POLTEKES OSPOLTEKES OS
Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)Anak Pelaku Pembunuhan sebagai bagian dari anak berhadapan dengan hukum (ABH) memiliki hak anak yang sama dengan anak lainnya ketika menjalani masa pidana untuk rehabilitasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perlindungan hak anak di LPKA Kelas II Bandung melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus penelitian mencakup hak atas pelayanan dan perawatan kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan pelayanan sosial. Informan terdiri dari dua anak binaan dan empat petugas LPKA. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa LPKA telah berupaya memenuhi hak-hak anak sesuai peraturan, namun masih menghadapi kendala, terutama pada layanan sosial khususnya untuk layanan psikososial dalam mengatasi trauma yang masih dirasakan oleh anak pelaku pembunuhan. Hasil penelitian ini merekomendasikan untuk merekomendasikan penguatan petugas/pendamping khususnya wali anak untuk lebih memberikan pendampingan psikososial sebagai pemenuhan hak anak yang memerlukan perlindungan khusus.
Pemenuhan perlindungan hak anak pelaku pembunuhan telah dilakukan oleh LPKA kelas II Bandung untuk penahanan pidana anak, dan LPKA memberlakukan layanan untuk semua anak artinya sudah menerapkan prinsip non diskriminasi namun juga merespon kebutuhan individual anak.Pemenuhan perlindungan hak anak dilakukan melalui empat layanan yang merujuk pada Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak dan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan, yaitu layanan permekanan dan kesehatan, layanan pendidikan dan ketrampilan serta sosial untuk pendampingan psikososial dan bimbingan kepribadian.Namun pelaksanaan layanan masih belum optimal karena terbatasnya petugas, terutama untuk tugas wali anak yang melakukan pendampingan psiososial dan bimbingan kepribadian.
Penelitian lanjutan perlu mengkaji efektivitas program pendampingan psikososial untuk anak pelaku pembunuhan di LPKA, mengingat keterbatasan layanan yang masih ditemukan. Selain itu, diperlukan studi tentang peran komunitas dalam mendukung rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, terutama dalam mengurangi stigma sosial. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi dampak program pendidikan berbasis keterampilan terhadap pengurangan risiko rekidivisme anak pelaku tindak pidana berat.
| File size | 520.53 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UNHASUNHAS Meskipun orang tua Malaysia sering memandang sharenting sebagai ekspresi hak mereka, hal ini dapat secara tidak sengaja melanggar otonomi dan jejak digitalMeskipun orang tua Malaysia sering memandang sharenting sebagai ekspresi hak mereka, hal ini dapat secara tidak sengaja melanggar otonomi dan jejak digital
IAINPTKIAINPTK Selain peran lebe, pemahaman masyarakat yang memandang bahwa usia perkawinan adalah relatif, perempuan harus dilindungi, budaya kawin anak sebagai batuSelain peran lebe, pemahaman masyarakat yang memandang bahwa usia perkawinan adalah relatif, perempuan harus dilindungi, budaya kawin anak sebagai batu
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Dewasa ini banyak temuan kasus anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya karena hasil perzinahan. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, anak yangDewasa ini banyak temuan kasus anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya karena hasil perzinahan. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, anak yang
UNIGHAUNIGHA Sebelum Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Setelah adanya putusanSebelum Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Setelah adanya putusan
UJBUJB Legalitas status anak secara tidak langsung juga menjelaskan dan menegaskan adanya hubungan nasab secara sah kepada ayahnya yang berarti anak tersebutLegalitas status anak secara tidak langsung juga menjelaskan dan menegaskan adanya hubungan nasab secara sah kepada ayahnya yang berarti anak tersebut
UNSUNS Hal ini menghancurkan semua upaya untuk menghilangkan perkawinan anak. Sejauh ini, Pemerintah Indonesia juga menunjukkan ketidaksediaannya untuk mengamandemenHal ini menghancurkan semua upaya untuk menghilangkan perkawinan anak. Sejauh ini, Pemerintah Indonesia juga menunjukkan ketidaksediaannya untuk mengamandemen
PNJPNJ Hasil menunjukkan bahwa referrals marketing, community marketing, dan buzz marketing merupakan alat promosi yang efektif untuk meningkatkan minat mahasiswaHasil menunjukkan bahwa referrals marketing, community marketing, dan buzz marketing merupakan alat promosi yang efektif untuk meningkatkan minat mahasiswa
UINUIN Unsur Jarîmah Qadhaf dalam Penetapan Status Hukum Anak Luar Kawin. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menganggap sama antara anak yang lahirUnsur Jarîmah Qadhaf dalam Penetapan Status Hukum Anak Luar Kawin. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menganggap sama antara anak yang lahir
Useful /
UPI YAIUPI YAI Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis naratif terhadap film dan kondisi sosial nyata guru di Indonesia. Hasil penelitianMetode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis naratif terhadap film dan kondisi sosial nyata guru di Indonesia. Hasil penelitian
ANNPUBLISHERANNPUBLISHER Data dalam bentuk angka dikumpulkan melalui akses ke situs web Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikasi. TeknikData dalam bentuk angka dikumpulkan melalui akses ke situs web Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikasi. Teknik
UJBUJB Namun, banyak negara telah legalisir ganja untuk keperluan medis, sementara di Indonesia legalisasi ganja tidak dapat dilakukan karena dianggap sebagaiNamun, banyak negara telah legalisir ganja untuk keperluan medis, sementara di Indonesia legalisasi ganja tidak dapat dilakukan karena dianggap sebagai
UNSUNS Malaysia berpotensi memperkenalkan undang-undang baru mengenai perpajakan bagi usaha sosial. Namun, pertanyaan krusialnya adalah apakah undang-undang tersebutMalaysia berpotensi memperkenalkan undang-undang baru mengenai perpajakan bagi usaha sosial. Namun, pertanyaan krusialnya adalah apakah undang-undang tersebut