Publisher

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA

Journal Jurnal Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Indonesia Abstract

Penelitian ini menganalisis kerangka hukum dan implikasi pemutusan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya pada sektor jasa konstruksi. Kewenangan PPK dalam pemutusan kontrak tidak bersifat absolut dan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pembuktian wanprestasi dan pemberian kesempatan perbaikan kepada penyedia jasa. Tindakan pemutusan kontrak secara sepihak berpotensi menimbulkan sengketa perdata maupun Tata Usaha Negara, yang dapat merugikan baik negara maupun penyedia jasa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dilengkapi dengan analisis deskriptif-kualitatif regulasi, doktrin hukum, dan putusan pengadilan relevan, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan empiris terbatas melalui rekonstruksi kasus fiktif untuk menguji penerapan norma hukum dalam praktik. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dasar hukum kewenangan PPK, menafsirkan kewenangan diskresioner, serta mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip hukum perdata dalam penyelesaian sengketa pemutusan kontrak. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan konsep perlindungan hukum yang komprehensif bagi penyedia jasa atas pemutusan kontrak secara sepihak, mengingat potensi kerugian finansial dan reputasi yang mungkin timbul. Kajian ini juga menyoroti pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintah dalam penyimpangan pengadaan barang/jasa dan berupaya mencapai keseimbangan antara diskresi pejabat dengan hak-hak penyedia jasa guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Conclusion

Peran arbitrator yang memiliki kompetensi teknis di bidang konstruksi sangat penting tingginya kompleksitas teknis proyek, sekaligus meminimalkan kesalahpahaman dan menjaga kerahasiaan informasi melalui proses arbitrase yang tertutup, sehingga mendukung stabilitas iklim bisnis dan investasi.Dibandingkan litigasi di pengadilan yang cenderung memakan waktu dan biaya tinggi, arbitrase menawarkan proses yang lebih cepat, efisien, fleksibel, serta memungkinkan pemilihan arbiter yang netral dan berkeahlian relevan.Oleh karena itu, peningkatan promosi dan akses terhadap arbitrase serta mekanisme penyelesaian sengketa alternatif perlu diiringi dengan reformasi prosedural dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum.Di sisi lain, penguatan peran pejabat pembuat komitmen dalam memahami unsur pemutusan kontrak yang sah serta optimalisasi peran konsultan manajemen konstruksi dalam pembuktian teknis yang independen menjadi bagian penting dari pendekatan holistik untuk meminimalkan sengketa, meningkatkan efisiensi proyek, dan memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi penyedia jasa konstruksi.

Future Research

Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum dan praktik pemutusan kontrak dalam proyek konstruksi, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada pengembangan model mediasi yang efektif dan adaptif untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan penyedia jasa, dengan mempertimbangkan karakteristik spesifik proyek konstruksi infrastruktur. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi potensi penerapan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya dalam hal pengelolaan kontrak dan pembayaran. Terakhir, penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas penerapan standar kinerja yang terukur dan objektif dalam evaluasi kinerja penyedia jasa, sebagai dasar yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan pemutusan kontrak, sehingga meminimalkan potensi sengketa dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

References

1. The Government Procurement Contract (A Juridical Review between Civil Code VS Presidential Regulation)... doi.org/10.30659/akta.v12i3.46792The Government Procurement Contract A Juridical Review between Civil Code VS Presidential Regulation doi 10 30659 akta v12i3 46792
2. Force Majeure During COVID-19 Outbreaks: Case of the Cancellation and Termination of Government Construction... journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/68937Force Majeure During COVID 19 Outbreaks Case of the Cancellation and Termination of Government Construction journal unnes ac sju index php jils article view 68937
3. KONTRAK PEGADAIAN BARANG DAN JASA DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES DITINJAU DARI PRESPEKTIF KENOTARIATAN... jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/1785KONTRAK PEGADAIAN BARANG DAN JASA DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES DITINJAU DARI PRESPEKTIF KENOTARIATAN jurnal unissula ac index php akta article view 1785
4. PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BIDANG KONSTRUKSI | Arifin... doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH PADA BIDANG KONSTRUKSI Arifin doi 10 26623 julr v3i1 2134

Metadata

File size	313.82 KB
Pages	9
DMCA	Report