MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI
BULLET : Jurnal Multidisiplin IlmuBULLET : Jurnal Multidisiplin IlmuPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi hukum pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja terkait pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri, serta peranan aparatur pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin aliran positivisme. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa substansi perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja terkait pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri dalam Pasal 162 ayat (1) dikorelasikan dengan Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, masih belum lengkap dan luas (komprehensif), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, aparatur pemerintah diharapkan bertindak arif dalam menyikapi kekaburan norma terkait pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri, dan menciptakan iklim yang adil (fairness) dalam hubungan industrial.
Substansi perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja terkait pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri dalam Pasal 162 ayat (1) dikorelasikan dengan Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, masih belum lengkap dan luas (komprehensif), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.Peranan aparatur pemerintah dalam menerbitkan peraturan pelaksana, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seharusnya peraturan pelaksana tersebut batal demi hukum dan/atau dibatalkan.Sebaiknya legislator melakukan revisi terhadap ketentuan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja yang mengundurkan diri, dan aparatur pemerintah memberikan nuansa yang positif dan bertindak arif dalam menyikapi kekaburan norma.
Berdasarkan analisis terhadap penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam menangani kasus pemutusan hubungan kerja akibat pengunduran diri, dengan fokus pada peran mediator dan pengadilan hubungan industrial. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif antara regulasi perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengundurkan diri di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem ketenagakerjaan yang lebih maju, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Ketiga, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk menggali pengalaman dan persepsi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pengunduran diri, guna memahami dampak psikologis dan sosial yang mereka hadapi, serta mengidentifikasi kebutuhan dukungan yang mereka perlukan. Dengan menggabungkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan bagi pekerja yang mengundurkan diri, serta meningkatkan kualitas hubungan industrial di Indonesia.
| File size | 201.04 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
RCF INDONESIARCF INDONESIA Pencarian literatur dilakukan melalui basis data Scopus dengan kata kunci “integration of strategic HRM functions, “value-oriented performance management,Pencarian literatur dilakukan melalui basis data Scopus dengan kata kunci “integration of strategic HRM functions, “value-oriented performance management,
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Berdasarkan analisis terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung, penulis menyimpulkan bahwa hakim perlu mempertimbangkan prinsipBerdasarkan analisis terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung, penulis menyimpulkan bahwa hakim perlu mempertimbangkan prinsip
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Kepala desa Donggala banyak melakukan ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan dalam memberhentikan aparat desanya, seperti ketentuan terkaitKepala desa Donggala banyak melakukan ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan dalam memberhentikan aparat desanya, seperti ketentuan terkait
UMELMANDIRIUMELMANDIRI 07/2018, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan peraturan yang dapat mengakomodir perlindungan konsumen. Peraturan POJK mengatur mitigasi risiko,07/2018, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan peraturan yang dapat mengakomodir perlindungan konsumen. Peraturan POJK mengatur mitigasi risiko,
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Hal mana disebabkan karena fokus penelitian berkaitan dengan kajian terhadap aspek-aspek hukum dalam dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan denganHal mana disebabkan karena fokus penelitian berkaitan dengan kajian terhadap aspek-aspek hukum dalam dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
DINASTIREVDINASTIREV Budaya perusahaan China, yang sering kali menekankan hierarki dan loyalitas, dapat memengaruhi penerapan perlindungan hak-hak pekerja. Sebagai contoh,Budaya perusahaan China, yang sering kali menekankan hierarki dan loyalitas, dapat memengaruhi penerapan perlindungan hak-hak pekerja. Sebagai contoh,
IBRAHIMYIBRAHIMY Pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi perubahan signifikan dalam struktur hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait hak atasPasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi perubahan signifikan dalam struktur hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait hak atas
POLTEKKESTASIKMALAYAPOLTEKKESTASIKMALAYA Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah mengenalkan cara pemasaran produk masker pegagan pada masyarakat Desa Pagersari. Metode dari program pengabdianTujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah mengenalkan cara pemasaran produk masker pegagan pada masyarakat Desa Pagersari. Metode dari program pengabdian
Useful /
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum, praktik pembatalan putusan arbitrase nasional, serta dampaknya terhadap kepercayaan pelakuPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum, praktik pembatalan putusan arbitrase nasional, serta dampaknya terhadap kepercayaan pelaku
STIKMKSSTIKMKS Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat kondisi kunjungan pasien yang setiap bulan tidak stabil dan banyaknya keluhan dari pasien seputarHasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat kondisi kunjungan pasien yang setiap bulan tidak stabil dan banyaknya keluhan dari pasien seputar
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Perselisihan yang dapat diselesaikan meliputi Perselisihan Hak, Kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja, dan Antar Serikat Pekerja. Pengadilan Hubungan IndustrialPerselisihan yang dapat diselesaikan meliputi Perselisihan Hak, Kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja, dan Antar Serikat Pekerja. Pengadilan Hubungan Industrial
UNIDAUNIDA Tujuan penelitian adalah menganalisis perlakuan pengaruh tepung biji pepaya terhadap infertilitas gonad dan mendapatkan dosis terbaik agar meningkatkanTujuan penelitian adalah menganalisis perlakuan pengaruh tepung biji pepaya terhadap infertilitas gonad dan mendapatkan dosis terbaik agar meningkatkan