UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan oleh setiap warga atau masyarakat yang dalam hal ini merupakan subjek hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan perkembangannya, Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku dan budaya serta adat yang berbeda-beda di setiap daerah. Hukum adat adalah pencerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, serta merupakan penjelmaan suatu bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologi dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara hukum adat di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa penatua adat (siulu dan siila), Pemerintahan Desa, pelaku dan korban melakukan musyawarah dan mufakat bersama dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan kemudian menerapkan sanksi adat yaitu sanksi denda sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi dengan ukuran 5 (lima) alisi (berkisar 50 kg), dimana uang yang sebesar Rp10.000.000,- juta tersebut dibayarkan oleh pelaku kepada korban atas petunjuk dari para Penatua Adat, serta 1 (satu) ekor babi tersebut diserahkan oleh korban kepada para penatua adat yang selanjutnya babi tersebut disembelih untuk dijadikan sebagai bentuk penghormatan terhadap para Penatua Adat dan pemerintahan desa. Penulis menyarankan yaitu pemberian hukuman terhadap pelaku penganiayaan oleh para Penatua Adat (Siulu dan Siila) Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan sudah sepatutnya menerapkan sesuai dengan aturan adat atau tradisi didesa Hiliasi dengan sanksi adat yaitu sanksi denda sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi dengan ukuran 5 (lima) Alisi (berkisar 50 kg), serta tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan sehingga setiap putusan Penatua Adat di Desa Hiliasi tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi pelaku dan korban penganiayaan.

Mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara hukum adat di Desa Hiliasi melibatkan musyawarah antara penatua adat, pemerintah desa, pelaku, dan korban, yang kemudian menetapkan sanksi berupa denda Rp10.000,- dan seekor babi sebagai penghormatan adat.Namun, penyelesaian ini dinilai belum efektif karena kurangnya kepastian hukum akibat belum dibukukannya ketentuan adat tersebut, yang berpotensi menyebabkan perubahan di masa mendatang.Oleh karena itu, disarankan agar penatua adat tetap konsisten menerapkan aturan adat berdasarkan tradisi dengan senantiasa mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak.

Melihat tantangan dalam kepastian hukum adat di Desa Hiliasi, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang sangat berharga. Pertama, penting untuk meneliti bagaimana hukum adat terkait kasus penganiayaan di Desa Hiliasi dapat diformalisasi atau didokumentasikan. Studi ini bisa mencari model terbaik yang dapat meningkatkan kepastian hukum dan konsistensi penerapan sanksi adat tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur dan fleksibilitas tradisionalnya. Misalnya, bagaimana desa lain di Indonesia berhasil mendokumentasikan hukum adat mereka dan apa dampaknya bagi masyarakat. Kedua, perlu dilakukan penelitian mendalam tentang bagaimana masyarakat, pelaku, dan korban penganiayaan di Desa Hiliasi merasakan keadilan dari sanksi adat yang diterapkan. Pertanyaan kuncinya adalah apakah sanksi denda dan pemberian babi yang selama ini dilakukan benar-benar memberikan efek jera, memulihkan korban secara optimal, dan menjaga keharmonisan sosial dalam jangka panjang. Penelitian semacam ini dapat menggunakan wawancara mendalam untuk menangkap perspektif langsung dari pihak-pihak yang terlibat. Ketiga, mengingat adanya pengakuan negara terhadap hukum adat, akan sangat bermanfaat untuk menganalisis lebih jauh bagaimana hukum adat di Hiliasi berinteraksi dengan hukum positif nasional. Ini mencakup identifikasi titik-titik temu atau potensi konflik antara kedua sistem hukum, serta mencari cara agar keduanya dapat bersinergi secara optimal. Dengan demikian, kita dapat memahami bagaimana pluralisme hukum dapat diperkuat untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif bagi seluruh warga.

Read online
File size382.58 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Kepada Korban Pembunuhan Ditinjau dari Aspek Keadilan Hukum 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukumPengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum

JURIS Penerapan Pidana Denda Melebihi Ancam Maximum Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana denda melebihi ancaman maksimum pada tindak pidana pencabulanBerdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana denda melebihi ancaman maksimum pada tindak pidana pencabulan

JURIS Efektivitas Penjatuhan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Berkelanjutan Studi Kasus Di Desa Lolomboli Kecamatan Mazino 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan penjatuhan sanksi adat kepada pelaku tindak pidana pencurian berkelanjutan efektifBerdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan penjatuhan sanksi adat kepada pelaku tindak pidana pencurian berkelanjutan efektif

JURIS Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Orang Dewasa Studi di Kejaksaan Negeri Nias Selatan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Data primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari teks‑teks hukum sekunder digunakan dalam proses pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalahData primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari teks‑teks hukum sekunder digunakan dalam proses pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalah

JURIS Pemidanaan Melebihi Ancaman Maksimal Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Akan tetapi dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku selama 8 (delapan) tahun. Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka saran penulisAkan tetapi dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku selama 8 (delapan) tahun. Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka saran penulis

JURIS Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Dalam putusan ini, hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara hukum dan kredibel atas pembunuhan berencana. menjatuhkan hukuman matiDalam putusan ini, hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara hukum dan kredibel atas pembunuhan berencana. menjatuhkan hukuman mati

JURIS Penerapan Pemidanaan Kepada Pelaku Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Nomor 153 pid Sus 2019 PN Jnp 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatanJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan

JURIS Analisis Peran Guru dalam Mengembangkan Sikap Disiplin Siswa SD Islam Darul Huda Genuksari 2023More at 2023

UNISSULAUNISSULA Guru juga memotivasi dan mendorong siswa untuk menerapkan sikap disiplin dengan baik yaitu dengan guru menceritakan apabila mengerjakan taat terhadap peraturanGuru juga memotivasi dan mendorong siswa untuk menerapkan sikap disiplin dengan baik yaitu dengan guru menceritakan apabila mengerjakan taat terhadap peraturan

Useful /

JURIS Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Bidang Pangan Studi Putusan Nomor 1130 Pid B 2016 PN Bdg 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Bdg). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder dan metode pendekatan peraturan perundang-undangan,Bdg). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder dan metode pendekatan peraturan perundang-undangan,

JURIS KAJIAN BENTUK DAN STRUKTUR KARYA PIWAL II DALAM PERSPEKTIF BUDAYA POSTMODERN I Kadek Agus Cahaya Suputra Program Studi Seni Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Bali Jl Nusa 2025More at 2025

ISI DPSISI DPS Piwal merupakan karya musik baru untuk gamelan dengan menggarap tungguhan-tungguhan konvensional dari gamelan Bali yang diekspresikan secara inkonvensional.Piwal merupakan karya musik baru untuk gamelan dengan menggarap tungguhan-tungguhan konvensional dari gamelan Bali yang diekspresikan secara inkonvensional.

JURIS Deskripsi Kecerdasan Spasial Visual pada Anak Jalanan Melalui Metode Menggambar 2025More at 2025

ISI DPSISI DPS Berdasarkan hasil kegiatan menggambar yang digunakan sebagai metode untuk mengetahui deskripsi kecerdasan spasial visual pada anak jalanan di Yayasan BaliBerdasarkan hasil kegiatan menggambar yang digunakan sebagai metode untuk mengetahui deskripsi kecerdasan spasial visual pada anak jalanan di Yayasan Bali

JURIS Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan Pembukuan Sederhana Menggunakan Aplikasi Buku Warung Pada UMKM Mendoan 2025More at 2025

SEMINAR IDSEMINAR ID Oleh karena itu, dilakukan pendampingan langsung melalui pelatihan penggunaan aplikasi BukuWarung yang dapat membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporanOleh karena itu, dilakukan pendampingan langsung melalui pelatihan penggunaan aplikasi BukuWarung yang dapat membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan

ads-block-test