JAYABAYAJAYABAYA
The Southeast Asia Law JournalThe Southeast Asia Law JournalArticle features corporation as activities-oriented for profit can lead to potential violations of law or corporate crime. Corporate crime of law politics, legal standing, subject crime of law. The criminal action corporations can arise because the impact of corporate activities arising from business contracts, product quality problems, failure of information technology systems and negligence of the administrative requirements for business licensing compliance. In other words, the legal entity of crime was often referred as corporate crime as violations committed by businesses to profit more quickly and maintains the companys reputation. The study concluded, first, the political dimension of the criminal law on corporation has general nature, that political criminal law founded in Criminal Code Bill which are oriented to the development of law by placing the corporation as a criminal, and need a codification law of Corporation. Second, The political criminal law also has special nature, which is found in 16 laws examined, in the contexts of criminal responsibility concepts and application of pattern of criminal as well as models of criminal sanctions can be imposed on perpetrators of criminal acts of the corporation.
The political dimension of criminal law on the legal standing of a corporate legal entity as a legal subject in a criminal offense may be general and special.The general character relates to generalist legal matter, while the special political dimension of corporate criminal law has accommodated the concept of criminal liability, the model of punishment, and the system of sanctions for corporations.In practice, law enforcement processes involving corporations have not proceeded as they should, facing challenges related to civil, administrative, and criminal law.Therefore, a clear separation between these aspects of the law is necessary to improve the effectiveness of corporate criminal law enforcement.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam mencegah tindak pidana korporasi, dengan fokus pada mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang dapat memperkuat akuntabilitas perusahaan. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji model pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih efektif, termasuk mempertimbangkan penerapan sanksi administratif dan perdata sebagai pelengkap sanksi pidana. Ketiga, penelitian perlu dilakukan untuk mengeksplorasi peran teknologi, seperti penggunaan artificial intelligence dan big data analytics, dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana korporasi, serta meningkatkan efisiensi proses investigasi dan penegakan hukum. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kerangka hukum dan kebijakan yang lebih komprehensif dan efektif dalam memerangi tindak pidana korporasi di Indonesia.
| File size | 215.71 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
IUSIUS 40/2004 dan UU No. 24/2011, peserta jaminan sosial meliputi peserta mandiri, penerima upah, dan penerima bantuan (golongan miskin), sedangkan pekerja informal40/2004 dan UU No. 24/2011, peserta jaminan sosial meliputi peserta mandiri, penerima upah, dan penerima bantuan (golongan miskin), sedangkan pekerja informal
IRSCIRSC Pencemaran lingkungan merupakan masalah penting bagi kelangsungan hidup manusia. Lingkungan adalah sumber kehidupan manusia, dan pencemaran akan merusakPencemaran lingkungan merupakan masalah penting bagi kelangsungan hidup manusia. Lingkungan adalah sumber kehidupan manusia, dan pencemaran akan merusak
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Pada Zaman ini yang berkembang dalam Lembaga keuangan baik maupun non bank di indonesai akan mendorong berbagai pihak Lembaga keuangan yang salalu mengoptimalkanPada Zaman ini yang berkembang dalam Lembaga keuangan baik maupun non bank di indonesai akan mendorong berbagai pihak Lembaga keuangan yang salalu mengoptimalkan
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan berbasis koperasi yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanyaKoperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan berbasis koperasi yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini meliputi observasi langsung, wawancara dengan staf bank, serta analisis data operasional harian. FokusMetode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini meliputi observasi langsung, wawancara dengan staf bank, serta analisis data operasional harian. Fokus
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi yang baik membantu koperasi dalam memberikan laporan keuangan yang andal, sehingga meningkatkan kepercayaanHasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi yang baik membantu koperasi dalam memberikan laporan keuangan yang andal, sehingga meningkatkan kepercayaan
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Pembayaran secara kredit juga diterapkan dalam melakukan transaksi pembelian barang atau pembayaran jasa di Hotel InterContinental Bali Sanur Resort denganPembayaran secara kredit juga diterapkan dalam melakukan transaksi pembelian barang atau pembayaran jasa di Hotel InterContinental Bali Sanur Resort dengan
UMMUMM Perkembangan era yang semakin canggih menimbulkan banyak masalah baru dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritik larangan analogi yangPerkembangan era yang semakin canggih menimbulkan banyak masalah baru dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritik larangan analogi yang
Useful /
UMMUMM Politik hukum melalui RPJM, Undang-Undang ASN, Undang-Undang Layanan Publik, dan Peraturan Presiden tentang Saber Pungli telah memberikan kerangka tindakanPolitik hukum melalui RPJM, Undang-Undang ASN, Undang-Undang Layanan Publik, dan Peraturan Presiden tentang Saber Pungli telah memberikan kerangka tindakan
UNEJUNEJ Reformasi kelembagaan yang komprehensif dan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia sangat penting untuk mendorong akuntabilitas dan perlindunganReformasi kelembagaan yang komprehensif dan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia sangat penting untuk mendorong akuntabilitas dan perlindungan
UNEJUNEJ JSEAHR adalah jurnal yang direview oleh peer dan dikelola bersama oleh Pusat Hak Asasi Manusia, Multikulturalisme, dan Migrasi (CHRM2) Universitas JemberJSEAHR adalah jurnal yang direview oleh peer dan dikelola bersama oleh Pusat Hak Asasi Manusia, Multikulturalisme, dan Migrasi (CHRM2) Universitas Jember
UNEJUNEJ Penelitian ini berargumen bahwa dinamika penyusutan kebebasan beragama lebih berkaitan dengan upaya terus-menerus dari aktor-aktor negara dan lembaga pemerintahPenelitian ini berargumen bahwa dinamika penyusutan kebebasan beragama lebih berkaitan dengan upaya terus-menerus dari aktor-aktor negara dan lembaga pemerintah