JAYABAYAJAYABAYA
The Southeast Asia Law JournalThe Southeast Asia Law JournalPemerintah diwajibkan untuk memecahkan masalah dengan cepat dan tepat dengan memutuskan kebijakan meskipun tidak memiliki kerangka hukum (freies ermessen). Implementasi freies ermessen dalam praktik sering digunakan sebagai dasar dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Metode yang digunakan dalam penilaian adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan literatur. Implementasi freies ermessen memiliki risiko berhasil dan gagal yang dapat merugikan negara, tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat mempertimbangkan kegagalan kebijakan sebagai bagian dari bisnis dalam freies ermessen.
Eradikasi tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan membandingkan teori penegakan hukum dengan realitas tindak pidana korupsi di masyarakat.Penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi harus memenuhi persyaratan substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum dan dampak hukum.Pemberantasan tindak pidana korupsi harus memenuhi keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku, masyarakat dan negara.
Berdasarkan analisis, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana membatasi freies ermessen dalam tindak pidana korupsi, dengan fokus pada identifikasi indikator yang jelas untuk membedakan antara kebijakan yang sah dalam kerangka freies ermessen dan tindakan yang melanggar hukum. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model evaluasi risiko kebijakan yang melibatkan freies ermessen, yang dapat membantu KPK dalam mengidentifikasi potensi kerugian negara sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Ketiga, penting untuk meneliti bagaimana meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara KPK dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan freies ermessen, guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan mempercepat proses penegakan hukum.
| File size | 425.08 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Namun, pelaksanaannya menghadapi hambatan utama berupa keterbatasan personil dan kendaraan patroli, kurangnya dana operasional, serta rendahnya sosialisasiNamun, pelaksanaannya menghadapi hambatan utama berupa keterbatasan personil dan kendaraan patroli, kurangnya dana operasional, serta rendahnya sosialisasi
IBLAMIBLAM Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang difokuskan padaMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang difokuskan pada
UIAUIA The current penalties of imprisonment and fines have not proven sufficient to deter perpetrators. Considering the severity of the problem and drawing fromThe current penalties of imprisonment and fines have not proven sufficient to deter perpetrators. Considering the severity of the problem and drawing from
APPIHIAPPIHI Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan strategi perlindungan hukum yang lebih komprehensif dengan kolaborasi lintas lembaga, peningkatanImplikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan strategi perlindungan hukum yang lebih komprehensif dengan kolaborasi lintas lembaga, peningkatan
IJBLEIJBLE Perma 1/2020 muncul sebagai respons terhadap masalah disparitas yang tidak beralasan dalam putusan korupsi. Namun, penerapannya belum secara konsistenPerma 1/2020 muncul sebagai respons terhadap masalah disparitas yang tidak beralasan dalam putusan korupsi. Namun, penerapannya belum secara konsisten
YAYASANBHZYAYASANBHZ untuk dinilai pada harga yang pantas. Untuk lebih jelasnya silahkan simak pembahasan selengkapnya pada artikel ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jualuntuk dinilai pada harga yang pantas. Untuk lebih jelasnya silahkan simak pembahasan selengkapnya pada artikel ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual
UNCMUNCM Kode etik jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-014/A/JA/11/2012, yang mencakup hak, tanggung jawab, dan larangan bagi jaksa. PelanggaranKode etik jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-014/A/JA/11/2012, yang mencakup hak, tanggung jawab, dan larangan bagi jaksa. Pelanggaran
MKRIMKRI Secara yuridis seharusnya ada perubahan yang mendasar terkait pengelolaan air dikarenakan setelah pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004, hak pengelolaan airSecara yuridis seharusnya ada perubahan yang mendasar terkait pengelolaan air dikarenakan setelah pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004, hak pengelolaan air
Useful /
ARIPAFIARIPAFI Dengan demikian, Vihara Buddhagaya Watugong menjadi representasi penting dari revitalisasi agama, warisan budaya, dan kohesi sosial di Indonesia modern.Dengan demikian, Vihara Buddhagaya Watugong menjadi representasi penting dari revitalisasi agama, warisan budaya, dan kohesi sosial di Indonesia modern.
BPKBPK Program peningkatan PAD harus mendapatkan perhatian khusus agar Pemerintah Daerah dapat menghasilkan PADnya secara optimal. Hasil penelitian ini diharapkanProgram peningkatan PAD harus mendapatkan perhatian khusus agar Pemerintah Daerah dapat menghasilkan PADnya secara optimal. Hasil penelitian ini diharapkan
APPIHIAPPIHI Persyaratan pailit di Indonesia terbilang mudah sehingga debitor dapat dengan mudah diputus pailit. Hal ini merugikan debitor karena pailit memiliki dampakPersyaratan pailit di Indonesia terbilang mudah sehingga debitor dapat dengan mudah diputus pailit. Hal ini merugikan debitor karena pailit memiliki dampak
STKIP PERSADASTKIP PERSADA Hasil belajar siswa dalam SOP Penataan produk mengalami peningkatan. Pada siklus I nilai rata-rata adalah 70, 36 dengan persentase Ketuntasan 32 %, nilaiHasil belajar siswa dalam SOP Penataan produk mengalami peningkatan. Pada siklus I nilai rata-rata adalah 70, 36 dengan persentase Ketuntasan 32 %, nilai