DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah kompleks yang menimbulkan dampak luas terhadap individu, masyarakat, dan negara. Dalam sistem hukum Indonesia, penyalahguna narkotika tidak selalu dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban yang memerlukan penanganan medis dan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, implementasi ketentuan ini dalam praktik peradilan sering menimbulkan persoalan, karena adanya perbedaan penafsiran hukum mengenai kedudukan penyalahguna narkotika sebagai tersangka atau terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penemuan hukum (rechtvinding) dalam proses pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika, serta mengidentifikasi peran aparat penegak hukum khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menentukan bentuk penanganan yang tepat.
TAT berfungsi sebagai mekanisme utama untuk menentukan kelayakan rehabilitasi bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, serta membedakan kasus yang memerlukan proses pidana.Namun, kelemahan regulasi saat ini, seperti kurangnya kewenangan TAT dan tidak adanya sanksi bagi rekomendasi yang diabaikan, menyebabkan inkonsistensi penegakan hukum dan pelanggaran hak asasi.Oleh karena itu, diperlukan penguatan TAT melalui pengaturan dalam Undang-Undang Narkotika guna memastikan standar nasional, kepastian hukum, dan perlindungan hak korban.
Penelitian selanjutnya dapat menginvestigasi sejauh mana pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) di berbagai provinsi menghasilkan keputusan rehabilitasi yang konsisten dan adil, dengan menggunakan pendekatan survei kuantitatif serta wawancara mendalam terhadap aparat penegak hukum dan pecandu. Selain itu, diperlukan pengembangan alat asesmen medis‑sosial standar yang berbasis bukti ilmiah, sehingga proses penilaian dapat diukur secara objektif; studi ini dapat memakai metodologi desain eksperimental pada sampel lembaga rehabilitasi yang berbeda. Selanjutnya, peneliti dapat mengkaji dampak penerapan sanksi hukum terhadap rekomendasi TAT yang diabaikan terhadap tingkat residivisme serta perlindungan hak asasi manusia, menggunakan data longitudinal dan analisis statistik multivariat. Ketiga rancangan penelitian tersebut akan melengkapi temuan saat ini, memperkuat landasan regulasi, dan memberikan pedoman praktis bagi pembuat kebijakan. Dengan demikian, hasilnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program rehabilitasi, menurunkan beban lembaga pemasyarakatan, dan memastikan keadilan bagi korban penyalahgunaan narkotika.
| File size | 376.13 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Pilar kedua adalah pembenahan fundamental tata kelola internal BUMN energi, yang mencakup penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara ketat, depolitisasiPilar kedua adalah pembenahan fundamental tata kelola internal BUMN energi, yang mencakup penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara ketat, depolitisasi
DAARULHUDADAARULHUDA Dampak ini juga dapat merusak kualitas layanan publik dan infrastruktur, serta mengancam stabilitas dan keamanan negara. Unsur-unsurnya meliputi melawanDampak ini juga dapat merusak kualitas layanan publik dan infrastruktur, serta mengancam stabilitas dan keamanan negara. Unsur-unsurnya meliputi melawan
DAARULHUDADAARULHUDA Perdagangan berbasis elektronik (e-commerce) memberi peluang yang sangat luas bagi konsumen di Indonesia untuk membeli produk dari pelaku usaha yang beradaPerdagangan berbasis elektronik (e-commerce) memberi peluang yang sangat luas bagi konsumen di Indonesia untuk membeli produk dari pelaku usaha yang berada
DAARULHUDADAARULHUDA Dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan pencemaran limbah minyak di laut terdapat 3 langkah penting yang di atur yakni upaya pencegahan/mitigasi,Dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan pencemaran limbah minyak di laut terdapat 3 langkah penting yang di atur yakni upaya pencegahan/mitigasi,
DAARULHUDADAARULHUDA Posisi strategis tersebut menuntut PNS memiliki integritas, profesionalisme, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, fenomena keterlibatanPosisi strategis tersebut menuntut PNS memiliki integritas, profesionalisme, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, fenomena keterlibatan
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian regulasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pada prinsip asas non-diskriminatif dalam praktik penangananPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian regulasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pada prinsip asas non-diskriminatif dalam praktik penanganan
DAARULHUDADAARULHUDA Untuk meningkatkan perlindungan bagi UMKM dan konsumen, sangat penting untuk memperkuat KPPU dan memastikan kebijakan lintas sektor dikoordinasikan lebihUntuk meningkatkan perlindungan bagi UMKM dan konsumen, sangat penting untuk memperkuat KPPU dan memastikan kebijakan lintas sektor dikoordinasikan lebih
STMIKPLKSTMIKPLK Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang nyata di kalangan peserta tentang hak-hak korban, alur pelaporan, dan tanggung jawab lembagaHasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang nyata di kalangan peserta tentang hak-hak korban, alur pelaporan, dan tanggung jawab lembaga
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Kebijakan larangan ekspor ini dianggap melanggar prinsip fundamental Pasal XI:1 GATT tentang pelarangan mutlak terhadap pembatasan kuantitatif. PenelitianKebijakan larangan ekspor ini dianggap melanggar prinsip fundamental Pasal XI:1 GATT tentang pelarangan mutlak terhadap pembatasan kuantitatif. Penelitian
UNSRATUNSRAT Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan hotel berbintang di Sulawesi Utara. Sampel penelitian diambil dengan teknik Convenience sampling.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan hotel berbintang di Sulawesi Utara. Sampel penelitian diambil dengan teknik Convenience sampling.
STMIKPLKSTMIKPLK Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman keamanan digital sebesar 45% dari pre-test ke post-test. Sebanyak 86,6% peserta berhasil membuat kataHasil pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman keamanan digital sebesar 45% dari pre-test ke post-test. Sebanyak 86,6% peserta berhasil membuat kata
FTUNCENFTUNCEN Gedung MA Madrasatul Quran Desa Nanggungan dijadikan objek penelitian untuk memperhitungkan plat lantai, balok dan kolom, dengan mengacu pada SNI 2847Gedung MA Madrasatul Quran Desa Nanggungan dijadikan objek penelitian untuk memperhitungkan plat lantai, balok dan kolom, dengan mengacu pada SNI 2847