STIBASTIBA

BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum IslamBUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam

Penentuan wali nikah merupakan salah satu syarat sah pernikahan dalam hukum Islam, terutama bagi perempuan. Dalam kasus anak yang lahir di luar pernikahan, muncul persoalan karena tidak adanya hubungan nasab dengan ayah biologis, sehingga ia tidak dapat menjadi wali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penentuan wali nikah dalam hukum perkawinan Islam, serta mengkaji penetapan wali nikah bagi anak yang lahir di luar pernikahan sah menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi.

Penentuan wali nikah memiliki urgensi yang tinggi dalam hukum perkawinan Islam karena merupakan salah satu rukun sahnya pernikahan.Keberadaan wali nikah tidak hanya berfungsi sebagai formalitas, tetapi juga mencerminkan prinsip perlindungan terhadap perempuan, menjaga kehormatan keluarga, serta menjamin keabsahan akad nikah sesuai ketentuan syariat.Dalam fikih klasik, mayoritas ulama dari mazhab Syafii, Maliki, dan Hanbali menetapkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah tidak sah, yang menunjukkan bahwa posisi wali adalah unsur yang bersifat prinsipil dalam struktur hukum perkawinan Islam.

Bagaimana efektivitas pelaksanaan penunjukan wali hakim bagi anak luar nikah di berbagai kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia, terutama dalam hal kecepatan, kepastian dokumen, dan kepuasan pihak yang terlibat? Apakah terdapat perbedaan signifikan antara provinsi dengan mayoritas mazhab Syafii dan provinsi dengan mazhab lain dalam penerapan KHI terkait penetapan wali nikah bagi anak luar nikah, serta faktor‑faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut? Bagaimana dampak stigma sosial terhadap keputusan menikah anak luar nikah setelah penunjukan wali hakim, dan strategi apa yang paling efektif dalam mengurangi diskriminasi serta meningkatkan penerimaan masyarakat? Sejauh mana penggunaan teknologi DNA dalam proses itsbat nasab mempengaruhi keputusan hukum perwalian dan hak‑hak anak luar nikah, serta apa implikasi kebijakan yang diperlukan untuk menjamin keadilan prosedural? Apakah integrasi prinsip maqāṣid al‑Syarīah dalam kebijakan penunjukan wali hakim dapat menghasilkan model regulasi yang lebih holistik, yang menyeimbangkan nilai‑nilai syariah dengan perlindungan hak anak dalam konteks hukum positif Indonesia?.

  1. KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH TRHADAP ANAK ZINA SETELAH BERLAKUNYA KOMPILASI HUKUM ISLAM... doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.7502KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH TRHADAP ANAK ZINA SETELAH BERLAKUNYA KOMPILASI HUKUM ISLAM doi 10 29103 jimfh v5i2 7502
  2. Relevansi Pengaturan Wali Pernikahan Bagi Anak Hasil Zina dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang... jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1619Relevansi Pengaturan Wali Pernikahan Bagi Anak Hasil Zina dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang jurnal fh unpad ac index php plr article view 1619
  3. Analisis Maslahah dalam Konsep Perwalian Pernikahan Anak Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam... doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1131Analisis Maslahah dalam Konsep Perwalian Pernikahan Anak Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam doi 10 58401 faqih v10i1 1131
Read online
File size448.39 KB
Pages19
DMCAReport

Related /

ads-block-test