UMNYARSIUMNYARSI

Journal of Public Administration and Management StudiesJournal of Public Administration and Management Studies

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani sengketa proses pemilu di Indonesia. Sengketa proses pemilu muncul dari keputusan atau tindakan administratif penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang dianggap merugikan peserta pemilu. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PTUN memiliki peran dalam menyelidiki, mendengar, dan memutuskan sengketa administratif negara selama fase pemilu, khususnya terkait penentuan peserta, verifikasi partai politik, dan keputusan administratif lainnya. Studi ini menggunakan pendekatan hukum-normatif untuk mengeksplorasi dasar hukum, putusan pengadilan, dan praktik penyelesaian sengketa pemilu. Temuan menunjukkan bahwa kewenangan PTUN tetap terbatas dan belum secara optimal menjamin keadilan prosedural dan substantif dalam pemilu. Rekomendasi penelitian meliputi ekspansi cakupan sengketa, pembentukan panel khusus di PTUN, serta integrasi sistem digital dan kerja sama antar lembaga pemilu dan peradilan.

Kewenangan PTUN dalam menangani sengketa proses pemilu memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya menghadapi tantangan normatif dan praktis.PTUN belum mampu menjangkau seluruh tindakan administratif yang berpotensi melanggar prinsip pemilu yang adil.Keterbatasan ruang lingkup objek gugatan, tenggat waktu yang pendek, serta kapasitas kelembagaan yang rendah memperlemah efektivitas peran PTUN.Perlu peningkatan koordinasi antar lembaga dan revisi regulasi untuk memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu.

1. Penelitian lanjutan perlu mengkaji penerapan PERMA No. 5/2017 dalam menangani sengketa proses pemilu yang melibatkan keputusan KPU dan Bawaslu secara lebih mendalam. 2. Pengembangan mekanisme koordinasi antara PTUN, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian sengketa pemilu. 3. Analisis dampak integrasi sistem digital dalam proses pengajuan dan penyelesaian sengketa administratif pemilu, termasuk penggunaan platform e-court untuk mempercepat prosedur hukum.

Read online
File size445.96 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

ads-block-test