IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWPenelitian ini membahas perbedaan motif kejahatan dalam kasus Eigenrichting yang terdapat dalam putusan pengadilan Bogor dan putusan pengadilan Kepanjen serta perbandingan sanksi pidana dalam kasus Eigenrichting pada putusan pengadilan Bogor dan putusan pengadilan Kepanjen. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perbuatan Eigenrichting dalam Putusan Pengadilan Bogor Nomor: 263/Pid.B/2019/PN.Bgr terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan terdakwa kepada korban akibat adanya balas dendam. Sementara pada Putusan Pengadilan Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn terdapat unsur kesengajaan namun dalam hal untuk melindungi dirinya sendiri. Sanksi dalam putusan pengadilan Bogor berupa sanksi pidana 9 tahun penjara, sementara dalam putusan Pengadilan Kepanjen hakim menjatuhkan kepada terdakwa pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 tahun.
Perbuatan main hakim sendiri dalam Putusan Pengadilan Nomor.Bgr, terdapat adanya unsur kesengajaan yang dilakukan Daeng sebagai terdakwa, berawal adanya tindakan pemerkosaan yang dilakkan Daud terhadap istri Daeng, sehingga Daeng marah dan melakukan balas dendam terhadap Daud, perbuatan balas dendam dan berencana membunuh korban Daud, dalam putusan pengadilan ini hakim mempertimbangkan perbuatan Daeng memenuhi unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.Sementara Perbuatan main hakim sendiri dalam Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Kpn dalam kasus ini juga memiliki unsur kesengajaan namun tidak sebagai tujuan perbuatan Mochamad Zainul menusuk korban hanya sebagai bentuk menakut-nakuti tanpa adanya kesengajaan untuk membunuh korban, dalam putusan pengadilan ini hakim memnimbang perbuatan anak yang ingin menakut-nakuti korban dengan melakukan penusukan merupakan perbuatan penganiayaan, namun karena akibat dari penusukkan tersebut korban meninggal dunia, maka unsur “penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi.Motif keduanya berbeda motif daeng yaitu untuk membalas dendam dengan cara membunuh, sementara motif Mochamad Zainul menusuk dengan tujuan menakut-nakuti tanpa berfikir membunuh seseorang.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mendorong terjadinya tindakan main hakim sendiri, dengan tujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi preventif yang lebih efektif. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas program pembinaan bagi pelaku anak yang terlibat dalam kasus main hakim sendiri, dengan mengevaluasi dampak program terhadap perubahan perilaku dan reintegrasi sosial mereka. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi peran serta masyarakat dalam pencegahan tindakan main hakim sendiri, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena main hakim sendiri, serta merumuskan strategi intervensi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan.
| File size | 231.69 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) atau sering disebut dengan UU Naker telah menjelaskan megenai kebutuhan tersebut. UUK merupakanUndang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) atau sering disebut dengan UU Naker telah menjelaskan megenai kebutuhan tersebut. UUK merupakan
STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme diversi yang berbasis restorative justice dalam kasus anak pelaku pidana, termasuk kekerasan seksual di KabupatenHasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme diversi yang berbasis restorative justice dalam kasus anak pelaku pidana, termasuk kekerasan seksual di Kabupaten
UNESUNES 21 Tahun 2007 menjadi dasar hukum utama dalam perlindungan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan, penindakan tegas terhadap21 Tahun 2007 menjadi dasar hukum utama dalam perlindungan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan, penindakan tegas terhadap
UNESUNES Pembimbing Kemasyarakatan menjalankan asesmen, merancang pembinaan, serta mengawasi pelaksanaan kesepakatan diversi agar anak pelaku penganiayaan tidakPembimbing Kemasyarakatan menjalankan asesmen, merancang pembinaan, serta mengawasi pelaksanaan kesepakatan diversi agar anak pelaku penganiayaan tidak
UMMUMM Anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak mampu membentuk niat atau memahami konsekuensi perbuatannya, sedangkanAnak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak mampu membentuk niat atau memahami konsekuensi perbuatannya, sedangkan
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi landasan hukum pengaturan diversi. Undang-undang tersebut secara tegas menjelaskan mengenai diversiUndang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi landasan hukum pengaturan diversi. Undang-undang tersebut secara tegas menjelaskan mengenai diversi
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Upaya untuk meminimalisir kejahatan penyalahgunaan penempatan pekerja migran tersebut dilakukan dengan berbagai penerapan. Berdasarkan Tinjauan PutusanUpaya untuk meminimalisir kejahatan penyalahgunaan penempatan pekerja migran tersebut dilakukan dengan berbagai penerapan. Berdasarkan Tinjauan Putusan
AKABAAKABA Kepada pelaku yang merupakan anak di bawah umur diupayakan melalui jalur diversi, apabila diversi tidak dimungkinkan, maka akan diproses sesuai denganKepada pelaku yang merupakan anak di bawah umur diupayakan melalui jalur diversi, apabila diversi tidak dimungkinkan, maka akan diproses sesuai dengan
Useful /
IBLAMIBLAM Putusan PKPU No. 4/PKPU/2016 merupakan contoh penting penerapan prinsip PKPU dalam praktik peradilan niaga, yang menegaskan peran pengadilan dalam menjagaPutusan PKPU No. 4/PKPU/2016 merupakan contoh penting penerapan prinsip PKPU dalam praktik peradilan niaga, yang menegaskan peran pengadilan dalam menjaga
IBLAMIBLAM Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Penggunaan tipe penelitian ini didasari menemukan suatu aturan hukum, prinsip‑prinsipJenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Penggunaan tipe penelitian ini didasari menemukan suatu aturan hukum, prinsip‑prinsip
UNHASUNHAS Artikel ini berkontribusi pada teori hukum dengan terlibat dengan pluralisme hukum dan pemikiran hukum feminis, mengungkapkan bagaimana praktik-praktikArtikel ini berkontribusi pada teori hukum dengan terlibat dengan pluralisme hukum dan pemikiran hukum feminis, mengungkapkan bagaimana praktik-praktik
UNILAUNILA Hasil analisis mengindikasikan bahwa perlakuan yang diberikan berpengaruh nyata pada persentase kecambah, daya kecambah, dan rata-rata hari berkecambah.Hasil analisis mengindikasikan bahwa perlakuan yang diberikan berpengaruh nyata pada persentase kecambah, daya kecambah, dan rata-rata hari berkecambah.