UnnasUnnas
JURNAL MEDIA ADMINISTRASIJURNAL MEDIA ADMINISTRASIKebijakan penanggulangan kemiskinan memiliki peran strategis dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Berbagai program telah dibuat dan digulirkan oleh pemerintah dalam berbagai bentuk dalam kurun waktu yang sudah cukup lama. Namun, dalam tahapan implementasi kebijakan ternyata masih banyak menemui berbagai hambatan dan kendala. Pendistribusian bantuan sosial yang belum tepat sasaran (bias distribusi) merupakan salah satu masalah utama yang harus dapat segera dicarikan solusi terbaiknya. Bias distribusi disebabkan karena adanya diskresi yang dilakukan oleh para petugas pelaksana program di lapangan (street level bureaucracy). Kondisi ini telah berdampak pada pencapaian target penurunan angka kemiskinan yang belum optimal. Penanggulangan kemiskinan memerlukan keterpaduan data, sehingga hanya ada satu data fakir miskin pada program kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan membutuhkan data yang valid dan terverifikasi sebagai entry point dalam implementasi kebijakan selanjutnya.
Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia mengharuskan perbaikan implementasi, khususnya dalam distribusi bantuan di tingkat desa/kelurahan.Ketepatan sasaran menjadi kunci utama agar program dapat memberikan dampak optimal.Bias pelaksanaan disebabkan oleh diskresi petugas, sehingga diperlukan pengawasan terpadu antara pemerintah dan masyarakat.Keberhasilan program memerlukan koordinasi implementator lapangan dan komitmen kuat untuk mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.Dengan peningkatan koordinasi dan pengawasan, pemerintah dapat menjamin penerapan bantuan sesuai sasaran teknis.
Penelitian lanjutan dapat meneliti efektivitas pengawasan terpadu antara pihak pemerintah dan masyarakat dalam mencegah bias distribusi bantuan. Selanjutnya, kajian tentang bagaimana pelatihan dan bimbingan terhadap petugas di tingkat bawah dapat memperkecil tingkat diskresi dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Akhirnya, studi longitudinal mengenai dampak jangka panjang keterpaduan data satu pintu terhadap pencapaian target penurunan kemiskinan di Kota Semarang akan memberi gambaran menyeluruh tentang efektivitas kebijakan.
| File size | 203.85 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Kedudukan KPK sebagai lembaga independen dalam ketatanegaraan Indonesia masih terus dipertanyakan. Perubahan undang-undang KPK melalui UU Nomor 19 TahunKedudukan KPK sebagai lembaga independen dalam ketatanegaraan Indonesia masih terus dipertanyakan. Perubahan undang-undang KPK melalui UU Nomor 19 Tahun
DAARULHUDADAARULHUDA Temuan penelitian mengintegrasikan HRM, HRD, dan IR berpotensi menjadi model manajemen SDM yang mendukung efisiensi sekaligus keberlanjutan sosial, inovasi,Temuan penelitian mengintegrasikan HRM, HRD, dan IR berpotensi menjadi model manajemen SDM yang mendukung efisiensi sekaligus keberlanjutan sosial, inovasi,
DAARULHUDADAARULHUDA Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur naratif terhadap buku, artikel, dan jurnal akademik terbitan 2018–2025 yang membahas transformasi digital,Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur naratif terhadap buku, artikel, dan jurnal akademik terbitan 2018–2025 yang membahas transformasi digital,
DINASTIRESDINASTIRES Berdasarkan putusan ini, dan mempertimbangkan bahwa kasus korupsi Basarnas awalnya diselidiki dan ditemukan oleh KPK, maka Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBerdasarkan putusan ini, dan mempertimbangkan bahwa kasus korupsi Basarnas awalnya diselidiki dan ditemukan oleh KPK, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
YAYASANBHZYAYASANBHZ Sehingga melemahnya KPK memang sangat di inginkan sebagian element agar memudahkan aksi beberapa oknum, untuk menjadi maling di negara sendiri. Hal iniSehingga melemahnya KPK memang sangat di inginkan sebagian element agar memudahkan aksi beberapa oknum, untuk menjadi maling di negara sendiri. Hal ini
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 menegaskan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tindak pidana korupsi di lingkunganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 menegaskan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tindak pidana korupsi di lingkungan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hukum yang komprehensif, tetapi ambigu, dapat dimanfaatkan oleh aktor korup. KPK, meskipun berhasil, menghadapi tantangan seperti intervensi politik, kurangnyaHukum yang komprehensif, tetapi ambigu, dapat dimanfaatkan oleh aktor korup. KPK, meskipun berhasil, menghadapi tantangan seperti intervensi politik, kurangnya
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Karena pada karakter dasarnya Islam itu tidak saja maqûl (sensible) tetapi sekaligus juga mamûl (applicable). Sebagai upaya untuk menjadikan hukum IslamKarena pada karakter dasarnya Islam itu tidak saja maqûl (sensible) tetapi sekaligus juga mamûl (applicable). Sebagai upaya untuk menjadikan hukum Islam
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES This study aims to examine the regulation on the control, supervision, and restriction of unlicensed alcoholic beverages in Karawang Regency, as well asThis study aims to examine the regulation on the control, supervision, and restriction of unlicensed alcoholic beverages in Karawang Regency, as well as
DINASTIRESDINASTIRES Studi ini mengeksplorasi regulasi kripto di Indonesia dan Malaysia melalui lensa Maqasid Shariah. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia fokus pada kejelasanStudi ini mengeksplorasi regulasi kripto di Indonesia dan Malaysia melalui lensa Maqasid Shariah. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia fokus pada kejelasan
UnnasUnnas Peraturan Walikota tersebut mengatur penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah di Kota Surakarta, dimana Bapppeda memiliki peran strategis sebagai koordinatorPeraturan Walikota tersebut mengatur penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah di Kota Surakarta, dimana Bapppeda memiliki peran strategis sebagai koordinator
UnnasUnnas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan wujud dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju profesionalisme ASN. PenerapanUndang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan wujud dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju profesionalisme ASN. Penerapan