PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesPenegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi dilema antara upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam proses penentuan tersangka. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 mengklarifikasi bahwa kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus merupakan kerugian nyata, bukan potensial. Studi ini menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai persyaratan penentuan tersangka dan mengevaluasi penerapannya dalam Putusan Praperadilan No. 113/PID.PRA/2024/JKT.SEL. Hasil studi menunjukkan bahwa unsur kerugian keuangan negara merupakan persyaratan mutlak dalam penentuan tersangka korupsi melalui penerapan teori relevansi. Penyidik harus memiliki bukti audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK/BPKP) yang menunjukkan kerugian nyata sebelum menentukan tersangka. Studi menyimpulkan bahwa penentuan tersangka korupsi harus didukung oleh bukti terukur kerugian keuangan negara dari otoritas yang kompeten. Putusan praperadilan dinilai cacat hukum karena tidak menerapkan standar pembuktian sesuai dengan hukum acara pidana dan unsur tindak pidana korupsi.
Studi ini menyimpulkan bahwa penentuan tersangka korupsi harus didukung oleh bukti terukur kerugian keuangan negara dari otoritas yang kompeten.Putusan praperadilan dinilai cacat hukum karena tidak menerapkan standar pembuktian sesuai dengan hukum acara pidana dan unsur tindak pidana korupsi.Penegakan hukum tindak pidana korupsi harus berpedoman pada prinsip asas legalitas dan asas praduga tak bersalah, serta memastikan adanya bukti yang kuat dan terukur sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka.Pentingnya audit oleh lembaga yang berwenang, seperti BPK/BPKP, menjadi kunci dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi proses penegakan hukum korupsi.
Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 dalam praktik penegakan hukum korupsi, khususnya terkait dengan standar pembuktian kerugian keuangan negara. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan mekanisme koordinasi antara penyidik, auditor (BPK/BPKP), dan jaksa penuntut umum dalam proses pembuktian kerugian keuangan negara, guna menghindari potensi tumpang tindih dan kesalahan interpretasi. Ketiga, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk menganalisis pengaruh penerapan standar pembuktian yang ketat terhadap tingkat keberhasilan penuntutan kasus korupsi, serta dampaknya terhadap pencegahan korupsi secara umum. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam penegakan hukum korupsi yang efektif dan akuntabel, serta berkontribusi pada perbaikan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA: Indonesia | Refleksi... ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2413PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA Indonesia Refleksi ejournal uksw edu refleksihukum article view 2413
- Pemenuhan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Dasar Pembuktian pada Proses Penetapan Tersangka dalam... journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/4288Pemenuhan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Dasar Pembuktian pada Proses Penetapan Tersangka dalam journal pubmedia index php lawstudies article view 4288
| File size | 431.39 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA This research uses a normative juridical approach by analyzing secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The research findingsThis research uses a normative juridical approach by analyzing secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The research findings
PUBMEDIAPUBMEDIA Pendekatan humanis sejalan dengan ideal hukum yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan mewujudkan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum yangPendekatan humanis sejalan dengan ideal hukum yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan mewujudkan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum yang
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Upaya perlindungan anak memerlukan penguatan pengawasan di sekolah, edukasi seksual, dan kolaborasi antara berbagai pihak untuk menciptakan lingkunganUpaya perlindungan anak memerlukan penguatan pengawasan di sekolah, edukasi seksual, dan kolaborasi antara berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan
UNIMAUNIMA Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor eksternal menilai tekanan, rasionalisasi, kesempatan, kompetensi, dan religiusitas sebagai faktor signifikan,Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor eksternal menilai tekanan, rasionalisasi, kesempatan, kompetensi, dan religiusitas sebagai faktor signifikan,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana lembaga penegak hukum di Indonesia menggunakan AI dan Data Besar untuk memerangi jaringan peredaranPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana lembaga penegak hukum di Indonesia menggunakan AI dan Data Besar untuk memerangi jaringan peredaran
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini menyajikan analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta dampaknyaPenelitian ini menyajikan analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta dampaknya
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hasil penelitian mengungkapkan lanskap yang beragam di mana pemilik toko kain sebagian besar menggunakan metode depresiasi garis lurus dan menunjukkanHasil penelitian mengungkapkan lanskap yang beragam di mana pemilik toko kain sebagian besar menggunakan metode depresiasi garis lurus dan menunjukkan
KOMPETIFKOMPETIF Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari tanggapan masyarakat yang mengurus KTP di kantor kecamatan tersebut, serta data sekunderPenelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari tanggapan masyarakat yang mengurus KTP di kantor kecamatan tersebut, serta data sekunder
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma integrasi sosial dan pendekatan sosiologi agama. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancaraPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma integrasi sosial dan pendekatan sosiologi agama. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak semacam ini perlu didasarkan pada kerangka doktrinal yang jelas, serta merekomendasikanPenelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak semacam ini perlu didasarkan pada kerangka doktrinal yang jelas, serta merekomendasikan
PUBMEDIAPUBMEDIA The research employs a normative juridical method, aiming to identify and formulate legal arguments through problem analysis. The findings indicate that,The research employs a normative juridical method, aiming to identify and formulate legal arguments through problem analysis. The findings indicate that,
OJSOJS Guru di Indonesia diharapkan memiliki integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas mulianya (Anggraini dkk. , 2022). Organisasi profesi keguruanGuru di Indonesia diharapkan memiliki integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas mulianya (Anggraini dkk. , 2022). Organisasi profesi keguruan