UVAYABJMUVAYABJM
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-BudayaPahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-BudayaPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah norma penyelenggaraan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam undang-undang Pilkada telah sesuai dengan prinsip keadilan pemilu serta untuk merumuskan kontruksi norma yang lebih efektif dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh ASN selama proses pemilihan kepala daerah. Penelitian ini berfokus pada pertanyaan utama, yaitu apakah regulasi yang ada sudah menjamin pelaksanaan netralitas ASN secara adil dan bagaimana rekonstruksi hukum dapat mengintegrasikan peran berbagai lembaga pengawas untuk mencapai efektivitas penegakan norma. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, melalui analisis komprehensif terhadap data sekunder yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, serta dokumen kebijakan yang relevan. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa meskipun telah diterapkan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dan pedoman terkait seperti SKB Nomor 2 Tahun 2022, masih terdapat kekaburan dalam implementasinya serta koordinasi antar lembaga pengawas kurang optimal, sehingga pelanggaran netralitas ASN belum dapat diminimalisir secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi hukum untuk menciptakan mekanisme penegakan yang terintegrasi dan sanksi yang lebih tegas guna menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada.
Norma penyelenggaraan netralitas ASN dalam undang-undang Pilkada masih menghadapi tantangan dalam prinsip keadilan pemilu.Meskipun aturan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.Pada Pasal 70 dan 71, masih terdapat kekaburan dalam penerapan norma tersebut sehingga pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN belum efektif.Kontruksi norma penyelenggaraan netralitas ASN perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam Pilkada.Rekonstruksi hukum diperlukan untuk menciptakan mekanisme penegakan hukum yang lebih terintegrasi, sehingga berbagai lembaga terkait dapat berkolaborasi dalam pengawasan netralitas ASN secara lebih optimal.
Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN, diperlukan optimalisasi koordinasi antara lembaga pengawas pemilu dan instansi terkait. Sinergi antara Bawaslu, KPU, dan instansi pemerintahan lainnya dapat memastikan penanganan pelanggaran netralitas ASN berjalan secara efektif dengan adanya mekanisme yang jelas dan konsisten. Selain itu, perluasan wewenang kolaboratif dan kerangka sanksi yang proporsional, cepat, dan transparan dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa kampanye. Rekonstruksi norma netralitas ASN juga harus mencakup pembaruan definisi dan peningkatan pemahaman ASN dan publik tentang apa yang dianggap sebagai pelanggaran netralitas.
| File size | 231.13 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
UPI YAIUPI YAI Film ini menunjukkan bagaimana beban ganda ini menciptakan tekanan emosional dan finansial yang signifikan dan sangat relevan dengan realitas banyaknyaFilm ini menunjukkan bagaimana beban ganda ini menciptakan tekanan emosional dan finansial yang signifikan dan sangat relevan dengan realitas banyaknya
UINSIUINSI THE NEED TO RE-READ WOMENS STATUS IN THE ISLAMIC RELIGIOUS TEXTS. Pemahaman sensitif gender terhadap teks-teks agama Islam ini perlu disosialisasikan untukTHE NEED TO RE-READ WOMENS STATUS IN THE ISLAMIC RELIGIOUS TEXTS. Pemahaman sensitif gender terhadap teks-teks agama Islam ini perlu disosialisasikan untuk
ASSALAMASSALAM Di antara ketiga faktor tersebut, aspek akademik memberikan pengaruh paling besar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa motivasi mahasiswa dalam pendidikanDi antara ketiga faktor tersebut, aspek akademik memberikan pengaruh paling besar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa motivasi mahasiswa dalam pendidikan
STIEBALIKPAPANSTIEBALIKPAPAN Variabel kompensasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap thitung (3,013) > ttabel (2,00030) dan nilai signifikansi (0,004) < 0,05.Variabel kompensasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap thitung (3,013) > ttabel (2,00030) dan nilai signifikansi (0,004) < 0,05.
UNIVERSITASPUTRABANGSAUNIVERSITASPUTRABANGSA Jumlah kuesioner yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 334 responden. Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan pendekatan structural equationJumlah kuesioner yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 334 responden. Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan pendekatan structural equation
PROVISIPROVISI Berdasarkan hasil penelitian, tata letak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di Swalayan Berkah Mandiri Mojo Kediri. Harga juga memilikiBerdasarkan hasil penelitian, tata letak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di Swalayan Berkah Mandiri Mojo Kediri. Harga juga memiliki
IAINPTKIAINPTK Kewajiban memberi nafkah tetap menjadi tanggung jawab laki-laki sesuai kodrat penciptaannya, sehingga pembagian waris 2. Alternatif yang dapat diterapkanKewajiban memberi nafkah tetap menjadi tanggung jawab laki-laki sesuai kodrat penciptaannya, sehingga pembagian waris 2. Alternatif yang dapat diterapkan
UNUDUNUD Pelaku pengeboman di Bali tahun 2002 dan 2005 dilakukan oleh orang-orang yang terpapar radikalisme, dan tindakannya tidak saja membunuh orang-orang takPelaku pengeboman di Bali tahun 2002 dan 2005 dilakukan oleh orang-orang yang terpapar radikalisme, dan tindakannya tidak saja membunuh orang-orang tak
Useful /
UVAYABJMUVAYABJM Temuan ini menegaskan pentingnya dukungan emosional dan sosial dalam membantu perempuan dewasa muda menghadapi proses berduka dan mencegah dampak psikologisTemuan ini menegaskan pentingnya dukungan emosional dan sosial dalam membantu perempuan dewasa muda menghadapi proses berduka dan mencegah dampak psikologis
UVAYABJMUVAYABJM Artikel ini bertujuan untuk menyusun ulang pendekatan studi kelayakan bisnis dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariah, khususnya nilai-nilai maqashidArtikel ini bertujuan untuk menyusun ulang pendekatan studi kelayakan bisnis dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariah, khususnya nilai-nilai maqashid
USMUSM Penelitian menemukan pola penyalahgunaan hukum ITE oleh pemerintah, pebisnis, dan polisi untuk membatasi kebebasan sipil, sejalan dengan konsep hegemoniPenelitian menemukan pola penyalahgunaan hukum ITE oleh pemerintah, pebisnis, dan polisi untuk membatasi kebebasan sipil, sejalan dengan konsep hegemoni
AFEBIAFEBI Analisis ANOVA dilakukan berdasarkan tipe pembeli pada masing-masing jenis ritel. Tidak ditemukan bukti signifikan bahwa respons strategis yang dikembangkanAnalisis ANOVA dilakukan berdasarkan tipe pembeli pada masing-masing jenis ritel. Tidak ditemukan bukti signifikan bahwa respons strategis yang dikembangkan