PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA
Jurnal Indonesia Sosial TeknologiJurnal Indonesia Sosial TeknologiKajian ini dilaksanakan agar bisa mencari tahu upaya pembuktian atas beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi. Kajian ini tergolong sebagai kajian hukum normatif. Dilakukan menggunakan pendekatan undang-undang, serta terkumpul konseptual. Bahan hukum primer berwujud undang-undang mempergunakan prosedur inventarisasi maupun kategorisasi. Bahan hukum yang didapat setelah dihimpun dan disusun, kemudian dianalisa serta diidentifikasi dengan mempergunakan teknik analisis preskriptif melalui metode sistematisasi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dan memberikan saran sesuai dengan permasalahannya. Dalam pembuktian terbalik, yang wajib melakukan pembuktian ialah terdakwa. Sesudah terdakwa mendapatkan perintah dari hakim selama memeriksa persidangan pengadilan. Walau Perundang-Undangan No. 8 Tahun 2010 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa memperjelas perihal waktu terbaik untuk terdakwa membuktikan hartanya, tetapi bila mencermati sistematika pengadilan, maka saat pemeriksaan atau mendengar keterangan terdakwa itulah saat yang tepat untuk melakukan proses pembuktian. Tahap membuktikan tindakan yang dilaksanakan terdakwa memiliki tujuan guna menjelaskan asal muasal harta kekayaan, diikuti oleh bukti yang memperjelas waktu, asal, dan upaya mendapatkan harta kekayaan.
Penulis menilai bahwa upaya pembuktian beban terbalik dalam tindak pidana korupsi berfokus pada terdakwa sebagai pihak yang harus membuktikan, dengan perintah hakim menjadi momen penting untuk melakukan pembuktian.Keberhasilan pembuktian tergantung pada kemampuan terdakwa menunjukkan bahwa harta yang dimilikinya bersumber halal.Bila terdakwa tidak dapat membuktikan sumber harta yang sah, penuntut umum dapat memperkuat alat bukti untuk menyatakan terdakwa bersalah.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana hakim di berbagai pengadilan Indonesia menerapkan prinsip pembuktian terbalik dalam kasus korupsi, dengan menganalisis putusan-putusan terdahulu serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tersebut. Selain itu, studi komparatif dapat dilakukan untuk menilai efektivitas ketentuan beban pembuktian terbalik dalam undang‑undang anti‑korupsi di negara‑negara ASEAN, sehingga dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi di Indonesia. Selanjutnya, diperlukan pengembangan pedoman prosedural yang jelas mengenai waktu tepat pelaksanaan pembuktian terbalik selama persidangan, termasuk pemanfaatan bukti digital, agar proses pembuktian menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
| File size | 431.74 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
APTIIAPTII Proses verifikasi dan validasi data permohonan pertanahan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya selama ini masih dilakukan secara manual, yangProses verifikasi dan validasi data permohonan pertanahan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya selama ini masih dilakukan secara manual, yang
DINASTIREVDINASTIREV Penulisan artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum atas hak keperdataan bagi orang di bawah pengampuan dengan mengambil studi kasus pada putusanPenulisan artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum atas hak keperdataan bagi orang di bawah pengampuan dengan mengambil studi kasus pada putusan
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Dengan demikian, ketiadaan kepastian hukum dan mekanisme sanksi yang memadai pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyebabkan kerentanan sistem akuntabilitasDengan demikian, ketiadaan kepastian hukum dan mekanisme sanksi yang memadai pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyebabkan kerentanan sistem akuntabilitas
NEOLECTURANEOLECTURA Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka dilakukan sebelum adanya audit resmi kerugian negara, yang seharusnya menjadi salah satu alat buktiHasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka dilakukan sebelum adanya audit resmi kerugian negara, yang seharusnya menjadi salah satu alat bukti
STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan RekonstruksiTujuan: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
NEWINERANEWINERA Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah inisiatif nasional yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan tujuanPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah inisiatif nasional yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan tujuan
IAIN GORONTALOIAIN GORONTALO Tugas panitera serta panitera pengganti sangat berat, melibatkan pembuatan berita acara sidang, penetapan putusan, dan pelaksanaan eksekusi, sehingga keahlianTugas panitera serta panitera pengganti sangat berat, melibatkan pembuatan berita acara sidang, penetapan putusan, dan pelaksanaan eksekusi, sehingga keahlian
UADUAD Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatanPenelitian ini merupakan penelitian doctrinal yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan
Useful /
MKRIMKRI Pergeseran yang terjadi berimplikasi pada hadirnya produk legislasi pemilu yang cenderung lebih liberal, di mana pembatasan hak pilih hanya boleh dilakukanPergeseran yang terjadi berimplikasi pada hadirnya produk legislasi pemilu yang cenderung lebih liberal, di mana pembatasan hak pilih hanya boleh dilakukan
APTIIAPTII Dengan adanya sistem ini, proses administrasi akademik di SMA Negeri 2 Kodi Utara menjadi lebih terorganisir, efisien, dan transparan. Penelitian ini berhasilDengan adanya sistem ini, proses administrasi akademik di SMA Negeri 2 Kodi Utara menjadi lebih terorganisir, efisien, dan transparan. Penelitian ini berhasil
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA 12 Tahun 2018, termasuk mekanisme verifikasi tatap muka atau melalui perangkat lunak dan perangkat keras. Perbankan konvensional mengimplementasikan prinsip12 Tahun 2018, termasuk mekanisme verifikasi tatap muka atau melalui perangkat lunak dan perangkat keras. Perbankan konvensional mengimplementasikan prinsip
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Hampir setengah dari jumlah responden menyatakan bahwa mereka akan berpikir dua kali untuk menerima vaksinasi COVID-19 setelah melihat simulasi pemberianHampir setengah dari jumlah responden menyatakan bahwa mereka akan berpikir dua kali untuk menerima vaksinasi COVID-19 setelah melihat simulasi pemberian