UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan oleh setiap warga atau masyarakat yang dalam hal ini merupakan subjek hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan perkembangannya, Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku dan budaya serta adat yang berbeda-beda di setiap daerah. Hukum adat adalah pencerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, serta merupakan penjelmaan suatu bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologi dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara hukum adat di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa penatua adat (siulu dan siila), Pemerintahan Desa, pelaku dan korban melakukan musyawarah dan mufakat bersama dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan kemudian menerapkan sanksi adat yaitu sanksi denda sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi dengan ukuran 5 (lima) alisi (berkisar 50 kg), dimana uang yang sebesar Rp10.000.000,- juta tersebut dibayarkan oleh pelaku kepada korban atas petunjuk dari para Penatua Adat, serta 1 (satu) ekor babi tersebut diserahkan oleh korban kepada para penatua adat yang selanjutnya babi tersebut disembelih untuk dijadikan sebagai bentuk penghormatan terhadap para Penatua Adat dan pemerintahan desa. Penulis menyarankan yaitu pemberian hukuman terhadap pelaku penganiayaan oleh para Penatua Adat (Siulu dan Siila) Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan sudah sepatutnya menerapkan sesuai dengan aturan adat atau tradisi didesa Hiliasi dengan sanksi adat yaitu sanksi denda sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi dengan ukuran 5 (lima) Alisi (berkisar 50 kg), serta tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan sehingga setiap putusan Penatua Adat di Desa Hiliasi tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi pelaku dan korban penganiayaan.

Mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara hukum adat di Desa Hiliasi melibatkan musyawarah antara penatua adat, pemerintah desa, pelaku, dan korban, yang kemudian menetapkan sanksi berupa denda Rp10.000,- dan seekor babi sebagai penghormatan adat.Namun, penyelesaian ini dinilai belum efektif karena kurangnya kepastian hukum akibat belum dibukukannya ketentuan adat tersebut, yang berpotensi menyebabkan perubahan di masa mendatang.Oleh karena itu, disarankan agar penatua adat tetap konsisten menerapkan aturan adat berdasarkan tradisi dengan senantiasa mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak.

Melihat tantangan dalam kepastian hukum adat di Desa Hiliasi, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang sangat berharga. Pertama, penting untuk meneliti bagaimana hukum adat terkait kasus penganiayaan di Desa Hiliasi dapat diformalisasi atau didokumentasikan. Studi ini bisa mencari model terbaik yang dapat meningkatkan kepastian hukum dan konsistensi penerapan sanksi adat tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur dan fleksibilitas tradisionalnya. Misalnya, bagaimana desa lain di Indonesia berhasil mendokumentasikan hukum adat mereka dan apa dampaknya bagi masyarakat. Kedua, perlu dilakukan penelitian mendalam tentang bagaimana masyarakat, pelaku, dan korban penganiayaan di Desa Hiliasi merasakan keadilan dari sanksi adat yang diterapkan. Pertanyaan kuncinya adalah apakah sanksi denda dan pemberian babi yang selama ini dilakukan benar-benar memberikan efek jera, memulihkan korban secara optimal, dan menjaga keharmonisan sosial dalam jangka panjang. Penelitian semacam ini dapat menggunakan wawancara mendalam untuk menangkap perspektif langsung dari pihak-pihak yang terlibat. Ketiga, mengingat adanya pengakuan negara terhadap hukum adat, akan sangat bermanfaat untuk menganalisis lebih jauh bagaimana hukum adat di Hiliasi berinteraksi dengan hukum positif nasional. Ini mencakup identifikasi titik-titik temu atau potensi konflik antara kedua sistem hukum, serta mencari cara agar keduanya dapat bersinergi secara optimal. Dengan demikian, kita dapat memahami bagaimana pluralisme hukum dapat diperkuat untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif bagi seluruh warga.

Read online
File size382.58 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice di Kepolisian Resort Tabanan 2026More at 2026

UMDUMD Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini mengambil tempat di KepolisianPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini mengambil tempat di Kepolisian

JURIS Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Traffic Cases with Minor Injury Victims in Wonogiri 2026More at 2026

UMSUMS Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti ketidakkonsistenan dalam penerapannya dan kurangnya kesadaran serta pelatihan diNamun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti ketidakkonsistenan dalam penerapannya dan kurangnya kesadaran serta pelatihan di

JURIS Legal Review of Government Policy in Handling the Covid 19 Pandemic in Indonesia Tinjauan Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Di Indonesia 2026More at 2026

HTPHTP Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani pandemi ini, mulai dari pembatasan sosial, penerapan protokol kesehatan, hinggaPemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani pandemi ini, mulai dari pembatasan sosial, penerapan protokol kesehatan, hingga

JURIS Hak dan Kewajiban Anak Tertua dalam Garis Patrilineal Terkait dengan Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hak dan tanggung jawab anak sulung dalam garis patrilineal dalam pembagian warisan yang diatur hukum adat. SistemPenelitian ini bertujuan untuk menentukan hak dan tanggung jawab anak sulung dalam garis patrilineal dalam pembagian warisan yang diatur hukum adat. Sistem

JURIS Keadilan Restoratif dalam Kasus Perundungan oleh Anak Upaya Pemenuhan Asas Keadilan bagi Korban 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA The method used in this study is a normative-empirical legal type with a focus on a descriptive qualitative approach from various sources of legal norms,The method used in this study is a normative-empirical legal type with a focus on a descriptive qualitative approach from various sources of legal norms,

JURIS Analisis Putusan MA dan Putusan MK tentang Persyaratan Calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2024 2025More at 2025

UNSUNS Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan untuk menelaah undang-undang dan regulasi terkait syarat calon kepala daerah, serta pendekatanPendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan untuk menelaah undang-undang dan regulasi terkait syarat calon kepala daerah, serta pendekatan

JURIS Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Fiqh Jinayah 2025More at 2025

YAYASANBHZYAYASANBHZ Fenomena kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin hari semakin memprihatinkan. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak ini membutuhkan penangananFenomena kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin hari semakin memprihatinkan. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak ini membutuhkan penanganan

JURIS Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Kepada Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Studi Putusan Nomor 5642 K PID SUS 2022 PT BDG 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Hukuman mati merupakan hukuman terberat yang hanya mengancam pelaku kejahatan dengan kekerasan. Pidana mati merupakan perampasan nyawa manusia sehinggaHukuman mati merupakan hukuman terberat yang hanya mengancam pelaku kejahatan dengan kekerasan. Pidana mati merupakan perampasan nyawa manusia sehingga

Useful /

JURIS Kekuatan Hukum Penyelesaian Persetubuhan di Luar Perkawinan yang Diselesaikan Secara Hukum Adat Desa Siofabanua 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa adalah penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku jika para pihak baik pelaku maupunBerdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa adalah penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku jika para pihak baik pelaku maupun

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Tindak Pidana Penelantaran Anak Studi Putusan Nomor 141 Pid Sus 2015 Pn Skt 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengawasi dan memelihara anak-anak terlantar, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengawasi dan memelihara anak-anak terlantar, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35

JURIS Perilaku Konsumtif Keluarga Petani Padi Pasca Panen di Gampong Matang Maneh Aceh Utara 2021More at 2021

UNIMALUNIMAL Sementara upaya yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah (a) melibatkan anggota keluarga dalam bekerja, (b) dan mengutang kebutuhan pokok.Sementara upaya yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah (a) melibatkan anggota keluarga dalam bekerja, (b) dan mengutang kebutuhan pokok.

JURIS Perempuan Ulee Pulo dan Industri Kecil Batu Bata Peran Ekonomi Keluarga dan Upaya Pemberdayaan 2021More at 2021

UNIMALUNIMAL Namun batu bata sebagai bahan material bangunan ternyata diproduksi oleh kaum perempuan seperti di Gampong Ulee Pulo. Sebagian besar pekerja industri kecilNamun batu bata sebagai bahan material bangunan ternyata diproduksi oleh kaum perempuan seperti di Gampong Ulee Pulo. Sebagian besar pekerja industri kecil

ads-block-test