PENCERAHPENCERAH

Journal of Social and Policy IssuesJournal of Social and Policy Issues

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan e‑government sebagai bagian dari reformasi birokrasi pada tingkat pemerintahan daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis data menggunakan NVivo 12 Plus. Hasil menunjukkan bahwa implementasi e‑government di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menunjukkan kemajuan signifikan sebagai unsur integral reformasi birokrasi, dengan berbagai platform digital seperti NTB Satu Data, NTB Care, SIPD, dan layanan berbasis SPBE yang berhasil meningkatkan tata kelola. Peningkatan nilai indeks SPBE secara nasional dan melalui penilaian internal mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan digital terintegrasi yang responsif terhadap kebutuhan publik. NTB terus mendorong transformasi digital melalui strategi pelatihan TIK bagi ASN, penguatan jaringan serta pusat data, dan pengembangan aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Langkah tersebut membuktikan bahwa digitalisasi berfokus pada penyediaan layanan publik serta peningkatan kapasitas internal birokrasi, menjadikan e‑government instrumen strategis untuk mewujudkan birokrasi yang lebih adaptif, profesional, dan partisipatif. Dengan mempertahankan tren positif dan mengatasi hambatan yang ada, NTB berpotensi menjadi model praktik terbaik dalam implementasi pemerintahan digital di Indonesia serta mempercepat pencapaian visi reformasi birokrasi nasional yang bersih, efektif, dan melayani.

Implementasi e‑government di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menunjukkan kemajuan signifikan sebagai bagian integral reformasi birokrasi, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik.Meskipun terdapat tantangan berupa kesenjangan infrastruktur digital di daerah pedesaan serta rendahnya literasi digital ASN dan masyarakat, strategi seperti pelatihan TIK, penguatan jaringan, dan pengembangan aplikasi berbasis AI terus diupayakan.Dengan mempertahankan tren positif ini, NTB berpotensi menjadi model terbaik implementasi pemerintahan digital di Indonesia.

Penelitian selanjutnya dapat membandingkan implementasi e‑government di beberapa provinsi Indonesia untuk mengidentifikasi faktor‑faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan, sehingga temuan dapat digeneralisasikan secara nasional. Selain itu, dilakukan studi longitudinal yang memantau dampak e‑government terhadap kualitas layanan publik dan tingkat korupsi selama periode bertahun‑tahun, guna mengevaluasi keberlanjutan efek reformasi birokrasi. Selanjutnya, penelitian fokus pada tingkat literasi digital masyarakat dan kesiapan aparat daerah dalam mengadopsi teknologi baru, termasuk analisis persepsi pengguna terhadap aplikasi berbasis kecerdasan buatan, dapat memberikan insight tentang cara meningkatkan partisipasi dan kepuasan publik. Kombinasi ketiga arah studi ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang transformasi digital pemerintahan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pendekatan metodologis yang menggabungkan survei kuantitatif, wawancara mendalam, dan analisis konten digital akan memungkinkan peneliti menangkap dinamika kompleks antara kebijakan, infrastruktur, dan perilaku pengguna.

  1. Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia | Jurnal... doi.org/10.18196/jphk.1101Penerapan E Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4 0 Kontemporer di Indonesia Jurnal doi 10 18196 jphk 1101
Read online
File size303.64 KB
Pages6
DMCAReport

Related /

ads-block-test