Publisher

UVAYABJMUVAYABJM

Journal Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-BudayaPahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Abstract

Sistem hukum pidana di Indonesia, yang diatur dalam KUHAP, bertujuan untuk menciptakan proses hukum yang adil dan menghargai hak asasi manusia. Salah satu hak penting dalam KUHAP adalah hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi pengacara, seperti yang tertulis dalam Pasal 56. Namun, sering kali terjadi putusan pengadilan dijatuhkan tanpa adanya pendampingan hukum ini. Penelitian ini ingin melihat bagaimana Pasal 56 KUHAP ini diterapkan di kepolisian dan kejaksaan, serta apa akibat hukumnya jika putusan pengadilan diberikan tanpa pendampingan pengacara. Kami menggunakan metode penelitian hukum yang fokus pada analisis peraturan, putusan pengadilan, dan teori-teori hukum. Hasilnya, penerapan Pasal 56 KUHAP masih banyak kendala. Masih banyak orang yang tidak tahu haknya, ketersediaan pengacara yang terbatas, aparat penegak hukum yang kurang peduli, dan anggaran negara yang minim untuk bantuan hukum. Putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa pendampingan pengacara, terutama untuk kasus yang wajib didampingi, bisa dianggap cacat hukum dan berpotensi batal. Ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan dalam proses, dan hak asasi manusia. Dampak dari tidak adanya pendampingan hukum ini sangat serius. Selain melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa, juga bisa menyebabkan kesalahan dalam penjatuhan hukuman. Hal ini merusak integritas sistem peradilan secara keseluruhan dan menciptakan ketidakadilan karena tidak semua orang punya akses yang sama terhadap bantuan hukum. Langkah perbaikan yang disarankan adalah sosialisasi yang lebih gencar, memperkuat lembaga bantuan hukum, meningkatkan profesionalisme aparat, pengawasan rutin, dan memanfaatkan teknologi. Penting juga untuk mengubah cara pandang aparat penegak hukum dan memastikan negara mengalokasikan anggaran yang cukup untuk bantuan hukum.

Conclusion

Penerapan Pasal 56 KUHAP dalam praktik penegakan hukum masih lemah dan tidak konsisten, dengan banyak pemeriksaan di kepolisian dan kejaksaan yang dilakukan tanpa pendampingan hukum meskipun diwajibkan.Putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa pendampingan penasihat hukum berdampak pada cacat hukum secara formil dan materiil, serta dapat dibatalkan melalui upaya hukum.Ketidakhadiran penasihat hukum juga melanggar hak asasi terdakwa, melemahkan legitimasi peradilan, dan menciptakan ketimpangan keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Future Research

Pertama, perlu penelitian tentang bagaimana sistem digital dapat digunakan untuk menyediakan pendampingan hukum jarak jauh secara real-time selama pemeriksaan di kepolisian, terutama di daerah terpencil yang minim akses ke pengacara. Kedua, perlu dikaji efektivitas pelatihan wajib berbasis hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum dengan pendekatan simulasi situasi nyata untuk melihat pengaruhnya terhadap kepatuhan terhadap Pasal 56 KUHAP. Ketiga, perlu dikembangkan model penelitian untuk mengevaluasi sistem deteksi dini pelanggaran hak pendampingan hukum dalam berkas perkara yang sedang diproses, yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi peradilan untuk mencegah putusan yang cacat hukum sejak awal. Penelitian-penelitian ini penting untuk memperkuat jaminan proses peradilan yang adil, memperbaiki kualitas penegakan hukum, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan pendekatan teknologi dan pelatihan yang terukur, diharapkan pelaksanaan hak konstitusional terdakwa dapat lebih efektif dan konsisten di seluruh tingkatan proses hukum. Penelitian lanjutan juga harus mengukur dampak struktural dari ketidakpatuhan terhadap Pasal 56 terhadap kepercayaan publik, serta merancang intervensi kelembagaan untuk memperbaiki koordinasi antar instansi hukum. Sistem bantuan hukum yang lebih responsif dan terukur akan membantu menutup kesenjangan akses, terutama bagi kelompok rentan yang paling terdampak.

Metadata

File size	240.46 KB
Pages	9
DMCA	Report