UNIRAYAUNIRAYA

JURNAL PANAH KEADILANJURNAL PANAH KEADILAN

Perlindungan saksi ini dibentuk untuk memberikan rasa aman terhadap setiap saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Peran saksi pada peradilan pidana di Indonesia dan hambatan dalam perlindungan hukum terhadap saksi peradilan pidana di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk menemukan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier sebagai sumber data. Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Peran saksi pada peradilan pidana di Indonesia pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum ini juga lembaga perlindungan saksi yang terbentuk sejak tahun 2006 pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 belum memiliki kekuatan yang penuh dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi. Kerjasama lembaga perlindungan saksi dan korban dengan lembaga terkait lainnya terutama pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai penyidik belum terjalin dengan baik sehingga perlindungan saksi belum terlaksana secara komprehensif.

Peran saksi dalam peradilan pidana di Indonesia sangat penting karena keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam setiap perkara pidana.Namun, perlindungan hukum bagi saksi mengalami hambatan karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban belum memiliki kekuatan penuh sejak dibentuk pada tahun 2006.Selain itu, kerja sama antara LPSK dengan kepolisian dan kejaksaan masih belum komprehensif sehingga pelaksanaan perlindungan saksi belum optimal.

Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas mekanisme perlindungan sementara bagi saksi dalam kondisi darurat, termasuk aspek relokasi dan penggantian identitas, untuk menilai sejauh mana LPSK mampu memberikan perlindungan cepat dan aman. Kedua, perlu dikaji lebih dalam mengenai model kerja sama antara LPSK dengan perguruan tinggi di daerah dalam rangka sosialisasi dan pendampingan hukum bagi saksi, mengingat keterbatasan jangkauan lembaga yang berbasis di Jakarta. Ketiga, perlu dilakukan studi tentang tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan perlindungan saksi di tingkat lokal, serta bagaimana sosialisasi hukum bisa ditingkatkan melalui media dan lembaga lokal agar masyarakat lebih berani menjadi saksi dalam proses peradilan pidana.

  1. PERANAN POLRI DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN PADA PROSES PERKARA PIDANA | Jurnal Suara... jurnal.umk.ac.id/index.php/SK/article/view/3083PERANAN POLRI DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN PADA PROSES PERKARA PIDANA Jurnal Suara jurnal umk ac index php SK article view 3083
  2. PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA | Jurnal Independent. peranan... jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/50PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA Jurnal Independent peranan jurnalhukum unisla ac index php independent article view 50
Read online
File size436.49 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

JURIS Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Menyelesaikan Perselisihan Pekerja 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial dapat dilakukan setelah upaya non-litigasiHasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial dapat dilakukan setelah upaya non-litigasi

JURIS Pelaksanaan Dan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Kios Antara Pedagang Pasar Dengan Perusahaan Daerah Unit Kantor Pasar Cinde 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian, dan jika tidak berhasil, melalui jalur hukum litigasi di PengadilanPenyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian, dan jika tidak berhasil, melalui jalur hukum litigasi di Pengadilan

JURIS Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Pemberian perlindungan hukum bagi anak luar kawin berdasarkan hukum Islam sepeninggal orang tuanya di masa yang akan datang dilakukan melalui pembuatanPemberian perlindungan hukum bagi anak luar kawin berdasarkan hukum Islam sepeninggal orang tuanya di masa yang akan datang dilakukan melalui pembuatan

JURIS Penerapan Asas Itikad Baik Pada Pengalihan Hak Atas Tanah Terhadap Harta Debitor Pailit 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Pada jaman sekarang ini jarang menemukan seorang pengusaha yang tidak menggunakan fasilitas utang (pinjaman atau kredit) dalam bentuk utang jangka pendek.Pada jaman sekarang ini jarang menemukan seorang pengusaha yang tidak menggunakan fasilitas utang (pinjaman atau kredit) dalam bentuk utang jangka pendek.

JURIS Perlindungan Konsumen Bagi Pemberi Pinjaman Fintech Peer To Peer Lending 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Peraturan POJK mengatur mitigasi risiko, namun diperlukan amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengakomodir aspek pemberi pinjaman.Peraturan POJK mengatur mitigasi risiko, namun diperlukan amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengakomodir aspek pemberi pinjaman.

JURIS Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Dan Hambatan Perkara Tindak Pidana Dalam Kuh Pidana 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Salah satu bentuk pembaruan yang ada adalah pengaturan tentang hukum Pidana dalam pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelahSalah satu bentuk pembaruan yang ada adalah pengaturan tentang hukum Pidana dalam pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah

JURIS Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan di Indonesia 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Dilihat dari jenis, variasi dan modus yang dilakukan oleh pelaku untuk menyamarkan dan atau menyembunyikan uang kotor hasil tindak pidana, maka TindakDilihat dari jenis, variasi dan modus yang dilakukan oleh pelaku untuk menyamarkan dan atau menyembunyikan uang kotor hasil tindak pidana, maka Tindak

JURIS Aspek Hukum Penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dalam Bisnis Perbankan di Indonesia 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Hal mana disebabkan karena fokus penelitian berkaitan dengan kajian terhadap aspek-aspek hukum dalam dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan denganHal mana disebabkan karena fokus penelitian berkaitan dengan kajian terhadap aspek-aspek hukum dalam dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

Useful /

JURIS Analisis Fundamental Terhadap Saham Saham Sektor Pertambangan yang Termasuk di dalam Indeks LQ 45 di PT Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 2013 2026More at 2026

UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Hasil analisis fundamental dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk adalah alternatif pilihan investasi terbaikHasil analisis fundamental dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk adalah alternatif pilihan investasi terbaik

JURIS Faktor Faktor Yang Menentukan Wisatawan Berkunjung Ke Taman Nasional Komodo Di Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur 2026More at 2026

UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Faktor alam dan harga paket wisata merupakan faktor dominan yang paling berpengaruh dalam keputusan wisatawan untuk mengunjungi Taman Nasional Komodo.Faktor alam dan harga paket wisata merupakan faktor dominan yang paling berpengaruh dalam keputusan wisatawan untuk mengunjungi Taman Nasional Komodo.

JURIS Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan Kepuasan Pasien Peserta BPJS di Puskesmas Palakka Kabupaten Barru 2026More at 2026

STIKMKSSTIKMKS Hasil uji chi‑square menunjukkan tidak ada hubungan antara kehandalan dengan kepuasan pasien (p=0,716>0,05), ada hubungan antara daya tanggap denganHasil uji chi‑square menunjukkan tidak ada hubungan antara kehandalan dengan kepuasan pasien (p=0,716>0,05), ada hubungan antara daya tanggap dengan

JURIS Mini Break Intervention in Preventing Asthenopia among Drawing Workers using Standard and Widescreen Size VDT at Construction Company in Jakarta 2026More at 2026

UKRIDAUKRIDA Intervensi mini break menghasilkan kekuatan konvergensi yang berbeda antara dua kelompok pekerja, namun hal tersebut tidak dipengaruhi oleh ukuran VDT.Intervensi mini break menghasilkan kekuatan konvergensi yang berbeda antara dua kelompok pekerja, namun hal tersebut tidak dipengaruhi oleh ukuran VDT.

ads-block-test