ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI
Legtimacy: Journal Of Law and Islamic LawLegtimacy: Journal Of Law and Islamic LawPenelitian ini memeriksa kerangka hukum dan rehabilitasi untuk pelaku kejahatan seksual remaja di Surakarta, Indonesia, dengan fokus pada peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun struktur keluarga utuh, banyak remaja terlibat dalam pemerkosaan karena pengawasan orang tua yang tidak memadai, pendidikan seksual yang terbatas, dan paparan pornografi digital yang tidak diawasi. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor psikososial yang mendasari kejahatan seksual remaja, mengevaluasi praktik rehabilitasi dan keadilan restoratif saat ini, dan mengusulkan intervensi hukum dan sosial yang ditingkatkan untuk mencegah kekambuhan. Dengan menggunakan pendekatan empiris kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas bimbingan masyarakat di BAPAS Surakarta dan dilengkapi dengan tinjauan literatur komprehensif tentang teori kontrol kriminal dan sosial. Temuan mengungkapkan bahwa defisit dalam regulasi emosi, kontrol impuls, dan pemahaman moral yang diperburuk oleh akses awal dan tidak diawasi terhadap konten pornografi merupakan penggerak utama perilaku seksual menyimpang di antara remaja. Tindakan keadilan restoratif, termasuk pengalihan, pengawasan berbasis masyarakat, dan konseling yang memperhatikan trauma, menunjukkan janji yang signifikan dalam mengurangi stigma dan kekambuhan sambil mendorong akuntabilitas pelaku dan reintegrasi sosial. Namun, efektivitas tindakan-tindakan ini sering kali dirusak oleh sumber daya terbatas, koordinasi yang tidak memadai di antara pemangku kepentingan, dan absennya program keterlibatan orang tua yang terstruktur. Penelitian ini menyimpulkan dengan merekomendasikan integrasi kurikulum seksual sehat yang wajib di sekolah, pengawasan yang lebih kuat terhadap penggunaan media digital, dan pembangunan kapasitas untuk personel BAPAS untuk memberikan layanan rehabilitasi holistik. Reformasi ini bertujuan untuk menyelaraskan praktik keadilan remaja Indonesia dengan standar hak anak internasional dan meningkatkan hasil perilaku jangka panjang untuk pelaku muda.
Penyebab keterlibatan remaja dalam pemerkosaan bersifat multidimensi, terdiri dari faktor internal dan eksternal yang saling terkait.Faktor internal meliputi ketidakstabilan emosi, gangguan psikologis, trauma masa lalu, dan pemahaman moral yang tidak memadai serta kontrol diri.Faktor eksternal mencakup lingkungan keluarga yang tidak berfungsi, gaya pengasuhan yang permisif, pengawasan yang tidak memadai terhadap penggunaan teknologi, lingkungan sosial yang toleran terhadap pornografi, literasi seksual yang lemah di kalangan anak-anak, dan pengaruh yang meluas dari media digital.Analisis ini menunjukkan bahwa Dewan Pembebasan Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat (BAPAS) tidak hanya harus memberikan bimbingan hukum tetapi juga merumuskan rekomendasi yang mengatasi dimensi psikologis dan sosial anak.Akibatnya, pendampingan orang tua sangat penting untuk mendidik dan membimbing anak-anak.institusi pendidikan harus mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum mereka.dan wewenang dan sumber daya BAPAS harus diperkuat untuk memungkinkan mereka melakukan fungsi pengawasan, rehabilitasi, dan bimbingan secara efektif.
Berdasarkan temuan penelitian ini, berikut adalah saran penelitian lanjutan: Pertama, perlu ada penelitian lebih lanjut tentang efektivitas intervensi keadilan restoratif dalam mengurangi kekambuhan dan mempromosikan reintegrasi sosial pelaku kejahatan seksual remaja. Studi ini dapat mengeksplorasi bagaimana pendekatan keadilan restoratif, seperti pengalihan, pengawasan berbasis masyarakat, dan konseling yang memperhatikan trauma, dapat diterapkan dan disesuaikan dengan konteks Indonesia. Kedua, penting untuk menyelidiki peran pendidikan seksual yang komprehensif dalam mencegah perilaku seksual menyimpang di antara remaja. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana pendidikan seksual yang holistik dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi pemahaman remaja tentang seksualitas, moralitas, dan tanggung jawab. Ketiga, penelitian lebih lanjut tentang pengaruh paparan pornografi digital pada perilaku seksual remaja sangat penting. Studi ini dapat menyelidiki bagaimana akses awal dan tidak diawasi terhadap konten pornografi dapat mempengaruhi perkembangan seksual remaja, dan bagaimana intervensi yang ditargetkan dapat mengurangi dampak negatifnya. Dengan menggabungkan saran-saran ini, penelitian lanjutan dapat berkontribusi pada pengembangan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani kejahatan seksual remaja, serta mempromosikan reintegrasi sosial yang sukses bagi pelaku.
| File size | 267.64 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
SEMINAR IDSEMINAR ID Pandemi ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Dampak pandemi merubah tatanan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah perubahanPandemi ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Dampak pandemi merubah tatanan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah perubahan
POLTEKIMPOLTEKIM Penelitian ini menyoroti peran signifikan PPNS Keimigrasian dalam penanganan TPPO di Indonesia, yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentangPenelitian ini menyoroti peran signifikan PPNS Keimigrasian dalam penanganan TPPO di Indonesia, yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai bagian dari teknik Penelitian Hukum Normatif. Permasalahan yangPenelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai bagian dari teknik Penelitian Hukum Normatif. Permasalahan yang
DAARULHUDADAARULHUDA Di satu sisi, negara telah melakukan progresivitas yuridis melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memperketat batas usia minimal pernikahan. Namun,Di satu sisi, negara telah melakukan progresivitas yuridis melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memperketat batas usia minimal pernikahan. Namun,
STIBASTIBA Meskipun dalam hukum positif maupun hukum Islam terdapat ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan harta anak yatim, masalah penyerahan harta masihMeskipun dalam hukum positif maupun hukum Islam terdapat ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan harta anak yatim, masalah penyerahan harta masih
STIBASTIBA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penentuan wali nikah dalam hukum perkawinan Islam, serta mengkaji penetapan wali nikah bagi anak yangPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penentuan wali nikah dalam hukum perkawinan Islam, serta mengkaji penetapan wali nikah bagi anak yang
UMNUMN Kota Malang pada 14 Mei 2024 telah mengesahkan Perda KLA sehingga kebijakan ini perlu dikawal dengan baik. Melalui pengabdian ini diharapkan dapat dijadikanKota Malang pada 14 Mei 2024 telah mengesahkan Perda KLA sehingga kebijakan ini perlu dikawal dengan baik. Melalui pengabdian ini diharapkan dapat dijadikan
UNISSULAUNISSULA Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka atau kajian literatur yang diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen yang dianalisisMenggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka atau kajian literatur yang diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen yang dianalisis
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Namun demikian, integrasi bukti elektronik ke dalam kerangka hukum acara perdata masih terkendala oleh ketidakselarasan antara UU ITE dan peraturan acaraNamun demikian, integrasi bukti elektronik ke dalam kerangka hukum acara perdata masih terkendala oleh ketidakselarasan antara UU ITE dan peraturan acara
JURNALHUKUMDANPERADILANJURNALHUKUMDANPERADILAN Di era modern ini, Kecerdasan Buatan (AI) telah meresap hampir ke setiap aspek kehidupan, menawarkan manfaat luar biasa bagi umat manusia. Namun, layaknyaDi era modern ini, Kecerdasan Buatan (AI) telah meresap hampir ke setiap aspek kehidupan, menawarkan manfaat luar biasa bagi umat manusia. Namun, layaknya
STIBASTIBA Dengan demikian, Majelis Adat Gayo menjadi aktor penting dalam harmonisasi antara hukum adat dan nilai-nilai Islam dalam praktik pernikahan masyarakatDengan demikian, Majelis Adat Gayo menjadi aktor penting dalam harmonisasi antara hukum adat dan nilai-nilai Islam dalam praktik pernikahan masyarakat
STIBASTIBA Penelitian ini menganalisis penerapan restorative justice dalam kasus penganiayaan ringan di Polresta Jambi serta meninjaunya dari perspektif hukum pidanaPenelitian ini menganalisis penerapan restorative justice dalam kasus penganiayaan ringan di Polresta Jambi serta meninjaunya dari perspektif hukum pidana