UNIGRESUNIGRES
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikJurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikDilihat dari permasalahan skripsi ini, yaitu pertama bagaimanakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pemasangan iklan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak konsumen? Kedua yaitu bagaimanakah tanggung gugat perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan konsumen pada umumnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas maka dilihat pada KUHPerdata khususnya pasal 1365 yaitu dinyatakan bahwa dikatakan perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang membawa kerugian tersebut. Kemudian perbuatan melawan hukum di Indonesia telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut : (1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (2) Kewajiban yang bertentangan dengan kewajiban hukum itu sendiri (3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam masyarakat.
Perbuatan melawan hukum oleh perusahaan pemasang iklan yang merugikan konsumen dapat dikenakan ganti rugi, asalkan kesalahan dan hubungan kausalitasnya dapat dibuktikan.Tanggung gugat ini bisa diselesaikan melalui Pengadilan Negeri atau jalur damai, seperti musyawarah kekeluargaan.Apabila penyelesaian damai tidak berhasil, kedua pihak dapat mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Penelitian selanjutnya bisa difokuskan pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana berbagai jalur penyelesaian sengketa yang ada, seperti melalui Pengadilan Negeri atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), benar-benar berfungsi dalam praktik nyata. Penting untuk mengkaji seberapa efektif mekanisme hukum tersebut dalam memberikan keadilan dan ganti rugi yang memadai kepada para konsumen yang telah dirugikan oleh iklan yang menyesatkan. Studi ini bisa menyoroti berbagai kendala praktis yang mungkin dihadapi konsumen saat mereka mencoba menuntut hak-haknya, misalnya kendala biaya, waktu, atau kesulitan dalam mengumpulkan bukti. Selain itu, penelitian masa depan juga dapat mengeksplorasi potensi pengembangan regulasi atau mekanisme baru yang lebih proaktif untuk mencegah munculnya iklan-iklan yang merugikan, terutama dengan mempertimbangkan perkembangan pesat dalam ranah periklanan digital. Misalnya, apakah ada celah dalam peraturan yang berlaku saat ini yang perlu diperbaiki, atau apakah diperlukan sebuah lembaga pengawas independen dengan wewenang yang lebih kuat untuk menindak praktik iklan yang tidak etis. Lebih jauh lagi, akan sangat bermanfaat jika ada penelitian yang menelaah metode paling efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen mengenai hak-hak mereka serta cara mengidentifikasi iklan yang berpotensi menyesatkan. Ini bisa melibatkan studi tentang desain kampanye edukasi publik yang inovatif atau pemanfaatan teknologi untuk memberdayakan konsumen agar lebih kritis dan bijak dalam menerima informasi iklan.
| File size | 74.6 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Analisis difokuskan pada kesesuaian isi kontrak dengan prinsip-prinsip hukum kontrak, hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan konsumen. DapatAnalisis difokuskan pada kesesuaian isi kontrak dengan prinsip-prinsip hukum kontrak, hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan konsumen. Dapat
JURNALDIALEKTIKAJURNALDIALEKTIKA Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi BPSK berhasil meningkatkan pemahaman publik, partisipasi, dan kepercayaan terhadap mekanismeSecara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi BPSK berhasil meningkatkan pemahaman publik, partisipasi, dan kepercayaan terhadap mekanisme
RISETPRESSRISETPRESS Regulasi manajemen pasar tradisional yang tidak efektif mengarah ke Direktorat Perlindungan Hak Konsumen Nasional. Disarankan kerangka kebijakan menyeluruhRegulasi manajemen pasar tradisional yang tidak efektif mengarah ke Direktorat Perlindungan Hak Konsumen Nasional. Disarankan kerangka kebijakan menyeluruh
SALNESIASALNESIA Sebagai hasilnya, lima produk telah memperoleh sertifikat halal dan tujuh produk telah mendapatkan NIB. Diharapkan pemerintah Kabupaten, Kecamatan, danSebagai hasilnya, lima produk telah memperoleh sertifikat halal dan tujuh produk telah mendapatkan NIB. Diharapkan pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Kebijakan yang mengizinkan pengecer dalam distribusi gas LPG 3 kg berpotensi melanggar hukum positif jika tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sepertiKebijakan yang mengizinkan pengecer dalam distribusi gas LPG 3 kg berpotensi melanggar hukum positif jika tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti
UNSURIUNSURI Perkembangan berbagai macam profesi di bidang hukum pada dasarnya memegang peran krusial dalam menunjang berbagai perbuatan hukum seperti pembuatan perjanjian.Perkembangan berbagai macam profesi di bidang hukum pada dasarnya memegang peran krusial dalam menunjang berbagai perbuatan hukum seperti pembuatan perjanjian.
UNSURIUNSURI Transparansi informasi berkontribusi positif terhadap kepercayaan dan keputusan konsumen, dengan diperlukan edukasi lebih lanjut dan pengawasan regulatorTransparansi informasi berkontribusi positif terhadap kepercayaan dan keputusan konsumen, dengan diperlukan edukasi lebih lanjut dan pengawasan regulator
UIBUIB di Indonesia perundang-undangan senantiasa mengalami perkembangan termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelumnya Undang-Undang tentangdi Indonesia perundang-undangan senantiasa mengalami perkembangan termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelumnya Undang-Undang tentang
Useful /
KOPERTAIS4KOPERTAIS4 Dengan pengetahuan, manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk berperadaban. Pendidikan Islam menjadi landasan untuk memelihara keimanan, keislaman,Dengan pengetahuan, manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk berperadaban. Pendidikan Islam menjadi landasan untuk memelihara keimanan, keislaman,
UNSURIUNSURI Penetapan ini mencerminkan kebutuhan akan revisi Undang-Undang perkawinan agar lebih inklusif terhadap realitas keberagaman agama di Indonesia. PertimbanganPenetapan ini mencerminkan kebutuhan akan revisi Undang-Undang perkawinan agar lebih inklusif terhadap realitas keberagaman agama di Indonesia. Pertimbangan
SALNESIASALNESIA Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pelatihan penatalaksanaan dismenorea pada remaja putri di SMA Negeri 13 Makassar. Sasaran dari pengabdianTujuan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pelatihan penatalaksanaan dismenorea pada remaja putri di SMA Negeri 13 Makassar. Sasaran dari pengabdian
UGMUGM Penelitian ini mengidentifikasi faktor‑faktor yang berkontribusi terhadap biaya dengan mengklasifikasikan variabel‑variabel penjelas. Lebih pentingPenelitian ini mengidentifikasi faktor‑faktor yang berkontribusi terhadap biaya dengan mengklasifikasikan variabel‑variabel penjelas. Lebih penting