PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesPenegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi dilema antara upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam proses penentuan tersangka. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 mengklarifikasi bahwa kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus merupakan kerugian nyata, bukan potensial. Studi ini menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai persyaratan penentuan tersangka dan mengevaluasi penerapannya dalam Putusan Praperadilan No. 113/PID.PRA/2024/JKT.SEL. Hasil studi menunjukkan bahwa unsur kerugian keuangan negara merupakan persyaratan mutlak dalam penentuan tersangka korupsi melalui penerapan teori relevansi. Penyidik harus memiliki bukti audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK/BPKP) yang menunjukkan kerugian nyata sebelum menentukan tersangka. Studi menyimpulkan bahwa penentuan tersangka korupsi harus didukung oleh bukti terukur kerugian keuangan negara dari otoritas yang kompeten. Putusan praperadilan dinilai cacat hukum karena tidak menerapkan standar pembuktian sesuai dengan hukum acara pidana dan unsur tindak pidana korupsi.
Studi ini menyimpulkan bahwa penentuan tersangka korupsi harus didukung oleh bukti terukur kerugian keuangan negara dari otoritas yang kompeten.Putusan praperadilan dinilai cacat hukum karena tidak menerapkan standar pembuktian sesuai dengan hukum acara pidana dan unsur tindak pidana korupsi.Penegakan hukum tindak pidana korupsi harus berpedoman pada prinsip asas legalitas dan asas praduga tak bersalah, serta memastikan adanya bukti yang kuat dan terukur sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka.Pentingnya audit oleh lembaga yang berwenang, seperti BPK/BPKP, menjadi kunci dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi proses penegakan hukum korupsi.
Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 dalam praktik penegakan hukum korupsi, khususnya terkait dengan standar pembuktian kerugian keuangan negara. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan mekanisme koordinasi antara penyidik, auditor (BPK/BPKP), dan jaksa penuntut umum dalam proses pembuktian kerugian keuangan negara, guna menghindari potensi tumpang tindih dan kesalahan interpretasi. Ketiga, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk menganalisis pengaruh penerapan standar pembuktian yang ketat terhadap tingkat keberhasilan penuntutan kasus korupsi, serta dampaknya terhadap pencegahan korupsi secara umum. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam penegakan hukum korupsi yang efektif dan akuntabel, serta berkontribusi pada perbaikan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA: Indonesia | Refleksi... ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2413PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA Indonesia Refleksi ejournal uksw edu refleksihukum article view 2413
- Pemenuhan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Dasar Pembuktian pada Proses Penetapan Tersangka dalam... journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/4288Pemenuhan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Dasar Pembuktian pada Proses Penetapan Tersangka dalam journal pubmedia index php lawstudies article view 4288
| File size | 431.39 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi bagi korban pemerkosaan telah diatur secara normatif dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan MahkamahHasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi bagi korban pemerkosaan telah diatur secara normatif dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada konsumen yang tidak mendapatkan pengawasan pemerintah, serta upayaPenelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada konsumen yang tidak mendapatkan pengawasan pemerintah, serta upaya
PUBMEDIAPUBMEDIA Studi ini mengidentifikasi adanya ambiguitas normatif yang menyebabkan ketidakpastian hukum serta potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum administrasiStudi ini mengidentifikasi adanya ambiguitas normatif yang menyebabkan ketidakpastian hukum serta potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum administrasi
PUBMEDIAPUBMEDIA Such restrictions not only violate the principles of non-discrimination and gender equality, but can also be categorized as inhumane treatment, and preventSuch restrictions not only violate the principles of non-discrimination and gender equality, but can also be categorized as inhumane treatment, and prevent
PUBMEDIAPUBMEDIA Prinsip-prinsip dalam humanisme Pancasila mengadvokasi pemahaman nasional yang bersifat bersama, penghormatan terhadap kebebasan demokratis, keadilan sosial,Prinsip-prinsip dalam humanisme Pancasila mengadvokasi pemahaman nasional yang bersifat bersama, penghormatan terhadap kebebasan demokratis, keadilan sosial,
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa kecakapan para pihak dalam perjanjian online sama halnya dengan perjanjian konvensional pada umumnya, yaitu tunduk padaPenelitian ini menyimpulkan bahwa kecakapan para pihak dalam perjanjian online sama halnya dengan perjanjian konvensional pada umumnya, yaitu tunduk pada
PUBMEDIAPUBMEDIA Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi pendidik, siswa, serta masyarakat sekitar mengenai dampakSelain itu, penelitian ini juga menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi pendidik, siswa, serta masyarakat sekitar mengenai dampak
PUBMEDIAPUBMEDIA Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber hukum, jurnal akademik, dan laporan dari organisasi hak asasi manusia.Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber hukum, jurnal akademik, dan laporan dari organisasi hak asasi manusia.
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, dan putusanPenelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, dan putusan
UMKUMK Based on these findings, the study recommends that teachers actively work to reduce affective barriers by cultivating classroom environments characterizedBased on these findings, the study recommends that teachers actively work to reduce affective barriers by cultivating classroom environments characterized
UMKUMK In conclusion, the study reveals that third-semester EED UMK students generally hold a positive view of Discord as a vocabulary learning tool. They perceiveIn conclusion, the study reveals that third-semester EED UMK students generally hold a positive view of Discord as a vocabulary learning tool. They perceive
UMSUMS Gawat darurat merupakan suatu kejadian yang terjadi secara mendadak sehingga mengakibatkan seseorang memerlukan penanganan dan pertolongan secara cepatGawat darurat merupakan suatu kejadian yang terjadi secara mendadak sehingga mengakibatkan seseorang memerlukan penanganan dan pertolongan secara cepat