PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesPenegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi dilema antara upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam proses penentuan tersangka. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 mengklarifikasi bahwa kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus merupakan kerugian nyata, bukan potensial. Studi ini menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai persyaratan penentuan tersangka dan mengevaluasi penerapannya dalam Putusan Praperadilan No. 113/PID.PRA/2024/JKT.SEL. Hasil studi menunjukkan bahwa unsur kerugian keuangan negara merupakan persyaratan mutlak dalam penentuan tersangka korupsi melalui penerapan teori relevansi. Penyidik harus memiliki bukti audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK/BPKP) yang menunjukkan kerugian nyata sebelum menentukan tersangka. Studi menyimpulkan bahwa penentuan tersangka korupsi harus didukung oleh bukti terukur kerugian keuangan negara dari otoritas yang kompeten. Putusan praperadilan dinilai cacat hukum karena tidak menerapkan standar pembuktian sesuai dengan hukum acara pidana dan unsur tindak pidana korupsi.
Studi ini menyimpulkan bahwa penentuan tersangka korupsi harus didukung oleh bukti terukur kerugian keuangan negara dari otoritas yang kompeten.Putusan praperadilan dinilai cacat hukum karena tidak menerapkan standar pembuktian sesuai dengan hukum acara pidana dan unsur tindak pidana korupsi.Penegakan hukum tindak pidana korupsi harus berpedoman pada prinsip asas legalitas dan asas praduga tak bersalah, serta memastikan adanya bukti yang kuat dan terukur sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka.Pentingnya audit oleh lembaga yang berwenang, seperti BPK/BPKP, menjadi kunci dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi proses penegakan hukum korupsi.
Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 dalam praktik penegakan hukum korupsi, khususnya terkait dengan standar pembuktian kerugian keuangan negara. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan mekanisme koordinasi antara penyidik, auditor (BPK/BPKP), dan jaksa penuntut umum dalam proses pembuktian kerugian keuangan negara, guna menghindari potensi tumpang tindih dan kesalahan interpretasi. Ketiga, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk menganalisis pengaruh penerapan standar pembuktian yang ketat terhadap tingkat keberhasilan penuntutan kasus korupsi, serta dampaknya terhadap pencegahan korupsi secara umum. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam penegakan hukum korupsi yang efektif dan akuntabel, serta berkontribusi pada perbaikan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA: Indonesia | Refleksi... ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2413PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA Indonesia Refleksi ejournal uksw edu refleksihukum article view 2413
- Pemenuhan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Dasar Pembuktian pada Proses Penetapan Tersangka dalam... journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/4288Pemenuhan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Dasar Pembuktian pada Proses Penetapan Tersangka dalam journal pubmedia index php lawstudies article view 4288
| File size | 431.39 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan berpotensi menimbulkan perselisihan hubungan industrial. PengaturanPerusahaan yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan berpotensi menimbulkan perselisihan hubungan industrial. Pengaturan
PUBMEDIAPUBMEDIA Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 telah memperkuat landasan konstitusional pendidikan dasar gratis di sekolah swasta. Implementasi awalPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 telah memperkuat landasan konstitusional pendidikan dasar gratis di sekolah swasta. Implementasi awal
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah menyediakan kerangka dasar kewajiban hukum bagi warga negaraPenelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah menyediakan kerangka dasar kewajiban hukum bagi warga negara
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas pelayananPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas pelayanan
PUBMEDIAPUBMEDIA Kondisi ini tidak hanya melemahkan kualitas demokrasi prosedural, tetapi juga berpotensi membuka ruang bagi kemunduran demokrasi. Reformasi kelembagaanKondisi ini tidak hanya melemahkan kualitas demokrasi prosedural, tetapi juga berpotensi membuka ruang bagi kemunduran demokrasi. Reformasi kelembagaan
UNESAUNESA 100/PUU-X/2012, ketentuan mengenai kadaluarsa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pekerja100/PUU-X/2012, ketentuan mengenai kadaluarsa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pekerja
UNESAUNESA Sus-PHI/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hubungan hukum antara Hadiyansyah dan PT Yuasa Battery Indonesia, serta mengetahui dasar pertimbanganSus-PHI/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hubungan hukum antara Hadiyansyah dan PT Yuasa Battery Indonesia, serta mengetahui dasar pertimbangan
UNSURUNSUR Selain permasalahan akan kewenangan, yang tidak kalah penting yaitu permasalahan kelembagaan. Dengan mengingat akan dilaksanakannya Pilkada dan PemiluSelain permasalahan akan kewenangan, yang tidak kalah penting yaitu permasalahan kelembagaan. Dengan mengingat akan dilaksanakannya Pilkada dan Pemilu
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA The research findings show that reproductive rights are an integral part of womens human rights as stipulated in various international legal instruments,The research findings show that reproductive rights are an integral part of womens human rights as stipulated in various international legal instruments,
UNESAUNESA Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka untuk menganalisis implementasi LKPD berbasis PJBL dengan pendekatan STEAM untuk meningkatkan kemampuan berpikirPenelitian ini menggunakan tinjauan pustaka untuk menganalisis implementasi LKPD berbasis PJBL dengan pendekatan STEAM untuk meningkatkan kemampuan berpikir
UMSUMS Terdapat tiga macam pola asuh orang tua. Pola asuh permisif membuat anak menjadi lebih bebas melakukan hal-hal negatif karena memberikan kebebasan padaTerdapat tiga macam pola asuh orang tua. Pola asuh permisif membuat anak menjadi lebih bebas melakukan hal-hal negatif karena memberikan kebebasan pada
UNESAUNESA The research employs a normative juridical approach with a statutory analysis. The lack of explicit criminal sanctions for employers who fail to registerThe research employs a normative juridical approach with a statutory analysis. The lack of explicit criminal sanctions for employers who fail to register