanIndonesia masih kekurangan kerangka hukum komprehensif untuk mengatur tata kelola AI, sehingga berisiko memperparah ketidakadilan substantif dan menyulitkan
UEUUEU Penyelundupan balpres merupakan tindak pidana yang diatur secara normatif melalui Undang‑Undang Kepabeanan, Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan,Penyelundupan balpres merupakan tindak pidana yang diatur secara normatif melalui Undang‑Undang Kepabeanan, Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan,
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, frasa persetujuan MPD dalam Pasal 66 UUJN dinyatakan tidak mengikat, sehingga pemanggilan notarisSetelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, frasa persetujuan MPD dalam Pasal 66 UUJN dinyatakan tidak mengikat, sehingga pemanggilan notaris
POLTEKBANGSBYPOLTEKBANGSBY Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20
UEUUEU Hal ini berkaitan dengan perlindungan fungsi reproduksi yang dimiliki oleh wanita yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Perlindungan fungsi reproduksi iniHal ini berkaitan dengan perlindungan fungsi reproduksi yang dimiliki oleh wanita yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Perlindungan fungsi reproduksi ini
UEUUEU PP 25 Tahun 2024 memberikan prioritas penawaran WIUPK kepada ormas keagamaan, namun hal itu bertentangan dengan UU Minerba yang menetapkan prioritas kepadaPP 25 Tahun 2024 memberikan prioritas penawaran WIUPK kepada ormas keagamaan, namun hal itu bertentangan dengan UU Minerba yang menetapkan prioritas kepada
Useful /
PIPI Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa harga emas dunia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG masa depan. Harga minyak duniaBerdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa harga emas dunia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG masa depan. Harga minyak dunia
PIPI Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konservatisme Akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap Kualitas Laba, Persistensi Laba tidak berpengaruh terhadapHasil penelitian menunjukkan bahwa Konservatisme Akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap Kualitas Laba, Persistensi Laba tidak berpengaruh terhadap
UEUUEU Dengan memanfaatkan teknologi AR, pengunjung dapat berinteraksi dengan artefak secara lebih mendalam, melihat detail objek dari berbagai sudut tanpa harusDengan memanfaatkan teknologi AR, pengunjung dapat berinteraksi dengan artefak secara lebih mendalam, melihat detail objek dari berbagai sudut tanpa harus
UEUUEU Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 7 tahun 2004 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah seharusnya mempunyai kedudukanPeraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 7 tahun 2004 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah seharusnya mempunyai kedudukan