UNSURUNSUR
PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCEPROCEEDING JUSTICIA CONFERENCESalah satu bentuk kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan modus money politic banyak ditemukan dalam penyelenggaraan Pilkades. Misalnya pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Cianjur Tahun 2022, modus money politic banyak dilakukan oleh oknum calon kepala desa dan tim kampanye, namun praktik tersebut sulit dalam pembuktiannya melalui penegakan hukum. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Diperlukan kebijakan lebih khusus untuk menata Pilkades tidak saja di Kabupaten Cianjur tetapi di Indonesia secara menyeluruh. Selain itu, diharapkan adanya kajian lebih lanjut dari para akademisi dan praktisi untuk merumuskan penataan Pilkades baik secara kelembagaan, sistem dan prosedur Pilkades ke depan.
Secara umum hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan posisi kedudukan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.Penguatan kedudukan tersebut dapat dilakukan dengan menjadikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagai salah satu Pemilihan Umum yang sama dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah melalui kebijakan membentuk undang-undang khusus dan atau yang mengatur pelaksanaan Pilkades dalam undang-Undang Pemilu yang ada.Salah satu bentuk kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan modus money politic banyak ditemukan dalam penyelenggaraan Pilkades.Diperlukan upaya penegakan hukum secara konsisten terhadap berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkades seperti money politic, sebagai upaya menciptakan penyelenggaraan Pilkades yang bermatabat dan berintegritas.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan pasal KUHP terkait money politic dalam Pilkades, dengan fokus pada tantangan dan peluang dalam pembuktian di lapangan. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengkaji model kelembagaan penyelesaian sengketa Pilkades yang independen dan imparsial, dengan mempertimbangkan praktik terbaik dari negara lain yang memiliki sistem desentralisasi serupa. Ketiga, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk memahami persepsi masyarakat desa terhadap Pilkades, termasuk tingkat kepercayaan terhadap proses pemilihan dan penanganan pelanggaran, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan sistem Pilkades di masa depan. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkades di Indonesia, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.
| File size | 260.08 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Penegakan hukum terhadap korporasi atas pencemaran limbah B3 di Indonesia diatur oleh UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,Penegakan hukum terhadap korporasi atas pencemaran limbah B3 di Indonesia diatur oleh UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intelijen Keimigrasian berwenang untuk melakukan penyelidikan dahn pengamanan keimigrasian yang dilaksanakan oleh SubseksiHasil penelitian menunjukkan bahwa Intelijen Keimigrasian berwenang untuk melakukan penyelidikan dahn pengamanan keimigrasian yang dilaksanakan oleh Subseksi
DINASTIREVDINASTIREV Studi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, menelaah norma KUHAP, Putusan MK, dan doktrin ahli guna menilai peran praperadilanStudi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, menelaah norma KUHAP, Putusan MK, dan doktrin ahli guna menilai peran praperadilan
DINASTIREVDINASTIREV Perubahan Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan mengurangi kekuatan instrumen perlindungan lingkungan dan pembatasan partisipasi publik merugikanPerubahan Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan mengurangi kekuatan instrumen perlindungan lingkungan dan pembatasan partisipasi publik merugikan
DINASTIREVDINASTIREV Akibatnya, Indonesia telah memanfaatkan QRIS secara efektif untuk meningkatkan dampaknya dalam ekosistem keuangan global dan memperkuat perannya sebagaiAkibatnya, Indonesia telah memanfaatkan QRIS secara efektif untuk meningkatkan dampaknya dalam ekosistem keuangan global dan memperkuat perannya sebagai
HAMJAHDIHAHAMJAHDIHA The main objective of this study is how the political strategy of the campaign team can access various voter segments, especially the millennial and generationThe main objective of this study is how the political strategy of the campaign team can access various voter segments, especially the millennial and generation
UMPRUMPR Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik di Kalimantan Selatan semakin meningkat, meskipun masih menghadapi tantangan budayaPenelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik di Kalimantan Selatan semakin meningkat, meskipun masih menghadapi tantangan budaya
DINASTIREVDINASTIREV Perlu diingat bahwa dua kekuasaan ini tidak boleh dicampur adukkan sehingga perlu adanya larangan dalam pembatasan kewenangan yang dimiliki oleh kepalaPerlu diingat bahwa dua kekuasaan ini tidak boleh dicampur adukkan sehingga perlu adanya larangan dalam pembatasan kewenangan yang dimiliki oleh kepala
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Kegiatan usaha memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding sekadar aturan penyelenggaraan formal. Aktivitas ekonomi berimplikasi pada berbagai aspekKegiatan usaha memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding sekadar aturan penyelenggaraan formal. Aktivitas ekonomi berimplikasi pada berbagai aspek
UNSURUNSUR Dengan adanya regulasi KUHP terbaru 2023, diharapkan dapat menjerat baik pelaku prostitusi maupun pengguna jasa prostitusi. Permasalahan yang diangkatDengan adanya regulasi KUHP terbaru 2023, diharapkan dapat menjerat baik pelaku prostitusi maupun pengguna jasa prostitusi. Permasalahan yang diangkat
UNSURUNSUR Penerbitan kebiri secara kimiawi ini menimbulkan polemik di dalam masyarakat terkait efektifitas dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasiPenerbitan kebiri secara kimiawi ini menimbulkan polemik di dalam masyarakat terkait efektifitas dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi
UNSURUNSUR Pada era ini kita mengenal beberapa istilah diantaranya Financial Technology atau lebih dikenal dengan pinjaman online yang memberikan kemudahan aksesPada era ini kita mengenal beberapa istilah diantaranya Financial Technology atau lebih dikenal dengan pinjaman online yang memberikan kemudahan akses