IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumPekerja kontrak adalah pekerja yang dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu, bisa dua tahun, tiga tahun, atau lebih. Banyak pekerja di Indonesia mengalami pelanggaran perlindungan hukum hak dan kewajiban tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak pekerja kontrak yang seringkali tidak dipahami oleh para pekerja. Artikel ini membahas hak-hak pekerja kontrak berdasarkan peraturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Pekerja kontrak yang dipekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang, meskipun berbeda dengan pekerja tetap, termasuk upah, jaminan sosial, perlindungan kerja, dan hak atas kompensasi jika terjadi pemutusan hubungan kerja sebelum kontrak berakhir.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak-hak pekerja kontrak merupakan aspek penting dalam hukum ketenagakerjaan yang bertujuan melindungi kesejahteraan dan martabat tenaga kerja di Indonesia.Implementasi hak-hak ini masih menemui kendala, terutama terkait ketidaktahuan pekerja dan ketidakpatuhan pengusaha.Peningkatan pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum diperlukan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan adil.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam melindungi hak-hak pekerja kontrak, khususnya terkait dengan hambatan-hambatan yang dihadapi pekerja dalam mengakses keadilan. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji dampak dari fleksibilitas pasar tenaga kerja terhadap kondisi kerja dan kesejahteraan pekerja kontrak, termasuk implikasinya terhadap peningkatan atau penurunan tingkat kepatuhan pengusaha terhadap peraturan ketenagakerjaan. Ketiga, penting untuk meneliti peran serta efektivitas lembaga-lembaga pengawas ketenagakerjaan dalam mengidentifikasi dan menindak pelanggaran hak-hak pekerja kontrak, serta mengevaluasi kebutuhan akan peningkatan kapasitas dan sumber daya bagi lembaga-lembaga tersebut. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak pekerja kontrak dan menciptakan hubungan industrial yang lebih adil dan harmonis di Indonesia.
- Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Kontrak Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia... journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/4120Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Kontrak Di Tinjau Dari Undang Undang Ketenagakerjaan Indonesia journal ipm2kpe index php COSTING article view 4120
- KEDUDUKAN HUKUM PEKERJA PKWT YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN | Kusuma... doi.org/10.14710/nts.v13i1.30324KEDUDUKAN HUKUM PEKERJA PKWT YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN Kusuma doi 10 14710 nts v13i1 30324
- Hak-Hak Pekerja Kontrak dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Tinjau dalam UU No. 13 Tahun 2003 |... doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4217Hak Hak Pekerja Kontrak dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Tinjau dalam UU No 13 Tahun 2003 doi 10 59581 deposisi v2i4 4217
- Implementasi Sistem Alih Daya atau Outsourcing Dalam Mencapai Kesejahteraan Pekerja Indonesia Ditinjau... doi.org/10.15294/islrev.v2i1.38448Implementasi Sistem Alih Daya atau Outsourcing Dalam Mencapai Kesejahteraan Pekerja Indonesia Ditinjau doi 10 15294 islrev v2i1 38448
| File size | 1.06 MB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
RCF INDONESIARCF INDONESIA Pemanfaatan kecerdasan buatan, people analytics, dan sistem manajemen pengetahuan terbukti meningkatkan efektivitas MSDM, namun tetap harus mempertimbangkanPemanfaatan kecerdasan buatan, people analytics, dan sistem manajemen pengetahuan terbukti meningkatkan efektivitas MSDM, namun tetap harus mempertimbangkan
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dilakukan untuk mengetahui sejarah regulasi mengenai PHK karena alasan mendesak mulai dari yangPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dilakukan untuk mengetahui sejarah regulasi mengenai PHK karena alasan mendesak mulai dari yang
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapiAnak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi
UMELMANDIRIUMELMANDIRI 01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin aliranMetode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin aliran
DINASTIREVDINASTIREV Situasi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pekerja lokal, yang seharusnya dilindungi oleh regulasi ketenagakerjaan yangSituasi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pekerja lokal, yang seharusnya dilindungi oleh regulasi ketenagakerjaan yang
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis perbandingan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-UndangPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis perbandingan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang
UMMUMM Dalam praktiknya, operator pengepres bekerja untuk penggiling—pekerja perusahaan yang menerima upah berbasis produksi—dengan pembagian 60:40. Menariknya,Dalam praktiknya, operator pengepres bekerja untuk penggiling—pekerja perusahaan yang menerima upah berbasis produksi—dengan pembagian 60:40. Menariknya,
Useful /
UMMUMM Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal terbukti relevan dalam penyelesaian sengketa hukum di desa adat Jatinom (Blitar) dan Karangasem (Bali)Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal terbukti relevan dalam penyelesaian sengketa hukum di desa adat Jatinom (Blitar) dan Karangasem (Bali)
UMMUMM Temuan-temuan ini mengonfirmasi bahwa Pemerintah Aceh secara hukum diwajibkan untuk mengawasi transformasi keuangan ini. Namun, beberapa tantangan kritisTemuan-temuan ini mengonfirmasi bahwa Pemerintah Aceh secara hukum diwajibkan untuk mengawasi transformasi keuangan ini. Namun, beberapa tantangan kritis
UMMUMM Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak perubahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa reformasi hukum konstitusi mencapaiDengan demikian, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak perubahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa reformasi hukum konstitusi mencapai
UMMUMM Namun, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan ini dialihkan dari Bapepam-LK ke OJK. Metode penelitian yang digunakanNamun, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan ini dialihkan dari Bapepam-LK ke OJK. Metode penelitian yang digunakan