JAYABAYAJAYABAYA
The Southeast Asia Law JournalThe Southeast Asia Law JournalPemerintah diwajibkan untuk memecahkan masalah dengan cepat dan tepat dengan memutuskan kebijakan meskipun tidak memiliki kerangka hukum (freies ermessen). Implementasi freies ermessen dalam praktik sering digunakan sebagai dasar dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Metode yang digunakan dalam penilaian adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan literatur. Implementasi freies ermessen memiliki risiko berhasil dan gagal yang dapat merugikan negara, tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat mempertimbangkan kegagalan kebijakan sebagai bagian dari bisnis dalam freies ermessen.
Eradikasi tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan membandingkan teori penegakan hukum dengan realitas tindak pidana korupsi di masyarakat.Penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi harus memenuhi persyaratan substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum dan dampak hukum.Pemberantasan tindak pidana korupsi harus memenuhi keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku, masyarakat dan negara.
Berdasarkan analisis, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana membatasi freies ermessen dalam tindak pidana korupsi, dengan fokus pada identifikasi indikator yang jelas untuk membedakan antara kebijakan yang sah dalam kerangka freies ermessen dan tindakan yang melanggar hukum. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model evaluasi risiko kebijakan yang melibatkan freies ermessen, yang dapat membantu KPK dalam mengidentifikasi potensi kerugian negara sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Ketiga, penting untuk meneliti bagaimana meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara KPK dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan freies ermessen, guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan mempercepat proses penegakan hukum.
| File size | 425.08 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
NEOLECTURANEOLECTURA Pemberi suap juga dapat diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp250.000.000,00, serta pidana penjara paling lamaPemberi suap juga dapat diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp250.000.000,00, serta pidana penjara paling lama
NEOLECTURANEOLECTURA Upaya penegakan hukum terhadap korupsi telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaUpaya penegakan hukum terhadap korupsi telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
NEOLECTURANEOLECTURA Adapun penyimpangannya terlihat pada proses permohonan, analisis, persetujuan, penggunaan, serta pembayaran kembali kredit. Penelitian ini menyimpulkanAdapun penyimpangannya terlihat pada proses permohonan, analisis, persetujuan, penggunaan, serta pembayaran kembali kredit. Penelitian ini menyimpulkan
JPTAMJPTAM Kehadiran lembaga-lembaga tersebut dalam kedudukannya ada yang disematkan sebagai organ penunjang, lembaga independent atau semi-independent. Dalam konteksKehadiran lembaga-lembaga tersebut dalam kedudukannya ada yang disematkan sebagai organ penunjang, lembaga independent atau semi-independent. Dalam konteks
MKRIMKRI 6 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. sebaliknya Pasal 50 ayat (1) huruf a tidak bertentangan dengan6 Tahun 2014, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. sebaliknya Pasal 50 ayat (1) huruf a tidak bertentangan dengan
MKRIMKRI Proses aplikasi dipengaruhi besar oleh formulasi hukum acara pidana yang dikodifikasi ke dalam KUHAP. Sejak MK berdiri dengan kewenangan menguji Undang-UndangProses aplikasi dipengaruhi besar oleh formulasi hukum acara pidana yang dikodifikasi ke dalam KUHAP. Sejak MK berdiri dengan kewenangan menguji Undang-Undang
MKRIMKRI Selain itu, diimplementasikan dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi sebagai penegak hukum untuk selalu mengikuti perkembanganSelain itu, diimplementasikan dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi sebagai penegak hukum untuk selalu mengikuti perkembangan
MKRIMKRI Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Februari 2015 telah membacakan putusan perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya membatalkan seluruh isi dalamMahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Februari 2015 telah membacakan putusan perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya membatalkan seluruh isi dalam
Useful /
UWMYUWMY Masing-masing cilok yang dihasilkan dianalisa secara kimia (kadar air, kadar protein, kadar abu, kadar lemak, kadar karbohidrat dan kadar Karoten)Masing-masing cilok yang dihasilkan dianalisa secara kimia (kadar air, kadar protein, kadar abu, kadar lemak, kadar karbohidrat dan kadar Karoten)
STIECENDEKIAKUSTIECENDEKIAKU Apakah Kendala dalam Pelaksanaan Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Desa Tanggulrejo. Dan Bagaimana Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung TunaiApakah Kendala dalam Pelaksanaan Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Desa Tanggulrejo. Dan Bagaimana Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
UWMYUWMY Pengetahuan gizi ibu di Kalurahan Margokaton, khususnya Dusun Ngaran dan Sonoharjo, termasuk dalam kategori sedang dengan proporsi 51,2% dari 41 responden.Pengetahuan gizi ibu di Kalurahan Margokaton, khususnya Dusun Ngaran dan Sonoharjo, termasuk dalam kategori sedang dengan proporsi 51,2% dari 41 responden.
JAYABAYAJAYABAYA The general character relates to generalist legal matter, while the special political dimension of corporate criminal law has accommodated the conceptThe general character relates to generalist legal matter, while the special political dimension of corporate criminal law has accommodated the concept