STPNSTPN
BHUMI: Jurnal Agraria dan PertanahanBHUMI: Jurnal Agraria dan PertanahanBerbagai konflik agraria struktural tetap belum terselesaikan setelah implementasi reforma agraria oleh pemerintah. Perbedaan interpretasi reforma agraria menjadi pemicu konflik. Interpretasi pemerintah berbeda dengan interpretasi masyarakat yang menganggap reforma agraria adalah upaya sistematis untuk memberikan akses masyarakat terhadap tanah. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, menggabungkan perspektif sosiologis dan pendekatan studi kasus. Artikel ini mengandung beberapa temuan penting, salah satunya adalah legalisasi aset bukanlah reforma agraria. Legalisasi aset gagal mengatasi masalah ketimpangan kepemilikan tanah. Implementasi redistribusi tanah oleh pemerintah juga gagal mengatasi masalah ketimpangan kepemilikan tanah. Versi redistribusi tanah pemerintah tidak hanya gagal menyelesaikan masalah ketimpangan kepemilikan tanah, tetapi juga merebut tanah dari masyarakat marjinal. Hal yang sama juga terjadi pada perhutanan sosial. Perhutanan sosial meninggalkan konflik agraria dan lingkungan yang belum terselesaikan. Perbedaan dalam menginterpretasikan reforma agraria sebenarnya menyebabkan semua masalah ini. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan keadilan restoratif sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah. Sebagai model penyelesaian masalah yang melibatkan korban dan tersangka, model resolusi ini mencari perdamaian antara kedua belah pihak. Harapan kita agar tidak ada lagi konflik agraria berdarah, terutama yang berkaitan dengan reforma agraria di Indonesia.
Masalah hukum dalam artikel ini adalah kesenjangan antara fakta dan aturan.Aturan dan konsep reforma agraria yang sebenarnya menginginkan masyarakat mendapatkan manfaat terbesar dari tanah dan sumber daya agraria lainnya.Namun, pemerintah gagal menerapkan konsep ini secara efektif.Berbagai reforma agraria berdarah telah menyebabkan konflik agraria yang belum terselesaikan.Penulis mencoba menawarkan konsep keadilan restoratif agar konflik ini tidak berlanjut.Alih-alih konflik berdarah, penyelesaian konflik agraria harus mencari perdamaian antara masyarakat dan pemerintah.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang baru: . . 1. Mengkaji ulang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Peraturan ini sebelumnya menyatakan bahwa BPN adalah lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa atau konflik pertanahan di luar pengadilan. Penulis berpendapat bahwa aturan ini harus diganti dengan penjelasan yang disebutkan sebelumnya. Kepercayaan publik terhadap BPN terus menurun, terutama dalam proses penyelesaian konflik agraria. Sehingga Peraturan Menteri Agraria ini harus direvisi.. . 2. Memperkuat institusi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Badan Arbitrase Nasional Indonesia masih menghadapi undervaluasi. Masyarakat masih menganggap proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai penyelesaian sengketa sekunder dan jarang menggunakannya. Masyarakat semakin sering menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan kasus yang mereka alami. Kita harus memperkuat institusi BANI untuk menyelesaikan kasus reforma agraria melalui jalur di luar pengadilan. Tujuannya adalah untuk mengawasi proses penyelesaian konflik reforma agraria agar dapat diselesaikan secara efektif dan menegakkan rasa keadilan.. . 3. Memperkuat aturan dalam bentuk sanksi jika pelaksanaan keputusan arbitrase tidak dilakukan. Penyelesaian reforma agraria menandai akhir dari pola keadilan restoratif. Konflik terjadi pada pelaksanaannya. Oleh karena itu, pelaksanaan keputusan arbitrase memerlukan penguatan hukum dan politik. Bagian ini dapat digunakan oleh penulis berikutnya untuk merumuskan model sanksi yang sesuai untuk memperkuat pelaksanaan keputusan arbitrase. Penulis berikutnya dapat mempelajari lebih detail siapa yang dapat melaksanakan keputusan dan siapa yang mengawasi pelaksanaannya.
| File size | 381.29 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSUMS Tingginya frekuensi kecelakaan lalu lintas di Wonogiri, khususnya yang melibatkan pengendara sepeda motor, telah menjadi perhatian yang signifikan. SetiapTingginya frekuensi kecelakaan lalu lintas di Wonogiri, khususnya yang melibatkan pengendara sepeda motor, telah menjadi perhatian yang signifikan. Setiap
HTPHTP Artikel ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan hukum dalam menangani krisis kesehatan di masa mendatang. Penelitian ini menunjukkan bahwaArtikel ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan hukum dalam menangani krisis kesehatan di masa mendatang. Penelitian ini menunjukkan bahwa
HTPHTP Artikel ini mengevaluasi regulasi yang ada di Indonesia terkait perlindungan hak cipta dalam transaksi digital, menyoroti kelemahan-kelemahan yang ada,Artikel ini mengevaluasi regulasi yang ada di Indonesia terkait perlindungan hak cipta dalam transaksi digital, menyoroti kelemahan-kelemahan yang ada,
HTPHTP Dalam artikel ini juga diusulkan berbagai perbaikan yang meliputi peningkatan regulasi yang lebih spesifik, penegakan hukum yang lebih tegas, dan strategiDalam artikel ini juga diusulkan berbagai perbaikan yang meliputi peningkatan regulasi yang lebih spesifik, penegakan hukum yang lebih tegas, dan strategi
YASIN ALSYSYASIN ALSYS The majority of respondents affirm a significant relationship between public relations and image management, emphasizing the importance of a well-craftedThe majority of respondents affirm a significant relationship between public relations and image management, emphasizing the importance of a well-crafted
PUBMEDIAPUBMEDIA Restorative justice encourages recovery for victims and promotes responsibility and behavioral improvement from child perpetrators. However, the implementationRestorative justice encourages recovery for victims and promotes responsibility and behavioral improvement from child perpetrators. However, the implementation
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER 5) Restorative Justice berprinsip pada sukarela tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. 6) Dalam kasus anak, penerapan Restorative Justice harus mempertimbangkan5) Restorative Justice berprinsip pada sukarela tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. 6) Dalam kasus anak, penerapan Restorative Justice harus mempertimbangkan
PUBMEDIAPUBMEDIA Namun, masih ada tantangan dalam implementasinya, termasuk tumpang tindih dengan UU No. 1/PNPS/1965, pemahaman terbatas aparat penegak hukum tentang keadilanNamun, masih ada tantangan dalam implementasinya, termasuk tumpang tindih dengan UU No. 1/PNPS/1965, pemahaman terbatas aparat penegak hukum tentang keadilan
Useful /
UMSUMS VB tahun 2022 yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 4696/B/PK/Pjk/2023 mengenai Peninjauan Kembali PutusanVB tahun 2022 yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 4696/B/PK/Pjk/2023 mengenai Peninjauan Kembali Putusan
STAIALHIKMAHPARIANGANSTAIALHIKMAHPARIANGAN Respon guru dan siswa menunjukkan kepuasan tinggi, masing‑masing mencapai 97,5 % dan 93,75 % pada kuesioner. Oleh karena itu, media video berbasisRespon guru dan siswa menunjukkan kepuasan tinggi, masing‑masing mencapai 97,5 % dan 93,75 % pada kuesioner. Oleh karena itu, media video berbasis
STAIALHIKMAHPARIANGANSTAIALHIKMAHPARIANGAN Pemikiran kritis merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Live worksheet bertindak sebagai alat pembelajaranPemikiran kritis merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Live worksheet bertindak sebagai alat pembelajaran
STIKES SAPTABAKTISTIKES SAPTABAKTI Internet Cognitive Behavioral Therapy (ICBT) hadir dengan potensi besar sebagai solusi inovatif berbasis teknologi digital. Penelitian ini mengkaji efektivitasInternet Cognitive Behavioral Therapy (ICBT) hadir dengan potensi besar sebagai solusi inovatif berbasis teknologi digital. Penelitian ini mengkaji efektivitas