STPNSTPN
BHUMI: Jurnal Agraria dan PertanahanBHUMI: Jurnal Agraria dan PertanahanBerbagai konflik agraria struktural tetap belum terselesaikan setelah implementasi reforma agraria oleh pemerintah. Perbedaan interpretasi reforma agraria menjadi pemicu konflik. Interpretasi pemerintah berbeda dengan interpretasi masyarakat yang menganggap reforma agraria adalah upaya sistematis untuk memberikan akses masyarakat terhadap tanah. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, menggabungkan perspektif sosiologis dan pendekatan studi kasus. Artikel ini mengandung beberapa temuan penting, salah satunya adalah legalisasi aset bukanlah reforma agraria. Legalisasi aset gagal mengatasi masalah ketimpangan kepemilikan tanah. Implementasi redistribusi tanah oleh pemerintah juga gagal mengatasi masalah ketimpangan kepemilikan tanah. Versi redistribusi tanah pemerintah tidak hanya gagal menyelesaikan masalah ketimpangan kepemilikan tanah, tetapi juga merebut tanah dari masyarakat marjinal. Hal yang sama juga terjadi pada perhutanan sosial. Perhutanan sosial meninggalkan konflik agraria dan lingkungan yang belum terselesaikan. Perbedaan dalam menginterpretasikan reforma agraria sebenarnya menyebabkan semua masalah ini. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan keadilan restoratif sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah. Sebagai model penyelesaian masalah yang melibatkan korban dan tersangka, model resolusi ini mencari perdamaian antara kedua belah pihak. Harapan kita agar tidak ada lagi konflik agraria berdarah, terutama yang berkaitan dengan reforma agraria di Indonesia.
Masalah hukum dalam artikel ini adalah kesenjangan antara fakta dan aturan.Aturan dan konsep reforma agraria yang sebenarnya menginginkan masyarakat mendapatkan manfaat terbesar dari tanah dan sumber daya agraria lainnya.Namun, pemerintah gagal menerapkan konsep ini secara efektif.Berbagai reforma agraria berdarah telah menyebabkan konflik agraria yang belum terselesaikan.Penulis mencoba menawarkan konsep keadilan restoratif agar konflik ini tidak berlanjut.Alih-alih konflik berdarah, penyelesaian konflik agraria harus mencari perdamaian antara masyarakat dan pemerintah.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang baru: . . 1. Mengkaji ulang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Peraturan ini sebelumnya menyatakan bahwa BPN adalah lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa atau konflik pertanahan di luar pengadilan. Penulis berpendapat bahwa aturan ini harus diganti dengan penjelasan yang disebutkan sebelumnya. Kepercayaan publik terhadap BPN terus menurun, terutama dalam proses penyelesaian konflik agraria. Sehingga Peraturan Menteri Agraria ini harus direvisi.. . 2. Memperkuat institusi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Badan Arbitrase Nasional Indonesia masih menghadapi undervaluasi. Masyarakat masih menganggap proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai penyelesaian sengketa sekunder dan jarang menggunakannya. Masyarakat semakin sering menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan kasus yang mereka alami. Kita harus memperkuat institusi BANI untuk menyelesaikan kasus reforma agraria melalui jalur di luar pengadilan. Tujuannya adalah untuk mengawasi proses penyelesaian konflik reforma agraria agar dapat diselesaikan secara efektif dan menegakkan rasa keadilan.. . 3. Memperkuat aturan dalam bentuk sanksi jika pelaksanaan keputusan arbitrase tidak dilakukan. Penyelesaian reforma agraria menandai akhir dari pola keadilan restoratif. Konflik terjadi pada pelaksanaannya. Oleh karena itu, pelaksanaan keputusan arbitrase memerlukan penguatan hukum dan politik. Bagian ini dapat digunakan oleh penulis berikutnya untuk merumuskan model sanksi yang sesuai untuk memperkuat pelaksanaan keputusan arbitrase. Penulis berikutnya dapat mempelajari lebih detail siapa yang dapat melaksanakan keputusan dan siapa yang mengawasi pelaksanaannya.
| File size | 381.29 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Metode yang digunakan berupa pendekatan yuridis-normatif dengan melakukan kajian terhadap doktrin hukum dan juga perbandingan pada kebijakan yang ada.Metode yang digunakan berupa pendekatan yuridis-normatif dengan melakukan kajian terhadap doktrin hukum dan juga perbandingan pada kebijakan yang ada.
UMMUMM Penelitian menyoroti peran kearifan lokal dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di wilayah yang akses ke lembaga formal terbatas. MetodePenelitian menyoroti peran kearifan lokal dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di wilayah yang akses ke lembaga formal terbatas. Metode
STPNSTPN However, some of the participating businesses have not experienced significant development. The constraints in the implementation of the agrarian reformHowever, some of the participating businesses have not experienced significant development. The constraints in the implementation of the agrarian reform
STKIP JBSTKIP JB Dengan demikian, guru sebaiknya meningkatkan kebugaran jasmani para siswa melalui latihan dan permainan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi fisikDengan demikian, guru sebaiknya meningkatkan kebugaran jasmani para siswa melalui latihan dan permainan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi fisik
PROVISIPROVISI Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengontrol data nasabah di Bank Muamalat, sehingga mempercepat proses pencatatan data nasabah. Penelitian ini berhasilHasil penelitian dapat digunakan untuk mengontrol data nasabah di Bank Muamalat, sehingga mempercepat proses pencatatan data nasabah. Penelitian ini berhasil
STKIP JBSTKIP JB Salah satu media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi adalah Powtoon, sebuah media presentasi yang dapat diputar berulang‑ulang untuk mahasiswa berkebutuhanSalah satu media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi adalah Powtoon, sebuah media presentasi yang dapat diputar berulang‑ulang untuk mahasiswa berkebutuhan
STKIP JBSTKIP JB Setelah proses analisis data tentang mantra bahasa Ende di Desa Uzuzozo Kabupaten Ende, disimpulkan bahwa mantra-mantra tersebut umumnya berbentuk syairSetelah proses analisis data tentang mantra bahasa Ende di Desa Uzuzozo Kabupaten Ende, disimpulkan bahwa mantra-mantra tersebut umumnya berbentuk syair
UBTUBT Untuk mewujudkan pemecahan permasalahan tersebut diperlukan suatu penataan dengan gerakan aksi nyata Bersih, Mandiri berbasis Revolusi Mental. ProgramUntuk mewujudkan pemecahan permasalahan tersebut diperlukan suatu penataan dengan gerakan aksi nyata Bersih, Mandiri berbasis Revolusi Mental. Program
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Namun, ketika Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang desa tradisional, desa tradisional Kuta menanggapi Pasal 3 ayat (6) tidak diterimaNamun, ketika Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang desa tradisional, desa tradisional Kuta menanggapi Pasal 3 ayat (6) tidak diterima
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Penyampaian layanan dalam institusi publik telah menjadi salah satu bidang manajemen yang paling penting. Hal ini sangat penting sehingga suatu institusiPenyampaian layanan dalam institusi publik telah menjadi salah satu bidang manajemen yang paling penting. Hal ini sangat penting sehingga suatu institusi
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Evaluasi konteks menunjukkan bahwa tujuan kurikulum sangat relevan dan selaras dengan tuntutan industri pengelasan (85%, Sangat Baik). Evaluasi input mengindikasikanEvaluasi konteks menunjukkan bahwa tujuan kurikulum sangat relevan dan selaras dengan tuntutan industri pengelasan (85%, Sangat Baik). Evaluasi input mengindikasikan
STPNSTPN Penelitian ini mengevaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman buah ular dengan mempertimbangkan faktor curah hujan, suhu, ketersediaan nutrisi, kepadatanPenelitian ini mengevaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman buah ular dengan mempertimbangkan faktor curah hujan, suhu, ketersediaan nutrisi, kepadatan