JAYABAYAJAYABAYA
The Southeast Asia Law JournalThe Southeast Asia Law JournalPemerintah diwajibkan untuk memecahkan masalah dengan cepat dan tepat dengan memutuskan kebijakan meskipun tidak memiliki kerangka hukum (freies ermessen). Implementasi freies ermessen dalam praktik sering digunakan sebagai dasar dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Metode yang digunakan dalam penilaian adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan literatur. Implementasi freies ermessen memiliki risiko berhasil dan gagal yang dapat merugikan negara, tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat mempertimbangkan kegagalan kebijakan sebagai bagian dari bisnis dalam freies ermessen.
Eradikasi tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan membandingkan teori penegakan hukum dengan realitas tindak pidana korupsi di masyarakat.Penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi harus memenuhi persyaratan substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum dan dampak hukum.Pemberantasan tindak pidana korupsi harus memenuhi keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku, masyarakat dan negara.
Berdasarkan analisis, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana membatasi freies ermessen dalam tindak pidana korupsi, dengan fokus pada identifikasi indikator yang jelas untuk membedakan antara kebijakan yang sah dalam kerangka freies ermessen dan tindakan yang melanggar hukum. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model evaluasi risiko kebijakan yang melibatkan freies ermessen, yang dapat membantu KPK dalam mengidentifikasi potensi kerugian negara sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Ketiga, penting untuk meneliti bagaimana meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara KPK dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan freies ermessen, guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan mempercepat proses penegakan hukum.
| File size | 425.08 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan oleh mantan wakil menteri hukum dan hak asasi manusia,Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan oleh mantan wakil menteri hukum dan hak asasi manusia,
DAARULHUDADAARULHUDA Studi kasus Gubernur Riau mengungkap pola korupsi sistemik yang melibatkan jaringan eksekutif-legislatif, penggunaan simbol agama untuk legitimasi, danStudi kasus Gubernur Riau mengungkap pola korupsi sistemik yang melibatkan jaringan eksekutif-legislatif, penggunaan simbol agama untuk legitimasi, dan
STHBSTHB Penelitian menganalisis peraturan perundang‑undangan terkait manajemen bencana dan dana bantuan sosial, dan mengungkap adanya ketidakpastian hukum akibatPenelitian menganalisis peraturan perundang‑undangan terkait manajemen bencana dan dana bantuan sosial, dan mengungkap adanya ketidakpastian hukum akibat
IDEREACHIDEREACH Dinamika transformasi birokrasi dalam konteks pemberantasan korupsi melalui reformasi administratif di Tangerang Selatan. Dengan pendekatan kualitatif,Dinamika transformasi birokrasi dalam konteks pemberantasan korupsi melalui reformasi administratif di Tangerang Selatan. Dengan pendekatan kualitatif,
AKABAAKABA Partai oposisi merupakan salah satu bagian penting dalam demokrasi di Indonesia namun beberapa tahun terakhir partai oposisi di Indonesia perannya “kurangPartai oposisi merupakan salah satu bagian penting dalam demokrasi di Indonesia namun beberapa tahun terakhir partai oposisi di Indonesia perannya “kurang
JURNALKUJURNALKU World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa virus ini menjadi pandemi global. Penyebarannya yang sangat cepat dan mudah menyebabkan seluruh negaraWorld Health Organization (WHO) menyatakan bahwa virus ini menjadi pandemi global. Penyebarannya yang sangat cepat dan mudah menyebabkan seluruh negara
JURNALKUJURNALKU Hasil moderasi Pengendalian Korupsi memperlemah pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap penerimaan pajak dan memperkuat pengaruh negatif UrbanisasiHasil moderasi Pengendalian Korupsi memperlemah pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap penerimaan pajak dan memperkuat pengaruh negatif Urbanisasi
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengontrol penerapan hukum kebiasaan sebagai dasar pemidanaan. 025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asasPutusan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengontrol penerapan hukum kebiasaan sebagai dasar pemidanaan. 025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asas
Useful /
UWMYUWMY Tiap perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Data yang diperoleh dilakukan Analisis of Varians (ANOVA), apabila terdapat perbedaan antara perlakuanTiap perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Data yang diperoleh dilakukan Analisis of Varians (ANOVA), apabila terdapat perbedaan antara perlakuan
UWMYUWMY 3) Terdapat hubungan positif antara pengetahuan gizi ibu dengan pemilihan makanan balita dengan nilai r hitung sebesar 0,614 > r tabel 0,273. Pengetahuan3) Terdapat hubungan positif antara pengetahuan gizi ibu dengan pemilihan makanan balita dengan nilai r hitung sebesar 0,614 > r tabel 0,273. Pengetahuan
MKRIMKRI Perbedaannya adalah, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, sementara Mahkamah AgungPerbedaannya adalah, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, sementara Mahkamah Agung
MKRIMKRI (1) ketidakpastian hukum, (2) pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan (3) ketiadaan tertib hukum. Akibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan(1) ketidakpastian hukum, (2) pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan (3) ketiadaan tertib hukum. Akibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan