IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWPenelitian ini membahas perbedaan motif kejahatan dalam kasus Eigenrichting yang terdapat dalam putusan pengadilan Bogor dan putusan pengadilan Kepanjen serta perbandingan sanksi pidana dalam kasus Eigenrichting pada putusan pengadilan Bogor dan putusan pengadilan Kepanjen. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perbuatan Eigenrichting dalam Putusan Pengadilan Bogor Nomor: 263/Pid.B/2019/PN.Bgr terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan terdakwa kepada korban akibat adanya balas dendam. Sementara pada Putusan Pengadilan Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn terdapat unsur kesengajaan namun dalam hal untuk melindungi dirinya sendiri. Sanksi dalam putusan pengadilan Bogor berupa sanksi pidana 9 tahun penjara, sementara dalam putusan Pengadilan Kepanjen hakim menjatuhkan kepada terdakwa pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 tahun.
Perbuatan main hakim sendiri dalam Putusan Pengadilan Nomor.Bgr, terdapat adanya unsur kesengajaan yang dilakukan Daeng sebagai terdakwa, berawal adanya tindakan pemerkosaan yang dilakkan Daud terhadap istri Daeng, sehingga Daeng marah dan melakukan balas dendam terhadap Daud, perbuatan balas dendam dan berencana membunuh korban Daud, dalam putusan pengadilan ini hakim mempertimbangkan perbuatan Daeng memenuhi unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.Sementara Perbuatan main hakim sendiri dalam Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Kpn dalam kasus ini juga memiliki unsur kesengajaan namun tidak sebagai tujuan perbuatan Mochamad Zainul menusuk korban hanya sebagai bentuk menakut-nakuti tanpa adanya kesengajaan untuk membunuh korban, dalam putusan pengadilan ini hakim memnimbang perbuatan anak yang ingin menakut-nakuti korban dengan melakukan penusukan merupakan perbuatan penganiayaan, namun karena akibat dari penusukkan tersebut korban meninggal dunia, maka unsur “penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi.Motif keduanya berbeda motif daeng yaitu untuk membalas dendam dengan cara membunuh, sementara motif Mochamad Zainul menusuk dengan tujuan menakut-nakuti tanpa berfikir membunuh seseorang.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mendorong terjadinya tindakan main hakim sendiri, dengan tujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi preventif yang lebih efektif. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas program pembinaan bagi pelaku anak yang terlibat dalam kasus main hakim sendiri, dengan mengevaluasi dampak program terhadap perubahan perilaku dan reintegrasi sosial mereka. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi peran serta masyarakat dalam pencegahan tindakan main hakim sendiri, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena main hakim sendiri, serta merumuskan strategi intervensi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan.
| File size | 231.69 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Ketentuan PHK karena alasan mendesak telah mengalami pasang surut, setelah dilarang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dan kemudianKetentuan PHK karena alasan mendesak telah mengalami pasang surut, setelah dilarang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dan kemudian
STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan kesadaranAnalisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan kesadaran
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Peran arbitrator yang memiliki kompetensi teknis di bidang konstruksi sangat penting tingginya kompleksitas teknis proyek, sekaligus meminimalkan kesalahpahamanPeran arbitrator yang memiliki kompetensi teknis di bidang konstruksi sangat penting tingginya kompleksitas teknis proyek, sekaligus meminimalkan kesalahpahaman
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Fenomena change order dalam kontrak konstruksi multinasional menjadi persoalan hukum yang kompleks akibat beragamnya sistem hukum yang mendasari hubunganFenomena change order dalam kontrak konstruksi multinasional menjadi persoalan hukum yang kompleks akibat beragamnya sistem hukum yang mendasari hubungan
UMNYARSIUMNYARSI Rekomendasi penelitian meliputi ekspansi cakupan sengketa, pembentukan panel khusus di PTUN, serta integrasi sistem digital dan kerja sama antar lembagaRekomendasi penelitian meliputi ekspansi cakupan sengketa, pembentukan panel khusus di PTUN, serta integrasi sistem digital dan kerja sama antar lembaga
DINASTIREVDINASTIREV Perkara Nomor 228/B/2020/PT. TUN. SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK BupatiPerkara Nomor 228/B/2020/PT. TUN. SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati
UNIRAYAUNIRAYA (a) Meninggal dunia, (b) Permintaan sendiri (c) Diberhentikan. (3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf c karena. (a) Usia telah(a) Meninggal dunia, (b) Permintaan sendiri (c) Diberhentikan. (3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf c karena. (a) Usia telah
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Keputusan ex officio yang mencantumkan klausul pembayaran sebelum atau pada saat penyerahan akta cerai sejalan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastianKeputusan ex officio yang mencantumkan klausul pembayaran sebelum atau pada saat penyerahan akta cerai sejalan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian
Useful /
IBLAMIBLAM Perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan, di mana penggunaan energi fosil secara masif menjadi penyumbangPerubahan iklim telah menjadi tantangan global yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan, di mana penggunaan energi fosil secara masif menjadi penyumbang
IBLAMIBLAM Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki daya ikat konstitusional yang bersifat substantif, sehingga wajib dijadikan rujukanPenelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki daya ikat konstitusional yang bersifat substantif, sehingga wajib dijadikan rujukan
UNIRAYAUNIRAYA Tindak pidana perzinahan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang dengan alasan apapun. Salah satu tindak pidana perzinahan yang terjadiTindak pidana perzinahan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang dengan alasan apapun. Salah satu tindak pidana perzinahan yang terjadi
UNIRAYAUNIRAYA B/2021/PN. Mdn. Pada putusan tersebut, pelaku dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan penjara karena melanggar Pasal 263 ayat 1 Jo Pasal 56 ayat 2 KUHP.B/2021/PN. Mdn. Pada putusan tersebut, pelaku dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan penjara karena melanggar Pasal 263 ayat 1 Jo Pasal 56 ayat 2 KUHP.