ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI
Legtimacy: Journal Of Law and Islamic LawLegtimacy: Journal Of Law and Islamic LawPenelitian ini memeriksa kerangka hukum dan rehabilitasi untuk pelaku kejahatan seksual remaja di Surakarta, Indonesia, dengan fokus pada peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun struktur keluarga utuh, banyak remaja terlibat dalam pemerkosaan karena pengawasan orang tua yang tidak memadai, pendidikan seksual yang terbatas, dan paparan pornografi digital yang tidak diawasi. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor psikososial yang mendasari kejahatan seksual remaja, mengevaluasi praktik rehabilitasi dan keadilan restoratif saat ini, dan mengusulkan intervensi hukum dan sosial yang ditingkatkan untuk mencegah kekambuhan. Dengan menggunakan pendekatan empiris kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas bimbingan masyarakat di BAPAS Surakarta dan dilengkapi dengan tinjauan literatur komprehensif tentang teori kontrol kriminal dan sosial. Temuan mengungkapkan bahwa defisit dalam regulasi emosi, kontrol impuls, dan pemahaman moral yang diperburuk oleh akses awal dan tidak diawasi terhadap konten pornografi merupakan penggerak utama perilaku seksual menyimpang di antara remaja. Tindakan keadilan restoratif, termasuk pengalihan, pengawasan berbasis masyarakat, dan konseling yang memperhatikan trauma, menunjukkan janji yang signifikan dalam mengurangi stigma dan kekambuhan sambil mendorong akuntabilitas pelaku dan reintegrasi sosial. Namun, efektivitas tindakan-tindakan ini sering kali dirusak oleh sumber daya terbatas, koordinasi yang tidak memadai di antara pemangku kepentingan, dan absennya program keterlibatan orang tua yang terstruktur. Penelitian ini menyimpulkan dengan merekomendasikan integrasi kurikulum seksual sehat yang wajib di sekolah, pengawasan yang lebih kuat terhadap penggunaan media digital, dan pembangunan kapasitas untuk personel BAPAS untuk memberikan layanan rehabilitasi holistik. Reformasi ini bertujuan untuk menyelaraskan praktik keadilan remaja Indonesia dengan standar hak anak internasional dan meningkatkan hasil perilaku jangka panjang untuk pelaku muda.
Penyebab keterlibatan remaja dalam pemerkosaan bersifat multidimensi, terdiri dari faktor internal dan eksternal yang saling terkait.Faktor internal meliputi ketidakstabilan emosi, gangguan psikologis, trauma masa lalu, dan pemahaman moral yang tidak memadai serta kontrol diri.Faktor eksternal mencakup lingkungan keluarga yang tidak berfungsi, gaya pengasuhan yang permisif, pengawasan yang tidak memadai terhadap penggunaan teknologi, lingkungan sosial yang toleran terhadap pornografi, literasi seksual yang lemah di kalangan anak-anak, dan pengaruh yang meluas dari media digital.Analisis ini menunjukkan bahwa Dewan Pembebasan Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat (BAPAS) tidak hanya harus memberikan bimbingan hukum tetapi juga merumuskan rekomendasi yang mengatasi dimensi psikologis dan sosial anak.Akibatnya, pendampingan orang tua sangat penting untuk mendidik dan membimbing anak-anak.institusi pendidikan harus mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum mereka.dan wewenang dan sumber daya BAPAS harus diperkuat untuk memungkinkan mereka melakukan fungsi pengawasan, rehabilitasi, dan bimbingan secara efektif.
Berdasarkan temuan penelitian ini, berikut adalah saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu ada penelitian lebih lanjut tentang efektivitas intervensi keadilan restoratif dalam mengurangi kekambuhan dan mempromosikan reintegrasi sosial pelaku kejahatan seksual remaja. Studi ini dapat mengeksplorasi bagaimana pendekatan keadilan restoratif, seperti pengalihan, pengawasan berbasis masyarakat, dan konseling yang memperhatikan trauma, dapat diterapkan dan disesuaikan dengan konteks Indonesia. Kedua, penting untuk menyelidiki peran pendidikan seksual yang komprehensif dalam mencegah perilaku seksual menyimpang di antara remaja. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana pendidikan seksual yang holistik dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi pemahaman remaja tentang seksualitas, moralitas, dan tanggung jawab. Ketiga, penelitian lebih lanjut tentang pengaruh paparan pornografi digital pada perilaku seksual remaja sangat penting. Studi ini dapat menyelidiki bagaimana akses awal dan tidak diawasi terhadap konten pornografi dapat mempengaruhi perkembangan seksual remaja, dan bagaimana intervensi yang ditargetkan dapat mengurangi dampak negatifnya. Dengan menggabungkan saran-saran ini, penelitian lanjutan dapat berkontribusi pada pengembangan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani kejahatan seksual remaja, serta mempromosikan reintegrasi sosial yang sukses bagi pelaku.
| File size | 267.64 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES 180/Pdt. G/2025/PA. Spn, Decision No. 405/Pdt. G/2024/PA. Spn, and Decision No. 408/Pdt. Spn. The primary objective of this research is to assess the effectiveness180/Pdt. G/2025/PA. Spn, Decision No. 405/Pdt. G/2024/PA. Spn, and Decision No. 408/Pdt. Spn. The primary objective of this research is to assess the effectiveness
DAARULHUDADAARULHUDA Permasalahan yang dikaji adalah efektivitas peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dalam penerbitan SKCK dan jaminan perlindungan atasPermasalahan yang dikaji adalah efektivitas peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dalam penerbitan SKCK dan jaminan perlindungan atas
DAARULHUDADAARULHUDA Dibutuhkan redefinisi kebijakan yang integratif, mencakup harmonisasi standar putusan hakim, peningkatan literasi digital bagi generasi Z, serta penguatanDibutuhkan redefinisi kebijakan yang integratif, mencakup harmonisasi standar putusan hakim, peningkatan literasi digital bagi generasi Z, serta penguatan
DINASTIREVDINASTIREV Kajian ini berlandaskan teori hak cipta dan prinsip hak ekonomi eksklusif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Kajian ini berlandaskan teori hak cipta dan prinsip hak ekonomi eksklusif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
JURNALHUKUMDANPERADILANJURNALHUKUMDANPERADILAN Jika ayah yang terbukti mampu menolak membayar utang masa lalu, hakim harus mempertimbangkan sanksi bertingkat, dengan memprioritaskan eksekusi sipil (penyitaanJika ayah yang terbukti mampu menolak membayar utang masa lalu, hakim harus mempertimbangkan sanksi bertingkat, dengan memprioritaskan eksekusi sipil (penyitaan
STIBASTIBA Dewasa ini permasalahan yang berkenaan dengan hukum semakin kompleks, seperti halnya permasalahan atas perlindungan penguasaan harta waris anak yatim olehDewasa ini permasalahan yang berkenaan dengan hukum semakin kompleks, seperti halnya permasalahan atas perlindungan penguasaan harta waris anak yatim oleh
TEUNULEHJOURNALTEUNULEHJOURNAL Therefore, an integrative strategy involving digital literacy based on Islamic values, family education reform, and synergy between Islamic law and stateTherefore, an integrative strategy involving digital literacy based on Islamic values, family education reform, and synergy between Islamic law and state
UNISSULAUNISSULA Para ulama sepakat bahwa pernikahan sah bila sudah baligh dan mampu membina rumah tangga, sementara pemerintah menetapkan batas minimal usia 19 tahun.Para ulama sepakat bahwa pernikahan sah bila sudah baligh dan mampu membina rumah tangga, sementara pemerintah menetapkan batas minimal usia 19 tahun.
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan, serta analisis kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan, serta analisis kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami pelaksanaan fungsi pengamanan intelijen keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi. BerdasarkanPenelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami pelaksanaan fungsi pengamanan intelijen keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi. Berdasarkan
TEUNULEHJOURNALTEUNULEHJOURNAL According to the perspective of Islamic criminal law, the defendants actions have fulfilled the elements of qatlul khatha, therefore, it is appropriateAccording to the perspective of Islamic criminal law, the defendants actions have fulfilled the elements of qatlul khatha, therefore, it is appropriate
STIKESPANTIWALUYASTIKESPANTIWALUYA Bentuk pelaksanaan telehealth yang diimplementasikan dalam review ini yaitu edukasi, monitoring tekanan darah, motivasi, pengingat, diagram hasil tekananBentuk pelaksanaan telehealth yang diimplementasikan dalam review ini yaitu edukasi, monitoring tekanan darah, motivasi, pengingat, diagram hasil tekanan