WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS

West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human Rights

This research conducts a thorough document analysis to examine the roles of the Constitution, Legislature, and Judiciary in maintaining government effectiveness in Indonesia. The historical evolution of the Indonesian Constitution is explored, emphasizing its dynamic nature and adaptability to the nations political and societal changes. The study delves into the separation of powers, constitutional safeguards, and specific provisions influencing government effectiveness. Legislative analysis scrutinizes key acts shaping government operations, emphasizing the role of the legislature in oversight and accountability. Judicial analysis focuses on judicial review, the enforcement of the rule of law, and the judiciarys contributions to legal precedents. Interactions between the three pillars are examined for collaborative synergies and potential challenges. Comparative perspectives and implications for policymakers and legal scholars are discussed, along with recommendations for enhancing government effectiveness. The research identifies future research directions, contributing to a nuanced understanding of the governance landscape in Indonesia.

The study reveals the Indonesian Constitution as a dynamic framework adapting to the nations democratic journey.Collaborative synergies between the Constitution, Legislature, and Judiciary underpin the stability of Indonesias governance system.However, challenges such as conflicting interpretations and legislative delays require attention to enhance government effectiveness.

Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengkaji dampak jangka panjang amandemen konstitusi terhadap efektivitas pemerintahan di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana perubahan tersebut memengaruhi interaksi antara lembaga-lembaga negara. Selain itu, studi komparatif mengenai mekanisme pengawasan legislatif di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem pemerintahan serupa dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Terakhir, penelitian mendalam mengenai peran pengadilan dalam menanggapi isu-isu sosial yang berkembang, seperti perlindungan hak-hak minoritas dan penegakan hukum lingkungan, akan memperkaya pemahaman kita tentang kontribusi yudikatif terhadap pemerintahan yang efektif dan berkeadilan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia, serta memperkuat fondasi demokrasi dan supremasi hukum.

  1. OJS Installation. ojs installation table contents close loading previous next doi.org/10.25008/jkiski.v8i1.784OJS Installation ojs installation table contents close loading previous next doi 10 25008 jkiski v8i1 784
  2. UNU-WIDER : Working Paper : Does an effective government lower COVID-19’s health impact?. unu wider... wider.unu.edu/publication/does-effective-government-lower-covid-19s-health-impactUNU WIDER Working Paper Does an effective government lower COVID 19Aos health impact unu wider wider unu edu publication does effective government lower covid 19s health impact
  3. Constitutional Law System in Indonesia and Its Comparison with Other Legal Systems | SALAM: Jurnal Sosial... doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.28113Constitutional Law System in Indonesia and Its Comparison with Other Legal Systems SALAM Jurnal Sosial doi 10 15408 sjsbs v9i6 28113
Read online
File size367.32 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

JURIS Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Independen Dalam Ketatanegaraan Indonesia 2026More at 2026

UNRIKAUNRIKA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara independen yang bertugas untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam menjalankanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara independen yang bertugas untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam menjalankan

JURIS Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU XI 2013 Pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Teng 2025More at 2025

MKRIMKRI d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. dan e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakild) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. dan e) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil

JURIS Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang Undang UU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Supremasi sipil bukan sekadar prinsip formal dalam peraturan perundang-undangan melainkan harus diwujudkan dalam praktik ketatanegaraan. Tanpa komitmenSupremasi sipil bukan sekadar prinsip formal dalam peraturan perundang-undangan melainkan harus diwujudkan dalam praktik ketatanegaraan. Tanpa komitmen

JURIS Perubahan Undang Undang Dasar Pemahaman Tentang Arti Perubahan Tata Cara Perubahan Kajian Kritis Terhadap Amandemen UUD 1945 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Pasal 37 UUD 1945 mengatur prosedur perubahan yang ketat, mulai dari syarat pengajuan, quorum kehadiran, hingga batasan substantif yang tidak boleh diubah,Pasal 37 UUD 1945 mengatur prosedur perubahan yang ketat, mulai dari syarat pengajuan, quorum kehadiran, hingga batasan substantif yang tidak boleh diubah,

JURIS Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Analisis Kelemahan Regulasi dan Implikasi Praktis 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), Undang-Undang KPK, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011Tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), Undang-Undang KPK, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011

JURIS Optimalisasi Pengelolaan Data Tanah Menggunakan ArcGIS di Badan Bank Tanah 2025More at 2025

UNIPEMUNIPEM Teknologi ini mendukung efisiensi dalam pemetaan, analisis, dan pemantauan aset lahan negara. Disarankan untuk memperluas penerapan ArcGIS pada wilayahTeknologi ini mendukung efisiensi dalam pemetaan, analisis, dan pemantauan aset lahan negara. Disarankan untuk memperluas penerapan ArcGIS pada wilayah

JURIS Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi 2022More at 2022

MKRIMKRI (1) ketidakpastian hukum, (2) pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan (3) ketiadaan tertib hukum. Akibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan(1) ketidakpastian hukum, (2) pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan (3) ketiadaan tertib hukum. Akibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan

JURIS Muhammadiyah constitution jihad movement a case study of the Omnibus Law on job creation 2021More at 2021

IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Dalam konsepnya, Muhammadiyah menegaskan pentingnya sinkronisasi antara lembaga dengan mengedepankan transparansi, membuat undang-undang harus serius dalamDalam konsepnya, Muhammadiyah menegaskan pentingnya sinkronisasi antara lembaga dengan mengedepankan transparansi, membuat undang-undang harus serius dalam

Useful /

JURIS Pewarisan Tanah Minangkabau dalam Ilmu Fara idh Hukum Waris Islam Dialog Negosiasi Pola Interaksi dan Dinamika antara Adat Minangkabau dan Agama 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Berdasarkan temuan lapangan, tidak ada yang menerapkan secara utuh apa yang disebut sebagai sistem pewarisan berupa tanah kepada generasi selanjutnya atauBerdasarkan temuan lapangan, tidak ada yang menerapkan secara utuh apa yang disebut sebagai sistem pewarisan berupa tanah kepada generasi selanjutnya atau

JURIS Konstruksi Yuridis dan Implikasi Hukum PPPK Paruh Waktu dalam Sistem Kepegawaian Negara Indonesia 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Hal ini penting guna menegakkan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam sistem kepegawaian nasional. Temuan penelitian ini memberikan perspektif baruHal ini penting guna menegakkan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam sistem kepegawaian nasional. Temuan penelitian ini memberikan perspektif baru

JURIS Pemenuhan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Dasar Pembuktian pada Proses Penetapan Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Praperadilan Nomor 113 Pid Pra 2024 Jkt Sel 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA 31 Tahun 1999 sebagai persyaratan penentuan tersangka dan mengevaluasi penerapannya dalam Putusan Praperadilan No. 113/PID. PRA/2024/JKT. SEL. Hasil studi31 Tahun 1999 sebagai persyaratan penentuan tersangka dan mengevaluasi penerapannya dalam Putusan Praperadilan No. 113/PID. PRA/2024/JKT. SEL. Hasil studi

JURIS Embracing Local Wisdom Enriching Environmental Law Development through the Humanist Lens of Pancasila 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Pusat dari Pancasila adalah filosofi humanis, terutama terwujud dalam sila kedua, yang mendasari nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsipPusat dari Pancasila adalah filosofi humanis, terutama terwujud dalam sila kedua, yang mendasari nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip

ads-block-test