DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Wanprestasi adalah kelalaian debitur dalam memenuhi prestasi yang dijanjikan sesuai dengan Pasal 1234 dan 1238 KUHPerdata, meliputi tidak melakukan apa yang disanggupi, melakukan secara tidak tepat, terlambat, atau melanggar larangan perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 785/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt untuk menganalisis kasus perikatan pembiayaan multiguna.

Perkara tersebut merupakan sengketa wanprestasi perjanjian pembiayaan antara PT Clipan Finance Indonesia Tbk sebagai kreditur/Penggugat dan Suryani sebagai debitur/Tergugat yang membahas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan fidusia.Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena lalai memenuhi kewajiban membayar angsuran sejak angsuran ke-20.Pengadilan secara tegas mengakui kekuatan mengikat perjanjian dan jaminan fidusia yang dibuat para pihak, yang menjadi dasar hukum hak kreditur untuk menuntut pembayaran dan mengeksekusi jaminan.Meskipun sebagian gugatan kerugian materiil dan immateriil dari Penggugat ditolak karena kurang rinci pembuktiannya, Pengadilan tetap memerintahkan pelaksanaan sita jaminan fidusia atas kendaraan dan sita conservatoir atas tanah milik Tergugat sebagai jaminan hak kreditur.Putusan tersebut mengedepankan prinsip pacta sunt servanda, yaitu bahwa setiap perjanjian yang sah harus dipatuhi dan pelaksanaannya harus dilakukan dengan itikad baik.

Untuk mencegah peristiwa serupa, penting bagi pihak kreditur untuk memperkuat sistem pemantauan pembayaran angsuran dan menghadirkan bukti kerugian yang terperinci saat mengajukan gugatan. Debitur harus mengedepankan itikad baik dalam menjalankan kewajiban kontraktual, termasuk merespons surat peringatan dan hadir dalam proses hukum. Pemahaman yang jelas mengenai isi perjanjian dan konsekuensi hukumnya sangat penting bagi semua pihak dalam perjanjian pembiayaan. Lembaga peradilan dan pembuat kebijakan perlu mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi yang lebih efektif, serta kejelasan standar pembuktian kerugian dalam perkara perdata untuk mendukung konsistensi putusan dan kepastian hukum.

Read online
File size425.19 KB
Pages7
DMCAReport

Related /

JURIS Perjanjian Kredit Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia di Kota Medan 2021More at 2021

DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Ketentuan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni dalam Pasal 16 ayat 3 menyatakan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminanKetentuan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni dalam Pasal 16 ayat 3 menyatakan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan

JURIS Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang Undang Perkawinan 2021More at 2021

DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Untuk mendukung tujuan ini, sosialisasi masif tentang pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan tidak tercatat perlu dilakukanUntuk mendukung tujuan ini, sosialisasi masif tentang pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan tidak tercatat perlu dilakukan

JURIS Peralihan Kapal Berbobot Di Atas 7GT Dengan Akta Jual Beli Bawah Tangan Di Kota Sibolga 2021More at 2021

DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Hasil penelitian: Secara yuridis formil kapal sebagai objek jual beli tersebut belum sah beralih dari penjual kepada pembeli. Akan tetapi, secara materiil,Hasil penelitian: Secara yuridis formil kapal sebagai objek jual beli tersebut belum sah beralih dari penjual kepada pembeli. Akan tetapi, secara materiil,

JURIS Penanganan Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Berdasarkan Putusan No 05 Pid Sus Anak 2016 PN Gst 2021More at 2021

DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Penanganan perkara pidana Anak Berkonflik Hukum, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan ditangani dengan metode yang berbeda-beda.Penanganan perkara pidana Anak Berkonflik Hukum, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan ditangani dengan metode yang berbeda-beda.

JURIS Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat Studi Kasus Putusan No 159 Pid Sus 2019 Pn Rap Dan Putusan No 626 Pid Sus 2020 Pn Rap 2021More at 2021

DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Meskipun kedua putusan telah diproses secara hukum, keputusan hakim tidak mencerminkan rasa keadilan yang dirasakan masyarakat. Pengguna narkotika seharusnyaMeskipun kedua putusan telah diproses secara hukum, keputusan hakim tidak mencerminkan rasa keadilan yang dirasakan masyarakat. Pengguna narkotika seharusnya

JURIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP KETIDAKHADIRAN TERGUGAT HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN Putusan No 21 Pdt G 2020 PN Tbt 2021More at 2021

DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Kehadiran Penggugat dan Tergugat di persidangan syarat penting dan sangat berpengaruh pada agenda persidangan. Kehadirannya di muka persidangan dapat memberikanKehadiran Penggugat dan Tergugat di persidangan syarat penting dan sangat berpengaruh pada agenda persidangan. Kehadirannya di muka persidangan dapat memberikan

JURIS Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 2019More at 2019

UNISBAUNISBA Penyerahan Hak milik atas Objek Jaminan Fidusia dalam hal objeknya adalah Hak cipta dapat dilakukan berdasarkan penyerahan Constitutum Possesorium. MenurutPenyerahan Hak milik atas Objek Jaminan Fidusia dalam hal objeknya adalah Hak cipta dapat dilakukan berdasarkan penyerahan Constitutum Possesorium. Menurut

JURIS STATUS SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK GANDA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH study kasus Nomor 629 Pdt G 2012 PN Sby 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Pendaftaran dilakukan di kantor pertanahan wilayah kabupaten atau kotamadya. Sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), sertifikatPendaftaran dilakukan di kantor pertanahan wilayah kabupaten atau kotamadya. Sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), sertifikat

Useful /

JURIS Manipulasi Data Kredit Usaha Rakyat sebagai Modus Korupsi Studi Kasus Kejati Sumatera Selatan di Muara Enim 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Temuan ini membuktikan bahwa sistem pengawasan internal lembaga perbankan belum berjalan optimal, sementara mekanisme kontrol pemerintah terhadap penyaluranTemuan ini membuktikan bahwa sistem pengawasan internal lembaga perbankan belum berjalan optimal, sementara mekanisme kontrol pemerintah terhadap penyaluran

JURIS Analisis Putusan Perbuatan Melawan Hukum Perkara Nomor 359 Pdt G 2024 PN Jkt Brt 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Sebaliknya, Penggugat dianggap melakukan PMH karena tetap menempati bangunan setelah masa sewa berakhir. Akhirnya, gugatan ditolak dan gugatan balik dikabulkan.Sebaliknya, Penggugat dianggap melakukan PMH karena tetap menempati bangunan setelah masa sewa berakhir. Akhirnya, gugatan ditolak dan gugatan balik dikabulkan.

JURIS Nilai dan Kepercayaan Masyarakat Banjar Terhadap Air Doa Dari Tuan Guru 2022More at 2022

UNISMUHUNISMUH f) Khasiat pada air doa, menurut Tuan Guru Khairullah Azmi, pernah ada penelitian bahwa air yang telah dibacakan doa berbeda dengan air sebelum dibacakanf) Khasiat pada air doa, menurut Tuan Guru Khairullah Azmi, pernah ada penelitian bahwa air yang telah dibacakan doa berbeda dengan air sebelum dibacakan

JURIS Pertanggungjawaban Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ditinjau Dari Unsur Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN 2019More at 2019

UNISBAUNISBA Jadi dalam satu peristiwa hukum perjanjian, terdapat hubungan yaitu antara BPJS, rumah sakit dan pasien, namun banyak regulasi yang mengarahkan penyelesaianJadi dalam satu peristiwa hukum perjanjian, terdapat hubungan yaitu antara BPJS, rumah sakit dan pasien, namun banyak regulasi yang mengarahkan penyelesaian

ads-block-test