WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsThis research conducts a thorough document analysis to examine the roles of the Constitution, Legislature, and Judiciary in maintaining government effectiveness in Indonesia. The historical evolution of the Indonesian Constitution is explored, emphasizing its dynamic nature and adaptability to the nations political and societal changes. The study delves into the separation of powers, constitutional safeguards, and specific provisions influencing government effectiveness. Legislative analysis scrutinizes key acts shaping government operations, emphasizing the role of the legislature in oversight and accountability. Judicial analysis focuses on judicial review, the enforcement of the rule of law, and the judiciarys contributions to legal precedents. Interactions between the three pillars are examined for collaborative synergies and potential challenges. Comparative perspectives and implications for policymakers and legal scholars are discussed, along with recommendations for enhancing government effectiveness. The research identifies future research directions, contributing to a nuanced understanding of the governance landscape in Indonesia.
The study reveals the Indonesian Constitution as a dynamic framework adapting to the nations democratic journey.Collaborative synergies between the Constitution, Legislature, and Judiciary underpin the stability of Indonesias governance system.However, challenges such as conflicting interpretations and legislative delays require attention to enhance government effectiveness.
Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengkaji dampak jangka panjang amandemen konstitusi terhadap efektivitas pemerintahan di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana perubahan tersebut memengaruhi interaksi antara lembaga-lembaga negara. Selain itu, studi komparatif mengenai mekanisme pengawasan legislatif di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem pemerintahan serupa dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Terakhir, penelitian mendalam mengenai peran pengadilan dalam menanggapi isu-isu sosial yang berkembang, seperti perlindungan hak-hak minoritas dan penegakan hukum lingkungan, akan memperkaya pemahaman kita tentang kontribusi yudikatif terhadap pemerintahan yang efektif dan berkeadilan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia, serta memperkuat fondasi demokrasi dan supremasi hukum.
- OJS Installation. ojs installation table contents close loading previous next doi.org/10.25008/jkiski.v8i1.784OJS Installation ojs installation table contents close loading previous next doi 10 25008 jkiski v8i1 784
- UNU-WIDER : Working Paper : Does an effective government lower COVID-19’s health impact?. unu wider... wider.unu.edu/publication/does-effective-government-lower-covid-19s-health-impactUNU WIDER Working Paper Does an effective government lower COVID 19Aos health impact unu wider wider unu edu publication does effective government lower covid 19s health impact
- Constitutional Law System in Indonesia and Its Comparison with Other Legal Systems | SALAM: Jurnal Sosial... doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.28113Constitutional Law System in Indonesia and Its Comparison with Other Legal Systems SALAM Jurnal Sosial doi 10 15408 sjsbs v9i6 28113
| File size | 367.32 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Perubahan undang-undang KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 berdampak pada melemahnya independensi KPK. Independensi KPK sangat penting untuk memastikanPerubahan undang-undang KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 berdampak pada melemahnya independensi KPK. Independensi KPK sangat penting untuk memastikan
IIM JAMBIIIM JAMBI Pengawasan terhadap fungsi legislasi DPR RI sangat penting dan diatur dalam UUD 1945, melibatkan dua mekanisme utama.mekanisme internal-aktif-preventifPengawasan terhadap fungsi legislasi DPR RI sangat penting dan diatur dalam UUD 1945, melibatkan dua mekanisme utama.mekanisme internal-aktif-preventif
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Kejelasan pembagian tugas dan mandat antar-lembaga menjadi faktor penentu dalam tercapainya efektivitas pembiayaan, karena setiap lembaga membawa otoritasKejelasan pembagian tugas dan mandat antar-lembaga menjadi faktor penentu dalam tercapainya efektivitas pembiayaan, karena setiap lembaga membawa otoritas
JURNALHUKUMDANPERADILANJURNALHUKUMDANPERADILAN Pasal amendemen yang terkandung dalam undang‑undang a quo menimbulkan perdebatan hukum serta memengaruhi sistem pemerintahan di Indonesia. Masalah utamaPasal amendemen yang terkandung dalam undang‑undang a quo menimbulkan perdebatan hukum serta memengaruhi sistem pemerintahan di Indonesia. Masalah utama
APPIHIAPPIHI Pasal 37 UUD 1945 mengatur prosedur perubahan yang ketat, mulai dari syarat pengajuan, quorum kehadiran, hingga batasan substantif yang tidak boleh diubah,Pasal 37 UUD 1945 mengatur prosedur perubahan yang ketat, mulai dari syarat pengajuan, quorum kehadiran, hingga batasan substantif yang tidak boleh diubah,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia, terutama bagi kelompokPasal 28I Ayat (4) UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia, terutama bagi kelompok
NUSAMANDIRINUSAMANDIRI Tujuan pada program ini untuk memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan administrasi dan kependudukan, optimasi pengarsipan data, dan penyusunan informasiTujuan pada program ini untuk memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan administrasi dan kependudukan, optimasi pengarsipan data, dan penyusunan informasi
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Muhammadiyah membentuk organisasi formal atau non-formal yang melibatkan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), forum dekan fakultas hukum dan ketuaMuhammadiyah membentuk organisasi formal atau non-formal yang melibatkan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), forum dekan fakultas hukum dan ketua
Useful /
APPIHIAPPIHI Restorative justice dapat berjalan efektif apabila dilaksanakan melalui mekanisme diversi yang resmi, melibatkan aparat penegak hukum serta lembaga terkaitRestorative justice dapat berjalan efektif apabila dilaksanakan melalui mekanisme diversi yang resmi, melibatkan aparat penegak hukum serta lembaga terkait
POLBANPOLBAN Dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, sel surya menjadi salah satu potensi energi terbarukan yang menjanjikan, terutama di wilayahDalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, sel surya menjadi salah satu potensi energi terbarukan yang menjanjikan, terutama di wilayah
POLBANPOLBAN Insertion loss passband yang diperoleh sebesar 2,5 dB dan return loss passband yang diperoleh sebesar 7,9 dB yang mana keduanya pun belum memenuhi spesifikasi.Insertion loss passband yang diperoleh sebesar 2,5 dB dan return loss passband yang diperoleh sebesar 7,9 dB yang mana keduanya pun belum memenuhi spesifikasi.
POLBANPOLBAN u atau 3,732 V untuk jaringan TR. Sedangkan untuk penambahan trafo sisip dapat meningkatkan tegangan berdasarkan dengan kapasitas trafo apabila semakinu atau 3,732 V untuk jaringan TR. Sedangkan untuk penambahan trafo sisip dapat meningkatkan tegangan berdasarkan dengan kapasitas trafo apabila semakin