DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Wanprestasi adalah kelalaian debitur dalam memenuhi prestasi yang dijanjikan sesuai dengan Pasal 1234 dan 1238 KUHPerdata, meliputi tidak melakukan apa yang disanggupi, melakukan secara tidak tepat, terlambat, atau melanggar larangan perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 785/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt untuk menganalisis kasus perikatan pembiayaan multiguna.

Perkara tersebut merupakan sengketa wanprestasi perjanjian pembiayaan antara PT Clipan Finance Indonesia Tbk sebagai kreditur/Penggugat dan Suryani sebagai debitur/Tergugat yang membahas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan fidusia.Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena lalai memenuhi kewajiban membayar angsuran sejak angsuran ke-20.Pengadilan secara tegas mengakui kekuatan mengikat perjanjian dan jaminan fidusia yang dibuat para pihak, yang menjadi dasar hukum hak kreditur untuk menuntut pembayaran dan mengeksekusi jaminan.Meskipun sebagian gugatan kerugian materiil dan immateriil dari Penggugat ditolak karena kurang rinci pembuktiannya, Pengadilan tetap memerintahkan pelaksanaan sita jaminan fidusia atas kendaraan dan sita conservatoir atas tanah milik Tergugat sebagai jaminan hak kreditur.Putusan tersebut mengedepankan prinsip pacta sunt servanda, yaitu bahwa setiap perjanjian yang sah harus dipatuhi dan pelaksanaannya harus dilakukan dengan itikad baik.

Untuk mencegah peristiwa serupa, penting bagi pihak kreditur untuk memperkuat sistem pemantauan pembayaran angsuran dan menghadirkan bukti kerugian yang terperinci saat mengajukan gugatan. Debitur harus mengedepankan itikad baik dalam menjalankan kewajiban kontraktual, termasuk merespons surat peringatan dan hadir dalam proses hukum. Pemahaman yang jelas mengenai isi perjanjian dan konsekuensi hukumnya sangat penting bagi semua pihak dalam perjanjian pembiayaan. Lembaga peradilan dan pembuat kebijakan perlu mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi yang lebih efektif, serta kejelasan standar pembuktian kerugian dalam perkara perdata untuk mendukung konsistensi putusan dan kepastian hukum.

Read online
File size425.19 KB
Pages7
DMCAReport

Related /

JURIS Studi Komparatif Tentang Outsourcing Pemborongan Kerja Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Syirkah Dalam Islam 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA Konsep ini dinilai memiliki kesamaan esensial dengan syirkah abdan dalam Islam, di mana kontribusi pekerja dibayarkan secara adil dan diberikan hak-hakKonsep ini dinilai memiliki kesamaan esensial dengan syirkah abdan dalam Islam, di mana kontribusi pekerja dibayarkan secara adil dan diberikan hak-hak

JURIS Perspektif Hukum Atas Pemilik Jaminan Fidusia Sebagai Kreditur Terhadap Debitor Pailit 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemegang jaminan fidusia dalam kepailitan memiliki kedudukan hukum sebagai kreditur separatis yang berhak memperolehPenelitian ini menyimpulkan bahwa pemegang jaminan fidusia dalam kepailitan memiliki kedudukan hukum sebagai kreditur separatis yang berhak memperoleh

JURIS Politik Hukum Investasi Pertambangan di Indonesia 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Artikel ini membahas dinamika perkembangan kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsungArtikel ini membahas dinamika perkembangan kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia. Dimana kegiatan pertambangan di Indonesia sendiri telah berlangsung

JURIS Efektivitas Penegakan Hukum Pertahanan Negara Pada Sektor Maritim Indonesia 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Praktik penegakan hukum pertahanan negara di wilayah perairan Indonesia masih belum maksimal karena adanya tumpang tindih peran dan fungsi lembaga dalamPraktik penegakan hukum pertahanan negara di wilayah perairan Indonesia masih belum maksimal karena adanya tumpang tindih peran dan fungsi lembaga dalam

JURIS Tinjauan Terhadap Upaya Ahli Waris Perempuan Dalam Memperoleh Hak Waris Pada Sistem Waris Adat Bali 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Di Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dari sistem tersebut anak laki-laki lah yang melanjutkan keluargaDi Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dari sistem tersebut anak laki-laki lah yang melanjutkan keluarga

JURIS Kedudukan Hak Waris Bagi Wanita Yang Telah Pindah Agama Dalam Sistem Hukum Waris Adat Bali Studi Putusan Nomor 2826 K Pdt 2017 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi wanita Bali yang telah pindah agama (dari agama hindu ke agama lain). Hal tersebut dikarenakan sebagai ahliAkan tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi wanita Bali yang telah pindah agama (dari agama hindu ke agama lain). Hal tersebut dikarenakan sebagai ahli

JURIS Dinamika Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Pendekatan Kualitatif Dalam Mengeksplorasi Persepsi Dan Sikap Wajib Pajak 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Persepsi keadilan, kepercayaan pada sistem perpajakan, dan efektivitas pengawasan juga menjadi elemen kunci dalam membentuk sikap terhadap kepatuhan. Faktor-faktorPersepsi keadilan, kepercayaan pada sistem perpajakan, dan efektivitas pengawasan juga menjadi elemen kunci dalam membentuk sikap terhadap kepatuhan. Faktor-faktor

JURIS Analisis Yuridis Pasal 167 Ayat 1 Mengenai Usia dan Hak Pensiun Pekerja dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Tidak mengatur dengan jelas batas usia pensiun di dalamnya, maka batas usia pensiun mengikuti peraturan perundang – undangan yang berlaku. Batas UsiaTidak mengatur dengan jelas batas usia pensiun di dalamnya, maka batas usia pensiun mengikuti peraturan perundang – undangan yang berlaku. Batas Usia

Useful /

JURIS Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Kegiatan Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Sehingga jelas bahwa perjanjian melahirkan perikatan, demikian juga KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan Indonesia dalam berbagai bentuk badan usaha.Sehingga jelas bahwa perjanjian melahirkan perikatan, demikian juga KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan Indonesia dalam berbagai bentuk badan usaha.

JURIS Analisis Yuiridis Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Tanah Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Gorontalo 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Pembatalan sertifikat hak milik atas tanah mengakibatkan batalnya akta jual beli dan pengembalian tanah kepada pemilik sah. Hal ini sering terjadi akibatPembatalan sertifikat hak milik atas tanah mengakibatkan batalnya akta jual beli dan pengembalian tanah kepada pemilik sah. Hal ini sering terjadi akibat

JURIS Tanggung Gugat Terhadap Perusahaan Pemasang Iklan Yang Merugikan Konsumen 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Kedua yaitu bagaimanakah tanggung gugat perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan konsumen pada umumnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut diatasKedua yaitu bagaimanakah tanggung gugat perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan konsumen pada umumnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas

JURIS Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis Informed Consent antara Pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik dengan Pasien Operasi Caesar Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini berisiPenelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini berisi

ads-block-test