UNSURUNSUR
PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCEPROCEEDING JUSTICIA CONFERENCESalah satu bentuk kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan modus money politic banyak ditemukan dalam penyelenggaraan Pilkades. Misalnya pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Cianjur Tahun 2022, modus money politic banyak dilakukan oleh oknum calon kepala desa dan tim kampanye, namun praktik tersebut sulit dalam pembuktiannya melalui penegakan hukum. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Diperlukan kebijakan lebih khusus untuk menata Pilkades tidak saja di Kabupaten Cianjur tetapi di Indonesia secara menyeluruh. Selain itu, diharapkan adanya kajian lebih lanjut dari para akademisi dan praktisi untuk merumuskan penataan Pilkades baik secara kelembagaan, sistem dan prosedur Pilkades ke depan.
Secara umum hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan posisi kedudukan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.Penguatan kedudukan tersebut dapat dilakukan dengan menjadikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagai salah satu Pemilihan Umum yang sama dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah melalui kebijakan membentuk undang-undang khusus dan atau yang mengatur pelaksanaan Pilkades dalam undang-Undang Pemilu yang ada.Salah satu bentuk kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan modus money politic banyak ditemukan dalam penyelenggaraan Pilkades.Diperlukan upaya penegakan hukum secara konsisten terhadap berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkades seperti money politic, sebagai upaya menciptakan penyelenggaraan Pilkades yang bermatabat dan berintegritas.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan pasal KUHP terkait money politic dalam Pilkades, dengan fokus pada tantangan dan peluang dalam pembuktian di lapangan. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengkaji model kelembagaan penyelesaian sengketa Pilkades yang independen dan imparsial, dengan mempertimbangkan praktik terbaik dari negara lain yang memiliki sistem desentralisasi serupa. Ketiga, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk memahami persepsi masyarakat desa terhadap Pilkades, termasuk tingkat kepercayaan terhadap proses pemilihan dan penanganan pelanggaran, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan sistem Pilkades di masa depan. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkades di Indonesia, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.
| File size | 260.08 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UNSURUNSUR Banyak masyarakat yang menggunakan tanah secara ilegal, yang dapat menyebabkan tindak pidana penyerobotan lahan, serta belum memahami urgensi legalitasBanyak masyarakat yang menggunakan tanah secara ilegal, yang dapat menyebabkan tindak pidana penyerobotan lahan, serta belum memahami urgensi legalitas
UNSURUNSUR Di luar dari pada hal tersebut, Pemerintah Indonesia melaksanakan kebiri kimia sebagai salah satu upaya rehabilitasi terhadap pelaku agar tidak melakukanDi luar dari pada hal tersebut, Pemerintah Indonesia melaksanakan kebiri kimia sebagai salah satu upaya rehabilitasi terhadap pelaku agar tidak melakukan
UNSURUNSUR Pendekatan termasuk peraturan hukum, kasus, analisis, dan wawancara dengan narasumber, seperti Kepala Seksi Upaya Hukum Eksekusi dan Kepala Kejaksaan BagianPendekatan termasuk peraturan hukum, kasus, analisis, dan wawancara dengan narasumber, seperti Kepala Seksi Upaya Hukum Eksekusi dan Kepala Kejaksaan Bagian
UNSURUNSUR Tindakan tersebut berada dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan Statuta Roma 1998, khususnya Pasal 5 dan Pasal 8. PertanggungjawabanTindakan tersebut berada dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan Statuta Roma 1998, khususnya Pasal 5 dan Pasal 8. Pertanggungjawaban
UNSURUNSUR Pasien harus dipandang sebagai subyek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan bukan sekedar obyek. Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingatPasien harus dipandang sebagai subyek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan bukan sekedar obyek. Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat
UNSURUNSUR Penyebab terjadinya pelanggaran pada sempadan Saluran Irigasi Ciraden/Cibalu. Idealnya sempadan sungai berfungsi untuk menjaga kelestarian, fungsi danPenyebab terjadinya pelanggaran pada sempadan Saluran Irigasi Ciraden/Cibalu. Idealnya sempadan sungai berfungsi untuk menjaga kelestarian, fungsi dan
UNSURUNSUR Pemalsuan dan Penggunaan Dokumen Palsu merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Khusus pemalsuan surat, diaturPemalsuan dan Penggunaan Dokumen Palsu merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Khusus pemalsuan surat, diatur
UNSURUNSUR Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha menimbulkan kerugian untuk konsumen, kadang tanpa disadari oleh pelaku usaha dan konsumen itu sendiri. PengalihanPelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha menimbulkan kerugian untuk konsumen, kadang tanpa disadari oleh pelaku usaha dan konsumen itu sendiri. Pengalihan
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian masa depan harus fokus pada kelayakan teknis, termasuk integrasi konverter energi gelombang berskala kecil ke dalam infrastruktur energi lokal,Penelitian masa depan harus fokus pada kelayakan teknis, termasuk integrasi konverter energi gelombang berskala kecil ke dalam infrastruktur energi lokal,
UNSURUNSUR Dampak utama yang dialami korban adalah gangguan psikologis yang dapat berkembang menjadi masalah sosial bila tidak ditangani. Pencegahan yang dapat dilakukanDampak utama yang dialami korban adalah gangguan psikologis yang dapat berkembang menjadi masalah sosial bila tidak ditangani. Pencegahan yang dapat dilakukan
UNSURUNSUR Program Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini memberikan peluang korban untuk mendapatkan perlindungan, di mana antara pelaku dan korbanProgram Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini memberikan peluang korban untuk mendapatkan perlindungan, di mana antara pelaku dan korban
UMSUMS Tujuan penelitian adalah menganalisis hubungan jumlah anak yang diinginkan, dukungan suami, dan efek samping dengan pemilihan Metode Kontrasepsi JangkaTujuan penelitian adalah menganalisis hubungan jumlah anak yang diinginkan, dukungan suami, dan efek samping dengan pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka